Alasan Polisi Tahan Rizieq Shihab Selama 20 Hari Polda Metro Jaya menahan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab selama 20 hari. Foto: MP/Istimewa

MerahPutih.com - Penyidik Direktorat Reserse dan Krimiinal Umum Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya menahan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab selama 20 hari.

Alumni Universitas Islam Internasional Malaysia itu ditahan di ruang tahanan narkoba setelah pemeriksaan maraton selama sekitar 12 jam hingga Minggu (13/12) dini hari.

Baca Juga

Rizieq Shihab Jadi Penghuni Rutan Polda Metro Jaya

Rizieq sebelumnya ditetapkan tersangka pelanggaran protokol kesehatan terkait resepsi pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat, bulan lalu.

"Sampai tanggal 31 Desember 2020," ujar Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, Minggu (13/12).

Menurut Argo, salah satu alasan penahanan karena ancaman hukumannya di atas lima tahun. Kemudian subjektif agar tersangka tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak mengulangi perbuatan.

"Intinya juga dilakukan penahanan agar mempermudah proses penyidikan," ungkapnya.

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (13/12) dini hari. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (13/12) dini hari. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras

Usai menjalani pemeriksaan 12 jam lebih, akhirnya penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum menahan Rizieq Shihab, pada Minggu (13/12) dini hari sekitar pukul 00.25 WIB.

Lulusan SMP Kristen Bethel Petamburan itu keluar dari ruang penyidik dengan mengenakan rompi tahanan berwarna orange dengan tangan terborgol langsung masuk ke mobil tahanan.

Ia dibawa ke rutan Narkoba yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari ruang pemeriksaan. Sebelum dimasukan ke dalam mobil tahanan Rizieq sempat menyapa wartawan yang sudah menunggunya keluar sambil berteriak Takbir.

Dia dikenakan pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghasutan dan atau ketidakpatuhan pada undang-undang dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.

Penahanan ini merupakan lanjutan drama sebelumnya setelah enam anggota FPI tewas di tangan polisi menyusul adegan kejar-kejaran di jalan tol Jakarta-Cikampek, Senin lalu. (Knu)

Baca Juga

Rizieq Dapat Makan, Minum Hingga Diberikan Waktu Buat Salat Selama Diperiksa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Jelang Lebaran, Daya Beli Warga Belum Pulih
Indonesia
Jelang Lebaran, Daya Beli Warga Belum Pulih

Pergerakan inflasi inti pada April 2021 sebesar 0,14 persen atau lebih rendah dari periode sama tahun lalu sebesar 0,17 persen.

KSPI Ajukan Legislative Review UU Ciptaker ke DPR
Indonesia
KSPI Ajukan Legislative Review UU Ciptaker ke DPR

Permohonan Legislative Review ini dilakukan KSPI untuk menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin (5/10) lalu.

Ditemukan Satu Kasus COVID-19, Dua Juta Warga Australia Diisolasi
Dunia
Ditemukan Satu Kasus COVID-19, Dua Juta Warga Australia Diisolasi

Pihak berwenang memerintahkan penguncian selama lima hari di Perth setelah seorang penjaga keamanan di sebuah hotel ditemukan tertular virus.

Ketua DPRD Sebut Pembelian Lahan Rumah DP 0 Rupiah Berdasarkan Keputusan Anies
Indonesia
Ketua DPRD Sebut Pembelian Lahan Rumah DP 0 Rupiah Berdasarkan Keputusan Anies

Gubernur Anies Baswedan disebut orang yang bertanggung jawab atas dugaan korupsi lahan Rumah DP 0 Rupiah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur

Penjelasan Kemendagri Soal Bupati Sabu Raijua yang Diduga WN AS
Indonesia
Penjelasan Kemendagri Soal Bupati Sabu Raijua yang Diduga WN AS

Apabila terbukti Orient Riwu Kore adalah WNA maka KK dan KTP elnya akan dibatalkan oleh Dinas Dukcapil

Masyarakat Diminta Bijak Pilih Kegiatan Liburan Akhir Tahun
Indonesia
Masyarakat Diminta Bijak Pilih Kegiatan Liburan Akhir Tahun

Masyarakat mesti bijak memilih kegiatan saat menghabiskan libur panjang akhir tahun 2020.

Pemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Tipikor
Indonesia
Pemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Tipikor

"Pembentuk Undang-Undang, baik Presiden atau DPR, harus merevisi Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana

Penasihat Keamanan Trump Positif COVID-19
Dunia
Penasihat Keamanan Trump Positif COVID-19

Seorang pejabat administrasi mengatakan O'Brien tidak memiliki kontak dengan presiden dalam beberapa hari.

Polri Beking Satpol PP Tertibkan Atribut FPI
Indonesia
Polri Beking Satpol PP Tertibkan Atribut FPI

“Mengedepankan Satpol PP dengan didukung sepenuhnya oleh TNI-Polri untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk/ banner, atribut, pamflet dan hal lainnya terkait FPI,” ujar Idham

Gempa Majene, Ketua DPD Minta Pemerintah Pusat Cepat Hadir di Lokasi
Indonesia
Gempa Majene, Ketua DPD Minta Pemerintah Pusat Cepat Hadir di Lokasi

La Nyalla berharap musibah ini bisa segera diatasi dan masyarakat bisa kembali beraktivitas.