Alasan Polri Tak Hadiri Sidang Perdana Praperadilan Anita kolopaking Anita Kolopaking. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras.

Merahputih.com - Sidang perdana praperadilan yang diajukan Anita Kolopaking digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (24/8). Sidang ditunda karena Polri selaku termohon tak hadir.

“Terkait masalah administrasi, belum adanya penunjukan pendamping dari Div Kum (Divisi Hukum) Polri,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/8).

Baca Juga:

Anita Kolopaking Jadi Penghubung Djoko Tjandra dengan Brigjen Prasetijo

“Sehingga hari ini teman-teman dari penyidik Bareskrim Polri belum bisa hadir di praperadilan,” sambung dia.

Nantinya, Polri akan menghadiri sidang apabila persoalan administrasi tersebut sudah diselesaikan.

“Insya Allah ke depan atau minggu depan, kalau sudah semuanya administrasinya lengkap, penyidik akan hadir dalam praperadilan tersebut,” tuturnya.

Sidang dijadwalkan kembali pada Senin, 7 September 2020. Hakim meminta semua pihak memenuhi panggilan.

Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking keluar ruangan usai menjalani pemerikaan di Gedung Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung, Jakarta, Senin (27/7). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras.
Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking keluar ruangan usai menjalani pemerikaan di Gedung Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung, Jakarta, Senin (27/7). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras.

Anggota tim kuasa hukum Anita, Tommy Sihotang, kecewa termohon tak memenuhi panggilan sidang. Tommy menyebut penundaan sidang selama dua pekan memakan waktu.

"Kami sesalkan kenapa sih enggak datang. Kita ya saling menghormati sajalah Ibu Anita ini ditahan dan merasa hak-haknya tidak terlindungi dengan baik pada waktu penetapan tersangka," ujar Tommy.

Tommy mengungkapkan pihaknya mengubah petitum dalam surat permohonan praperadilan mengenai alasan penahanan yang dinilai tak sah.

"Hanya menjelaskan penambahan kalau tidak sah penetapan tersangka, maka penahanannya enggak sah," ujar Tommy.

Anita Kolopaking mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembuatan surat jalan palsu Djoko Tjandra. Ia juga keberatan ditahan penyidik Bareskrim Polri selama 20 hari.

Baca Juga:

Menolak Ditahan, Anita Kolopaking Gugat Penyidik ke Pengadilan

Djoko Tjandra diduga kuat memerintahkan kuasa hukumnya, Anita Kolopaking, meminta eks Kepala Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo menerbitkan surat jalan. Surat itu memudahkan Djoko melenggang keluar masuk Indonesia selama menjadi buron Kejaksaan Agung.

Anita dijerat Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang Penggunaan Surat Palsu dan Pasal 223 KUHP tentang Pemberian Pertolongan terhadap Orang yang Ditahan. Mereka terancam hukuman enam tahun penjara. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Epidemiolog UGM: Pembukaan Bioskop Berisiko Munculkan Kluster Baru
Indonesia
Epidemiolog UGM: Pembukaan Bioskop Berisiko Munculkan Kluster Baru

Ruangan tertutup berisi banyak orang sangat rentan menjadi tempat penularan terutama ketika tidak diterapkan protokol kesehatan dengan baik.

Donald Trump Disebut Punya Peluang Kuat Kalahkan Joe Biden, Ini Analisisnya
Indonesia
Donald Trump Disebut Punya Peluang Kuat Kalahkan Joe Biden, Ini Analisisnya

Pengamat politik Wempy Hadir memprediksi calon presiden petahana Amerika Serikat (AS) Donald Trump berpeluang memenangkan Pilpres AS 2020.

'Long Span' Terakhir LRT Jabodebek Akhirnya Tersambung
Indonesia
'Long Span' Terakhir LRT Jabodebek Akhirnya Tersambung

Pembangunan di atas parkiran bawah tanah itu menjadi tantangan bagi tim pelaksana

Tempo.co dan Tirto.id Laporkan Peretasan Situs Web ke Polda Metro Jaya
Indonesia
Tempo.co dan Tirto.id Laporkan Peretasan Situs Web ke Polda Metro Jaya

Pada saat melaporkan, kedua media ini didampingi oleh LBH Pers, YLBHI, dan SAFEnet.

Hadi Pranoto Polisikan Balik Pelapor, Dalihnya Terhina Dibilang Profesor
Indonesia
Hadi Pranoto Polisikan Balik Pelapor, Dalihnya Terhina Dibilang Profesor

Kuasa Hukum mengklaim Hadi Pranoto tidak pernah mengaku bergelar profesor

Pengamat Intelijen Singgung Potensi Sabotase dalam Kebakaran Gedung Kejagung
Indonesia
Pengamat Intelijen Singgung Potensi Sabotase dalam Kebakaran Gedung Kejagung

Pemerintah perlu belajar dari swasta untuk lebih patuh dan quick response

Kantor Wali Kota Jakarta Pusat Ditutup Tiga Hari
Indonesia
Kantor Wali Kota Jakarta Pusat Ditutup Tiga Hari

Penyemprotan disinfektan akan melibatkan petugas dari Palang Merah Indonesia cabang Jakarta Pusat

LPSK dan TNI AD Bertemu Bahas Perlindungan Saksi dan Korban
Indonesia
LPSK dan TNI AD Bertemu Bahas Perlindungan Saksi dan Korban

Ketua dan para wakil ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyambangi Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes AD), di Jakarta, Senin (5/10).

Polisi Diminta Selidiki Kebakaran Gedung Kejagung, Ada Kesengajaan Atau Benar-Benar Terbakar
Indonesia
Polisi Diminta Selidiki Kebakaran Gedung Kejagung, Ada Kesengajaan Atau Benar-Benar Terbakar

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebutkan ruang kerjanya ikut terbakar

Kemenag Solo Bolehkan Salat Idul Adha di Lapangan
Indonesia
Kemenag Solo Bolehkan Salat Idul Adha di Lapangan

"Salat Idul Adha di masjid, musala, dan lapangan kami izinkan. Namun, dengan catatan, jemaah hanya warga sekitar lokasi pelaksanaan salat," ujar Rosyid