Alasan Pemprov DKI Utamakan Jalur Usia dalam PPDB Gerakan Emak dan Bapak Peduli Pendidikan dan Keadilan (GEPRAK) menggeruduk kantor Gubernur Anies Baswedan di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, pada Selasa (23/6). Foto: Istimewa

Merahputih.com - Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020-2021 jalur zonasi jadi polemik karena dianggap tidak adil oleh sejumlah orang tua murid karena lebih mengutamakan usia dibandingkan zonasi maupun prestasi.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana menjelaskan Pemprov DKI memprioritaskan usia calon siswa dalam proses zonasi PPDB. Menurut dia, zonasi usia diberlakukan agar semua lapisan masyarakat di Jakarta bisa mengenyam pendidikan.

Baca Juga

DPR: PPDB Penyakit Kronis yang Selalu Kambuh Setiap Tahun Ajaran Baru

"Berdasarkan evaluasi dan kajian pelaksanaan PPDB, penggunaan usia sebagai kriteria seleksi lebih dpt mengakomodir calon peserta didik baru dari seluruh lapisan masyarakat," kata Nahdiana saat melakukan jumpa pers secara virtual di Kantor Disdik DKI Jakarta, Jumat (26/6).

Kebijakan kriteria usia dalam PPDB ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 44 tahun 2019.

"Nomor 44 Tahun 2019 dimana pada pasal 6 persyaratan calon peserta didik baru kelas VII SMP berusia paling tinggi 15 tahun pada tgl 1 Juli tahun pelajaran berjalan " tuturnya.

Calon siswa mendaftar PPDB online di SMKN 3 Solo, Jawa Tengah, Kamis (18/6). (MP/Ismail)
Calon siswa mendaftar PPDB online di SMKN 3 Solo, Jawa Tengah, Kamis (18/6). (MP/Ismail)

Adapun daya tampung jalur zonasi PDBB 2020-2021 di tingkat Sekolah Dasar (SD) negeri tersedia 106.432 kursi dan 54.176 kursi di SD swasta. Selanjutnya, tersedia 70.702 kursi di sekolah menengah pertama (SMP) negeri dan 65.196 kursi di SMP swasta. Dia menyebut kemampuan daya tampung murid baru di 291 SMP negeri saat ini hanya 46,21 persen.

Jenjang berikutnya adalah sekolah menengah atas (SMA) negeri hanya mampu menerima 28.428 orang dan swasta 35.244 orang. Kemudian SMK negeri 19.182 orang dan swasta 71.388 orang. Maka dari itu, daya tampung untuk SMA dan SMK sebesar 32,93 persen.

Baca Juga

Pendaftaran PPDB SMA/SMK di Jateng Tembus 80 Persen dari Kuota

"Dengan dibandingkan daya tampung kami untuk SMA yang negeri itu ada 28.428. Untuk SMK ada 19.182 sehingga kemampuan daya tampung untuk SMA dan SMK negeri ada 32,93 persen. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Catat Nih! Polri Tak Keluarkan Ijin Keramaian Saat Pilkada 2020
Indonesia
Catat Nih! Polri Tak Keluarkan Ijin Keramaian Saat Pilkada 2020

Polri akan bertindak tegas untuk menegakkan aturan

Catat! 58 Titik Penyekatan Larangan Mudik se-Indonesia
Indonesia
Catat! 58 Titik Penyekatan Larangan Mudik se-Indonesia

“Yaitu di Banten itu ada 6 titik, di DKI Jakarta 18 titik, di Jawa Barat 17 titik, di Jawa Tengah ada 5 titik, Yogyakarta ada 3 titik, dan Jawa Timur ada 9 titik,” sambungnya.

WNI di Pulau Sebaru Segera Pulang, BJIB Siapkan Fasilitas Khusus
Indonesia
WNI di Pulau Sebaru Segera Pulang, BJIB Siapkan Fasilitas Khusus

Seluruh kegiatannya langsung di bawah Kementerian Kesehatan

Ini Kata Polda Metro Soal Rencana Anies Buka Bioskop
Indonesia
Ini Kata Polda Metro Soal Rencana Anies Buka Bioskop

Pembicaraan antarinstansi bakal dilakukan untuk mengetahui untung dan rugi atas pembukaan bioskop.

Hari Ini, Novel Baswedan Bakal Bersaksi di Sidang Kasus Penyiraman Air Keras
Indonesia
Hari Ini, Novel Baswedan Bakal Bersaksi di Sidang Kasus Penyiraman Air Keras

Dalam persidangan Kamis (19/3) lalu, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir tidak mengajukan eksepsi

Disdik DKI Buka Jalur Baru PPDB
Indonesia
Disdik DKI Buka Jalur Baru PPDB

Jalur baru PPDB ini untuk mengakomodir siswa yang tinggal dekat satu RW dengan sekolah.

Kampanye Terselubung Bupati Klaten saat Wabah Corona Jadi Sorotan
Indonesia
Kampanye Terselubung Bupati Klaten saat Wabah Corona Jadi Sorotan

"Sangat tidak etis jika adanya musibah COVID-19 dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Ini bicara etika politik," kata dia.

Undang KPK Gelar Perkara Pinangki, Kejagung: Jawab Keraguan Publik
Indonesia
Undang KPK Gelar Perkara Pinangki, Kejagung: Jawab Keraguan Publik

Sejauh ini Pinangki telah diperiksa jaksa penyidik Kejaksaan Agung sebanyak dua kali

KPK Sita Dokumen Suap Izin Ekspor Benur dari Rumah Dinas Istri Menteri Edhy
Indonesia
KPK Sita Dokumen Suap Izin Ekspor Benur dari Rumah Dinas Istri Menteri Edhy

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 tersangka