Alasan Polri Tak Hadiri Sidang Perdana Praperadilan Anita kolopaking Anita Kolopaking. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras.

Merahputih.com - Sidang perdana praperadilan yang diajukan Anita Kolopaking digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (24/8). Sidang ditunda karena Polri selaku termohon tak hadir.

“Terkait masalah administrasi, belum adanya penunjukan pendamping dari Div Kum (Divisi Hukum) Polri,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/8).

Baca Juga:

Anita Kolopaking Jadi Penghubung Djoko Tjandra dengan Brigjen Prasetijo

“Sehingga hari ini teman-teman dari penyidik Bareskrim Polri belum bisa hadir di praperadilan,” sambung dia.

Nantinya, Polri akan menghadiri sidang apabila persoalan administrasi tersebut sudah diselesaikan.

“Insya Allah ke depan atau minggu depan, kalau sudah semuanya administrasinya lengkap, penyidik akan hadir dalam praperadilan tersebut,” tuturnya.

Sidang dijadwalkan kembali pada Senin, 7 September 2020. Hakim meminta semua pihak memenuhi panggilan.

Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking keluar ruangan usai menjalani pemerikaan di Gedung Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung, Jakarta, Senin (27/7). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras.
Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking keluar ruangan usai menjalani pemerikaan di Gedung Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung, Jakarta, Senin (27/7). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras.

Anggota tim kuasa hukum Anita, Tommy Sihotang, kecewa termohon tak memenuhi panggilan sidang. Tommy menyebut penundaan sidang selama dua pekan memakan waktu.

"Kami sesalkan kenapa sih enggak datang. Kita ya saling menghormati sajalah Ibu Anita ini ditahan dan merasa hak-haknya tidak terlindungi dengan baik pada waktu penetapan tersangka," ujar Tommy.

Tommy mengungkapkan pihaknya mengubah petitum dalam surat permohonan praperadilan mengenai alasan penahanan yang dinilai tak sah.

"Hanya menjelaskan penambahan kalau tidak sah penetapan tersangka, maka penahanannya enggak sah," ujar Tommy.

Anita Kolopaking mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembuatan surat jalan palsu Djoko Tjandra. Ia juga keberatan ditahan penyidik Bareskrim Polri selama 20 hari.

Baca Juga:

Menolak Ditahan, Anita Kolopaking Gugat Penyidik ke Pengadilan

Djoko Tjandra diduga kuat memerintahkan kuasa hukumnya, Anita Kolopaking, meminta eks Kepala Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo menerbitkan surat jalan. Surat itu memudahkan Djoko melenggang keluar masuk Indonesia selama menjadi buron Kejaksaan Agung.

Anita dijerat Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang Penggunaan Surat Palsu dan Pasal 223 KUHP tentang Pemberian Pertolongan terhadap Orang yang Ditahan. Mereka terancam hukuman enam tahun penjara. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Liburan Long Weekend, Ratusan Petugas Protokol New Normal Bersiaga di Malioboro
Indonesia
Liburan Long Weekend, Ratusan Petugas Protokol New Normal Bersiaga di Malioboro

Yogyakarta menyiagakan petugas karena adanya peningkatan wisatawan selama libur panjang.

Mutasi Penyebab Penyebaran Cepat COVID-19
Dunia
Mutasi Penyebab Penyebaran Cepat COVID-19

Ilmuwan AS menemukan bahwa virus corona (SAR-CoV2) telah bermutasi terus menerus seiring perjalanan penularannya yang luas.

 Hati-Hati, Ancaman Pidana Menanti Penyeleweng Dana Bansos
Indonesia
Hati-Hati, Ancaman Pidana Menanti Penyeleweng Dana Bansos

“Kabareskrim telah memerintahkan jajaran reserse Polda sampai Polres untuk mengawal dan mengecek semua kegiatan bansos dengan ketat,” kata jubir Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono

Ketika Semua Harus Memulai Fase “New Normal” Hadapi COVID-19
Indonesia
Ketika Semua Harus Memulai Fase “New Normal” Hadapi COVID-19

Perlu disadari bahwa hingga saat ini memang belum ditemukan vaksin untuk mengobati COVID-19.

MPR Sebut Kasus Rasialis di Amerika Mustahil Terjadi di Indonesia, Ini Alasannya
Indonesia
MPR Sebut Kasus Rasialis di Amerika Mustahil Terjadi di Indonesia, Ini Alasannya

Papua sebagai provinsi paling timur Indonesia itu bahkan mendapat keistimewaan.

Pembuat Video Azan Jihad Kini Dicari Polisi
Indonesia
Pembuat Video Azan Jihad Kini Dicari Polisi

Setelah berhasil menangkap salah satu penyebar video azan "jihad" berinisial H, Polda Metro kini tengah mengejar pembuat video tersebut.

KPK Periksa Pengetahuan PPK Kemensos Soal Bansos COVID-19
Indonesia
KPK Periksa Pengetahuan PPK Kemensos Soal Bansos COVID-19

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima "fee" Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus Joko Santoso kepada Juliari.

Satu Warga Petamburan Reaktif COVID-19 Kabur dengan Beri Data Palsu
Indonesia
Satu Warga Petamburan Reaktif COVID-19 Kabur dengan Beri Data Palsu

Petugas Puskesmas Tanah Abang tidak dapat menemukan orang yang reaktif terpapar corona itu.

Kampus di DIY Wajib Bentuk Satgas Penanganan COVID-19
Indonesia
Kampus di DIY Wajib Bentuk Satgas Penanganan COVID-19

pembentukan Satgas ini untuk mempermudah pendataan dan pengawasan keluar masuk mahasiswa.

[HOAKS atau FAKTA]: Pasca Produknya Diboikot, Prancis Alami Krisis Ekonomi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pasca Produknya Diboikot, Prancis Alami Krisis Ekonomi

Akun FB Ummat-e-Nabi.com, pada 28 Oktober 2020, mengunggah tiga tangkapan layar, salah satunya dari artikel Express yang berjudul “France economy crisis: Macron economic hit since 1949”.