Alasan Polri tidak Beberkan Motif Pembunuhan Brigadir J Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo tiba untuk menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/8). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

MerahPutih.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memastikan tidak akan membeberkan motif kasus pembunuhan Brigadir J yang terjadi di rumah dinas Ferdy Sambo.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Agus Andrianto menyampaikan, informasi yang diterima hanya untuk kalangan penyidik. Ia berharap motif akan terbuka sendirinya di pengadilan.

Baca Juga

Komnas HAM Jadwalkan Periksa Ferdy Sambo Hari Ini

"Untuk menjaga perasaan semua pihak, biarlah jadi konsumsi penyidik. Mudah-mudahan (motif) terbuka saat persidangan," ujar Komjen Agus Andrianto saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (11/8).

Sementara itu, penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat Khusus (Itsus) soal dugaan pelanggaran etik dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

"(Untuk) kasus turunannya kita tunggu Itsus sedang mendalami peran mereka," tuturnya.

Baca Juga

Mabes Polri Dalami Perintah Ferdy Sambo di Kasus Pembunuhan Brigadir J

Timsus Polri menetapkan empat orang tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J, yakni Bharada E, Bripka RR, Kuwat atau KM dan Irjen Pol. Ferdy Sambo.

Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. (Knu)

Baca Juga

KPK Tanggapi Soal Harta Irjen Ferdy Sambo Tak Tercantum di LHKPN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dibanding Pemimpin Dunia,  Approval Rating Jokowi Relatif Lebih Tinggi
Indonesia
Dibanding Pemimpin Dunia, Approval Rating Jokowi Relatif Lebih Tinggi

Berdasarkan data dari Political Intelligence Global Leader Approval rating yang dirilis pada Januari 2022. Ada sejumlah nama presiden dan pimpinan negara demokrasi yang disukai warganya.

Minyak Goreng Curah di Wilayah Timur Indonesia Rata-Rata Rp 20 Ribu per Liter
Indonesia
Minyak Goreng Curah di Wilayah Timur Indonesia Rata-Rata Rp 20 Ribu per Liter

Kementerian Perdagangan mengungkapkan ada 28 produsen yang terlibat dalam memproduksi minyak goreng curah kemasan dengan merek dagang 'Minyak Kita'.

UMP DKI 2022 Dikabarkan Direvisi Lagi, Begini Tanggapan Wagub Riza
Indonesia
UMP DKI 2022 Dikabarkan Direvisi Lagi, Begini Tanggapan Wagub Riza

"Sekarang sudah diputuskan angka 5,1 tapi kalo ada perkembangan lain nanti kita akan liat," ucap Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (24/12).

Rusia Klaim Hancurkan Sistem Rudal Antipesawat Ukraina Pasokan Salah Satu Negara
Dunia
Rusia Klaim Hancurkan Sistem Rudal Antipesawat Ukraina Pasokan Salah Satu Negara

Rusia meluncurkan rudal penjelajah Kalibr pada Minggu (10/4) untuk menyerang empat peluncur S-300 yang disembunyikan di hanggar pinggiran kota Dnipro, Ukraina.

KPP Madya Surakarta Sita Aset 6 Wajib Pajak
Indonesia
KPP Madya Surakarta Sita Aset 6 Wajib Pajak

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Surakarta melakukan tindakan penagihan aktif kepada 6 wajib pajak yang ada di Kabupaten Cilacap.

Cuma 1 dari 3 Calon Pengganti Anies yang Punya Pengalaman Jadi Pj Gubernur
Indonesia
Cuma 1 dari 3 Calon Pengganti Anies yang Punya Pengalaman Jadi Pj Gubernur

Tiga nama Penjabat (Pj) Gubernur usulan DPRD DKI Jakarta sudah diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu (16/9) kemarin.

Hasto Bicara Capres PDIP di Pilpres 2024
Indonesia
Hasto Bicara Capres PDIP di Pilpres 2024

PDI Perjuangan (PDIP) enggan terburu-buru dalam menentukan calon presiden pada Pemilu 2024.

Perang Rusia dan Ukraina Jadi Alasan Pemerintah Beri BSU Rp 1 Juta
Indonesia
Perang Rusia dan Ukraina Jadi Alasan Pemerintah Beri BSU Rp 1 Juta

Kelompok pekerja bakal kembali mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pemerintah kembali mengucurkan Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) bagi pekerja/buruh di tahun 2022.

Eks Wali Kota Yogyakarta Ditetapkan sebagai Tersangka Suap
Indonesia
Eks Wali Kota Yogyakarta Ditetapkan sebagai Tersangka Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka.