Alasan Pemerintah Tidak Ajukan Revisi UU ITE di Prolegnas 2021 Badan Legislasi. (Foto: dpr.go.id)

MerahPutih.com - Pemerintah akhirnya tidak memasukan dan mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di program legisnasi nasional (Prolegnas) 2021 yang disepakati antara Pemeintah dan DPR.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menjelaskan alasan pemerintah belum mengajukan revisikarena masih membahas dan mendengarkan pendapat publik (public hearing).

"RUU ITE lagi dibahas dan dilakukan public hearing karena terkait dengan RUU pidana (RKUHP) yang sudah dibahas mendalam. Dalam rangkaian ini karena sudah punya preseden," kata Yasonna dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (9/3).

Baca Juga:

Koalisi Masyarakat Sipil Anggap UU ITE Sumber Ketidakadilan

Namun, kata ia, revisi UU ITE bisa saja menyusul untuk masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Hal itu, karena Prolegnas dievaluasi per semester sehingga perlu melihat perkembangan selanjutnya apabila ingin memasukkan revisi UU ITE dalam Prolegnas 2021.

"Kebijakan adalah prolegnas dievaluasi per semester maka lihat perkembangan selanjutnya (rencana memasukkan RUU ITE dalam Prolegnas 2021)," ujarnya.

Anggota Baleg DPR RI Fraksi Demokrat Santoso mengapresiasi keinginan pemerintah merevisi UU ITE dengan menyesuaikan dinamika yang terjadi agar tidak ada kesalahan implementasi dan menghambat proses demokrasi.

Ia menjelaskan, pada era presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), filosofi UU ITE adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam transaksi elektronik dan pengaturan perlindungan pendapat masyarakat di media sosial.

Menkumham Yasonna. (Foto: Antara)
Menkumham Yasonna. (Foto: Antara)

"Fraksi Demokrat setuju dilakukan penyempurnaan terhadap UU ITE namun harus tetap dalam koridor implementasi Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, apabila keberadaan UU ITE dirasakan belum dapat memberikan rasa keadilan, Presiden meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk bersama merevisi Undang-Undang ITE sehingga dapat menjamin rasa keadilan di masyarakat.

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” ujarnya. (Pon)

Baca Juga:

Deddy Corbuzier Hingga Ferdinand Hutahean Diminta Masukan Terkait UU ITE

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Papua Perlu Juru Damai Tingkat Lokal
Indonesia
Papua Perlu Juru Damai Tingkat Lokal

selama dua hari berefleksi, penyelenggara menyadari bahwa perdamaian telah menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Pemahaman bersama akan sejarah konflik, analisis sosial serta pemahaman terkait motif dan kepentingan konflik yang terjadi di Tanah Papua menjadi prakondisi menuju perdamaian.

Disita Kejagung Terkait Kasus Asabri, Manajemen Bersyukur Hotel Tidak Ditutup
Indonesia
Disita Kejagung Terkait Kasus Asabri, Manajemen Bersyukur Hotel Tidak Ditutup

"Kita tak tahu akar persoalan sampai hotel disita Kejagung. Yang jelas manajemen menerima apa yang sudah menjadi ketetapan dari pihak yang berwenang (Kejagung)," ujar Siswanto dalam konferensi pers di Hotel Brothers, Rabu (7/4).

PSI Temukan Dugaan Makelar Tanah Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung
Indonesia
PSI Temukan Dugaan Makelar Tanah Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menemukan adanya dugaan makelar tanah dalam bentuk biro jasa yang meminta bayaran kepada warga terdampak.

Calon Pengganti Idham Azis Diminta Perkuat Komunikasi dengan Masyarakat Sipil
Indonesia
Calon Pengganti Idham Azis Diminta Perkuat Komunikasi dengan Masyarakat Sipil

Terdapat beberapa perwira tinggi Polri dengan pangkat komisaris jenderal (bintang tiga) yang potensial untuk menjadi calon Kapolri pengganti Idham Aziz.

Viral Toyota Yaris Halangi Laju Ambulans di Ciputat, Pengemudi Kena Tilang
Indonesia
Viral Toyota Yaris Halangi Laju Ambulans di Ciputat, Pengemudi Kena Tilang

Sebuah video viral memperlihatkan mobil Toyota Yaris menghalangi laju ambulans di Jalan Ciater Raya, Serua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

Ketimpangan Ekonomi  Semakin Lebar di Masa Pandemi
Indonesia
Ketimpangan Ekonomi Semakin Lebar di Masa Pandemi

Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II 2021 juga dipicu oleh faktor base line yang rendah (low base) atau kontraksi ekonomi yang sangat dalam di triwulan II 2020 sebesar 5,32 persen.

Pengamat Nilai Kans Para Bintang Dua Duduki 'TB1' Tertutup
Indonesia
Pengamat Nilai Kans Para Bintang Dua Duduki 'TB1' Tertutup

Nilai tambah bagi Komjen Boy adalah pernah menjadi Humas Polri

Kapolri Yakin Banyak Anak Buahnya Punya Sikap Teladan
Indonesia
Kapolri Yakin Banyak Anak Buahnya Punya Sikap Teladan

Sigit menyebut, proses mengubah citra Polri di tengah masyarakat merupakan sebuah tantangan

Polisi Periksa 5 Saksi Kasus Penembakan Warga di Tangerang
Indonesia
Polisi Periksa 5 Saksi Kasus Penembakan Warga di Tangerang

Kasus penembakan itu terjadi pada Sabtu (18/9). Korban tertembak pada bagian pinggang sebelah kanan. Ia meninggal dunia pada pukul 19.17 WIB setelah dilarikan ke rumah sakit.

Polisi Bongkar Motif Eks ART Rampas Sertifikat Milik Ibu Nirina Zubir
Indonesia
Polisi Bongkar Motif Eks ART Rampas Sertifikat Milik Ibu Nirina Zubir

Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Ade Hidayat membongkar motif tersangka yang tega merampas enam aset sertifikat milik almarhum ibunda Nirina.