Alasan Polisi Larang Pesepeda Lewat Jalan Sudirman-Thamrin Pesepeda melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (6/6/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Merahputih.com - Polisi melarang pesepeda melintasi ruas jalan yang menerapkan ganjil genap, khususnya di ruas jalan Sudirman-Thamrin.

"Karena sepeda itu dikhawatirkan membuat kerumunan," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan, Kamis (26/8).

Baca Juga

Wagub DKI Pelajari Permintaan Sahabatnya Agar Jalur Sepeda Permanen Dibongkar

Sambodo mencontohkan di Eropa dan Amerika gelombang ketiga COVID-19 sudah terjadi. Dan karena itulah pihaknya melarang kepada masyarakat agar tidak bersepeda terlebih dahulu apalagi sampai menimbulkan kerumunan.

"Segala macam kegiatan dan aktifitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan tetap harus kita hindari," ungkapnya.

Replika Sepeda Red Garapan Pokemon Company
Ilustrasi sepeda (Foto: Pokemon Company)

Meski Pemerintah telah menurunkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ke level 3, namun Sambodo tetap meminta masyarakat agar tidak lengah dan menaati protokol kesehatan.

"Tentu di Jakarta semakin membaik tapi kita tidak boleh lengah kita tetap harus waspada," jelasnya.

Polda Metro Jaya memutuskan untuk memperpanjang aturan ganjil genap pada masa PPKM Level 3.

Namun ada sejumlah perubahan pada aturan ganjil genap yang dimulai hari ini, Kamis (26/7) hingga 30 Agustus 2021.

Baca Juga

Fraksi PDIP Jakarta Dukung Pembongkaran Jalur Sepeda oleh Kapolri

Salah satunya jumlah ruas jalan yang menerapkan ganjil genap. PPKM Level 3, jumlah ruas jalan yang menerapkan ganjil genap berkurang dari delapan menjadi tiga.

Kebijakan mengenai jam berlaku dan sanksi tidak berubah. Ganjil genap dimulai pukul 06.00 hingga 20.00 WIB. Adapun sanksi juga masih berupa putar balik alias belum diterapkan tilang. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wanti-wanti Kenaikan Tren COVID-19, Kapolri Minta Forkopimda Awasi Objek Wisata
Indonesia
Wanti-wanti Kenaikan Tren COVID-19, Kapolri Minta Forkopimda Awasi Objek Wisata

Kapolri meminta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Malang Raya untuk mengantisipasi adanya lonjakan aktivitas masyarakat di tempat-tempat objek wisata.

Sopir Akui Pernah Antar AKP Robin Bertemu Azis dan Eks Bupati Kukar Rita Widyasari
Indonesia
Sopir Akui Pernah Antar AKP Robin Bertemu Azis dan Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

"Bapak asuhnya (Robin) itu Pak Azis Syamsuddin. Bertemu lebih dari 5 kali, di rumah dinas di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan," ungkap Agus.

Mendag Perintahkan Pemda Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng
Indonesia
Mendag Perintahkan Pemda Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng

Pemerintah daerah diperintahkan melaksanakan operasi pasar guna menstabilkan harga minyak goreng yang naik secara signifikan.

Anies Bubarkan Tim Pemulasaraan Jenazah COVID-19
Indonesia
Anies Bubarkan Tim Pemulasaraan Jenazah COVID-19

Anies Baswedan resmi membubarkan Tim Pemulasaraan Jenazah COVID-19, seiring dengan menurunnya kasus virus corona di Ibu Kota

[Hoaks atau Fakta]: Menag Yaqut Tidak Lagi Anggarkan Dana Buat Pesantren
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Menag Yaqut Tidak Lagi Anggarkan Dana Buat Pesantren

ada yang memposting sebuah link artikel yang berjudul “DPR Kecewa Menag Yaqut Tak Lagi Anggarkan Dana untuk Pesantren

[Hoaks atau Fakta]: Polisi Tidak Bisa Tilang Pajak Kendaraan Yang Mati
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Polisi Tidak Bisa Tilang Pajak Kendaraan Yang Mati

Polisi Tak Bisa Tilang Kendaraan Pajak Mati, Fakta atau Hoax” yang tayang 30 Maret 2017.

Din Syamsuddin Ogah Tanggapi Ocehan Ngabalin
Indonesia
Din Syamsuddin Ogah Tanggapi Ocehan Ngabalin

Biarlah rakyat yang menilai siapa sebenarnya yang berotak sungsang

Legislator Khawatir Bulan Ramadan 'Ternoda' Jika Pemilu 2024 Saat Puasa
Indonesia
Legislator Khawatir Bulan Ramadan 'Ternoda' Jika Pemilu 2024 Saat Puasa

Karena itu sangat memungkinkan menjadi bahan bakar efektif untuk menyulut perpecahan

NasDem Tidak Persoalkan Jadwal Pemilu Februari atau Mei 2024
Indonesia
NasDem Tidak Persoalkan Jadwal Pemilu Februari atau Mei 2024

Hal itu hanya persoalan teknis apakah pemungutan suara pada 21 Februari sesuai usulan KPU atau 15 Mei 2024 berdasarkan usulan pemerintah.