Alasan Pemprov DKI Tak Hentikan PTM Meski Kasus COVID-19 Tinggi Siswa belajar di sekolah. (ANTARA/Edo Purmana/22)

MerahPutih.com - Kasus COVID-19 kembali mengalami peningkatan, secara nasional kasus COVID-19 mencapai 5.000 jiwa per harinya. Sementara di Jakarta hampir mencapai 3.000 penambahan kasus tiap harinya.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah DKI Jakarta mengaku belum berniat untuk menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah dan kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Baca Juga:

Kasus COVID-19 Naik, Disdik Diminta Awasi Ketat PTM

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes DKI Jakarta, Friana Asmely menjelaskan, alasan pihaknya tidak stop PTM, karena kebijakan pembelajaran pada masa pandemi tidak ditentukan Pemerintah DKI, melainkan keputusan empat kementerian.

"Belum perlu dilakukan online sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri tadi," ujar Friana saat dihubungi, Rabu (27/7)

Sehingga, lanjut Friana, Pemprov melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidika (Disdik) DKI hanya mengikuti keputusan SKB 4 menteri itu.

Baca Juga:

Kasus COVID-19 Melonjak, PSI Minta Anies Pertimbangkan PTM 100 Persen

"Itu jelas regulasinya di sana, kapan suatu sekolah itu mesti ditutup apabil terjadi peningkatan kasus," paparnya.

Dalam kebijakan SKB 4 Menteri itu juga dijelaskan, kalau PTM di sekolah dihentikan sementara selama 14 hari apabila ada klaster penularan di satuan pendidikan terkait.

"Atau positivity rate warga satuan pendidikan disana 5 persen, atau lebih dari 5 persen dari warga satuan pendidikan. Itu di aplikasi peduli lindungi itu hitam. Nah itu baru dihentikan pendidikannya 14 hari," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Pembukaan PTM, IDAI Minta Pemerintah-Orang Tua Pastikan Keselamatan Anak

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Airlangga: Pemulihan Berbagai Sektor Tetap Seimbangankan Kesehatan dan Ekonomi
Indonesia
Airlangga: Pemulihan Berbagai Sektor Tetap Seimbangankan Kesehatan dan Ekonomi

PEN 2022 dirancang fleksible dan responsif terhadap dinamika yang terjadi dan disederhanakan menjadi tiga kluster.

Urban 20 Mayors Summit, Anies Nyatakan Komitmen Perlindungan Perempuan dan Anak
Indonesia
Urban 20 Mayors Summit, Anies Nyatakan Komitmen Perlindungan Perempuan dan Anak

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan seksual.

[HOAKS atau FAKTA]: Kecelakaan Kapal Tewaskan 139 Orang pada 19 Juni 2022
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Kecelakaan Kapal Tewaskan 139 Orang pada 19 Juni 2022

Foto yang digunakan berasal dari peristiwa tenggelamnya KM Lestari Maju di Sulawesi Selatan pada 2018 lalu yang menewaskan 36 orang korban jiwa.

Malaysia Bikin Tim Khusus Tekan Kenaikan Biaya Hidup
Dunia
Malaysia Bikin Tim Khusus Tekan Kenaikan Biaya Hidup

Inflasi makanan di Malaysia pada Mei 2022 capai 5,2 persen dari tahun sebelumnya (yoy) yang merupakan level tertinggi sejak November 2011.

Baru 535 E-KTP Dicetak Disdukcapil Dampak dari Pergantian 22 Nama Jalan di Jakarta
Indonesia
Baru 535 E-KTP Dicetak Disdukcapil Dampak dari Pergantian 22 Nama Jalan di Jakarta

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta telah mencetak 535 KTP elektronik warga yang terdampak pergantian 22 nama jalan di ibu kota. Angka tersebut terekam selama periode 29 Juni hingga 1 Juli 2022.

DPR Minta Pemerintah Lakukan Pendataan Rakyat Miskin Terimbas Kenaikan BBM
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Lakukan Pendataan Rakyat Miskin Terimbas Kenaikan BBM

Pemerintah diminta memikirkan efek lanjutan dibalik keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yakni Pertalite dan Solar. Hal itu perlu dilakukan mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang baru saja bangkit dari keterpurukan imbas pandemi COVID-19.

Tarif Bus DAMRI akan Naik 20 Persen
Indonesia
Tarif Bus DAMRI akan Naik 20 Persen

Hal ini merupakan imbas dari penaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kejaksaan Beri Kabar Terbaru Penanganan Perkara Ferdy Sambo Cs
Indonesia
Kejaksaan Beri Kabar Terbaru Penanganan Perkara Ferdy Sambo Cs

Penanganan perkara kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo kini tengah di tangan Kejaksaan Agung (Kejagung).

DPR: Ikan Harus Jadi Alternatif Pangan Murah Bagi Masyarakat
Indonesia
DPR: Ikan Harus Jadi Alternatif Pangan Murah Bagi Masyarakat

Harga sejumlah kebutuhan pokok belum telihat stabil di berbagai daerah di Indonesia. Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menilai, komoditas ikan bisa menjadi solusi ditengah fluktuasi harga komoditas pangan lainnya.

DKI Jakarta Nol Kasus PMK
Indonesia
DKI Jakarta Nol Kasus PMK

Delapan provinsi nol kasus PMK tersebut adalah DKI Jakarta, Bali, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Barat.