Alasan Polisi Tahan Bahar bin Smith Bahar bin Smith mendatangi Polda Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Senin (3/1). ANTARA/Bagus A Rizaldi

Merahputih.com - Polisi resmi menahan Bahar bin Smith setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyebaran berita bohong alias hoaks.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyebut, penyidik memiliki alasan subjektif dan objektif atas keputusan penahanan Bahar bin Smith.

"Alasan subjektifnya adalah penyidik menghawatirkan BS dan TR mengulangi tindak pidana dan menghilangkan barang bukti," tutur Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/1).

Baca Juga:

Penuhi Panggilan Polda Jabar, Bahar bin Smith Klaim Tak Pernah Mangkir

Sementara untuk alasan objektif, Bahar bin Smith melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas lima tahun. Sebab itu, penahanan terhadap tersangka menjadi bagian dari kepentingan penyidikan kasus.

"Jadi ada dua alasan, yang pertama alasan subjektif, yang kedua alasan objektif," kata Ahmad.

Bahar bin Smith. Foto: ANTARA/Ho-Puspenkum Kejagung

Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong oleh penyidik Polda Jawa Barat, pada Senin (3/1) malam.

Selain Bahar, polisi menetapkan tersangka terhadap TR, pengunggah konten ceramah Bahar yang diduga mengandung unsur hoaks tersebut.

Baca Juga:

Polda Jabar Periksa Bahar bin Smith Hari Ini

Awalnya, kasus ini dari laporan yang dibuat pelapor berinisial TNA ke Polda Metro Jaya pada 17 Desember 2021 dengan nomor laporan B 6354/12/2021 SPKT PMJ 2021.

Selanjutnya, laporan TNA itu dilimpahkan Polda Metro Jaya ke Polda Jawa Barat lantaran lokasi kejadian perkara berada di Bandung dalam sebuah kegiatan ceramah yang dihadiri Bahar bin Smith. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alun-Alun dan Seluruh Taman Kota Malang Ditutup Saat Nataru
Indonesia
Alun-Alun dan Seluruh Taman Kota Malang Ditutup Saat Nataru

Berdasarkan data Satgas per tanggal 12 Desember 2021, tercatat masih ada sekitar 1.948 dari 8.584 desa atau kelurahan atau sebesar 22,69 persen yang tidak mematuhi untuk memakai masker.

BOR RS COVID-19 Jakarta Capai 56 Persen, Wagub DKI: Jangan Remehkan COVID-19
Indonesia
BOR RS COVID-19 Jakarta Capai 56 Persen, Wagub DKI: Jangan Remehkan COVID-19

Saat ini, BOR di rumah sakit rujukan COVID-19 sudah menyentuh 56 persen. Dari 4.361 yang tersedia, telah digunakan sebanyak 2.426 kasur.

Terekam CCTV, Pengemudi Motor Aniaya Sopir Angkutan Feeder BST Diburu Polisi
Indonesia
Terekam CCTV, Pengemudi Motor Aniaya Sopir Angkutan Feeder BST Diburu Polisi

CCTV di dalam angkutan angkutan pengumpan (feeder) Batik Solo Trans (BST) merekam kekajadian penganiayaan terhadap sopir yang dilakulan pengendata motor.

Kurangi Risiko Rawat di RS, Vaksinasi Booster Terus Dikebut
Indonesia
Kurangi Risiko Rawat di RS, Vaksinasi Booster Terus Dikebut

Sasaran vaksin booster adalah masyarakat berusia 18 tahun ke atas, dengan memprioritaskan masyarakat lanjut usia dan penderita masalah kekebalan tubuh (immunocompromised).

Gugatan Partai Demokrat Pada Kader Pengusung Moeldoko Masih Buntu
Indonesia
Gugatan Partai Demokrat Pada Kader Pengusung Moeldoko Masih Buntu

Majelis hakim PN Jakarta Pusat yang dipimpin oleh hakim Saifudin Zuhri pada persidangan 4 Mei 2021 memberi kesempatan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk menempuh jalur mediasi.

KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Tersangka
Indonesia
KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Tersangka

KPK menetapkan mantan Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulisa, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Syarief Hasan Beberkan Risiko Amandemen UUD 1945
Indonesia
Syarief Hasan Beberkan Risiko Amandemen UUD 1945

Lebih lanjut, anggota Komisi I DPR ini menilai amandemen UUD 1945 berisiko karena bisa mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia

Objek Wisata Balaikambang Solo Buka, Pengunjung Belum Divaksin Ditolak Masuk
Indonesia
Objek Wisata Balaikambang Solo Buka, Pengunjung Belum Divaksin Ditolak Masuk

Pada awal-awal dibukannya Taman Balaikambang sebenarnya pengunjung bisa menunjukkan kartu vaksin yang dicetak, tidak harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi

Pegawai KPK Pertanyakan Urgensi Keterlibatan Lembaga Intelijen dalam Alih Status ASN
Indonesia
Pegawai KPK Pertanyakan Urgensi Keterlibatan Lembaga Intelijen dalam Alih Status ASN

Apakah memang pegawai-pegawai KPK itu saat ini sudah sebagai ancaman bagi keamanan dan pertahanan Negara

Polda NTT Siapkan Tim Hadapi Gugatan Pecatan Polri
Indonesia
Polda NTT Siapkan Tim Hadapi Gugatan Pecatan Polri

Polda NTT sudah melaksanakan proses yang benar