Alasan Polisi Hentikan Pengendara di Jalan meski Kapolri Larang Tilang Ilustrasi - Satlantas Polres Metro Tangerang Kota menggelar Operasi Patuh Jaya 2019 di Jalan Juanda, Neglasari, Kota Tangerang. (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit menginstruksikan agar tidak ada lagi tilang manual bagi pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Seluruh tilang kini berdasarkan sistem E-TLE atau secara elektronik

Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Brigjen Aan Suhanan mengatakan, polisi hanya menegur dan memberikan edukasi bagi para pelanggar yang ada di jalan raya.

Petugas tidak boleh lagi menilang manual dengan menggunakan surat tilang.

“Kami mengedepankan kegiatan edukasi sosialisasi kemudian teguran kepada masyarakat yang melanggar,” ujar Aan di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (28/10).

Baca Juga:

Polda Metro Tarik Buku Surat Tilang Seluruh Polantas di Jakarta

Meski begitu, polisi masih bisa menghentikan pengendara yang melanggar aturan.

Apalagi, jika itu mengancam keselamatan nyawanya dan orang lain. Seperti tak memakai helm khusus bagi pengendara motor.

"Kami tak membiarkan orang yang berpotensi kecelakaan. Harus kami tetap berikan peringatan dengan hentikan kepada mereka," sebut dia.

Langkah itu salah satu bentuk edukasi. "Termasuk menyelamatkan minimal satu orang itu agar tidak menjadi korban kecelakaan,” jelas dia.

Baca Juga:

Ketika Polisi Lalu Lintas Tidak Pegang Surat Tilang Manual

Kini, polisi juga memegang handphone khusus dan bisa menilang dengan sistem E-TLE.

Dengan sistem E-TLE, polisi tidak lagi bisa memberikan surat tilang secara manual kepada pelanggar.

Meski begitu, Aan mengatakan, tidak ada surat tilang yang ditarik. Sebab surat tilang masih tetap digunakan saat pelanggar membayar denda.

“Kok ditarik? Kenapa? Tidak ada surat tilang yang ditarik. E-TLE tetap menggunakan surat tilang karena saat kita membayar denda tetap pakai resi tilang itu. Jadi tidak penarikan (surat) tilang itu,” jelasnya.

Ia menyebut, saat ini tilang dilakukan dengan E-TLE baik yang statis atau mobil.

"Tilang dilakukan agar tingkat kecelakaan turun drastis," ungkap Aan.

Apalagi, angka fatalitas akibat laka lantas meningkat.

“Dari Januari sampai September sudah 22 ribu lebih yang meninggal akibat kecelakaan. Angka kecelakaannya 110 ribu. Tahun lalu 106 ribu kurang lebih,” kata Aan. (Knu)

Baca Juga:

Larangan Tilang di Jalan Momentum Kembangkan Sistem E-TLE

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Mengandung Parasit Hydra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Mengandung Parasit Hydra

Vaksin COVID-19 mengandung parasit hydra yang menyebabkan penyumbatan sirkulasi darah.

Menpora Nyatakan Kelanjutan Liga 1 di Tangan Kepolisian
Indonesia
Menpora Nyatakan Kelanjutan Liga 1 di Tangan Kepolisian

Kompetisi sepak bola di tanah air hingga kini masih diberhentikan imbas tragedi Kanjuruhan.

Berkas Lengkap, PDIP hingga Nasdem Masuki Tahap Verifikasi Administrasi
Indonesia
Berkas Lengkap, PDIP hingga Nasdem Masuki Tahap Verifikasi Administrasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan tujuh berkas partai politik yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2024 telah lengkap.

 Irjen Ferdy Sambo Ditempatkan di Mako Brimob
Indonesia
Irjen Ferdy Sambo Ditempatkan di Mako Brimob

Penempatan khusus bagi Ferdy Sambo bukan dalam rangka penahanan dan penetapan tersangka.

Terminal Tirtonadi Solo Diprediksi Dipadati 50 Ribu Pemudik
Indonesia
Terminal Tirtonadi Solo Diprediksi Dipadati 50 Ribu Pemudik

Pengelola Terminal Tipe A Tirtonadi Solo, Jawa Tengah memprediksi sebanyak 50.000 penumpang bakal memadati terminal induk. Hal ini menyusul diperbolehkannya mudik Lebaran oleh pemerintah.

Survei SMRC: Raih 23,7 Persen, PDIP Jauh Ungguli Golkar dan Gerindra
Indonesia
Survei SMRC: Raih 23,7 Persen, PDIP Jauh Ungguli Golkar dan Gerindra

PDIP mendapat dukungan terbesar, 23,7 persen

Presiden Jokowi Anugerahkan Tanda Kehormatan bagi 127 Tokoh
Indonesia
Presiden Jokowi Anugerahkan Tanda Kehormatan bagi 127 Tokoh

Penganugerahan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 64, 65, dan 66/TK/TH 2022 tentang Bintang Mahaputera, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Parama Dharma.

Anies Bakal Komunikasi dengan Pusat Ihwal Kenaikan PPKM Jakarta Level 2
Indonesia
Anies Bakal Komunikasi dengan Pusat Ihwal Kenaikan PPKM Jakarta Level 2

Pemerintah DKI Jakarta tidak mau berkomentar banyak terkait peningkatan status PPKM dari Level 1 menjadi Level 2.

ASN Bisa Cuti Lebaran Tanpa Kurangi Jatah Tahunan
Indonesia
ASN Bisa Cuti Lebaran Tanpa Kurangi Jatah Tahunan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 4 Tahun 2022.

Komisi I Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan WNI di Ukraina
Indonesia
Komisi I Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan WNI di Ukraina

Menanggapi perkembangan ini, anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta, meminta pemerintah Indonesia memprioritaskan keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia (WNI) di Ukraina.