Alasan Pemerintah Tidak Ajukan Revisi UU ITE di Prolegnas 2021 Badan Legislasi. (Foto: dpr.go.id)

MerahPutih.com - Pemerintah akhirnya tidak memasukan dan mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di program legisnasi nasional (Prolegnas) 2021 yang disepakati antara Pemeintah dan DPR.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menjelaskan alasan pemerintah belum mengajukan revisikarena masih membahas dan mendengarkan pendapat publik (public hearing).

"RUU ITE lagi dibahas dan dilakukan public hearing karena terkait dengan RUU pidana (RKUHP) yang sudah dibahas mendalam. Dalam rangkaian ini karena sudah punya preseden," kata Yasonna dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (9/3).

Baca Juga:

Koalisi Masyarakat Sipil Anggap UU ITE Sumber Ketidakadilan

Namun, kata ia, revisi UU ITE bisa saja menyusul untuk masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Hal itu, karena Prolegnas dievaluasi per semester sehingga perlu melihat perkembangan selanjutnya apabila ingin memasukkan revisi UU ITE dalam Prolegnas 2021.

"Kebijakan adalah prolegnas dievaluasi per semester maka lihat perkembangan selanjutnya (rencana memasukkan RUU ITE dalam Prolegnas 2021)," ujarnya.

Anggota Baleg DPR RI Fraksi Demokrat Santoso mengapresiasi keinginan pemerintah merevisi UU ITE dengan menyesuaikan dinamika yang terjadi agar tidak ada kesalahan implementasi dan menghambat proses demokrasi.

Ia menjelaskan, pada era presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), filosofi UU ITE adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam transaksi elektronik dan pengaturan perlindungan pendapat masyarakat di media sosial.

Menkumham Yasonna. (Foto: Antara)
Menkumham Yasonna. (Foto: Antara)

"Fraksi Demokrat setuju dilakukan penyempurnaan terhadap UU ITE namun harus tetap dalam koridor implementasi Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, apabila keberadaan UU ITE dirasakan belum dapat memberikan rasa keadilan, Presiden meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk bersama merevisi Undang-Undang ITE sehingga dapat menjamin rasa keadilan di masyarakat.

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” ujarnya. (Pon)

Baca Juga:

Deddy Corbuzier Hingga Ferdinand Hutahean Diminta Masukan Terkait UU ITE

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Periksa Bupati Bandung Barat Nonaktif Terkait Kasus Korupsi Bansos COVID-19
Indonesia
KPK Periksa Bupati Bandung Barat Nonaktif Terkait Kasus Korupsi Bansos COVID-19

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Sutisna pada hari ini, Senin (26/7).

Masyarakat Diminta Hentikan Kegiatan dan Bersikap Sempurna Saat HUT RI Pukul 10.17 WIB
Indonesia
45 Ribu Tenaga Kesehatan di Jabar Terima Vaksin COVID-19 Tahap 1
Indonesia
45 Ribu Tenaga Kesehatan di Jabar Terima Vaksin COVID-19 Tahap 1

“Yang artinya kalau dibagi dua karena satu orang 2 dosisinya, itu hanya cukup kurang lebih untuk 45 ribu tenaga kesehatan di tahap 1,” kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil

Garuda Indonesia Beri Layanan Gratis Test Antigen
Indonesia
Garuda Indonesia Beri Layanan Gratis Test Antigen

layanan tersebut terintegrasi langsung dengan aplikasi E-Hac sehingga penumpang bisa menikmati layanan yang terintegrasi mulai dari tes Antigen sampai dengan proses check-in di bandara.

Temui Donald Trump, Luhut Singgung Hasil Pilpres AS
Indonesia
Temui Donald Trump, Luhut Singgung Hasil Pilpres AS

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menemui Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Menko PMK Tekankan Pentingnya Karantina Terbatas Tekan Penyebaran COVID-19
Indonesia
Menko PMK Tekankan Pentingnya Karantina Terbatas Tekan Penyebaran COVID-19

Ia pun menekankan pentingnya karantina terbatas mulai tingkat desa/kelurahan sampai RT/RW untuk menekan penularan corona.

Temukan Dugaan Malaadministrasi PPDB Bodebek, Ombudsman Panggil Kadisdik Jabar
Indonesia
Temukan Dugaan Malaadministrasi PPDB Bodebek, Ombudsman Panggil Kadisdik Jabar

Temuan dugaan malaadministrasi itu sedikitnya ada 3 kategori.

Kapolri Perintahkan Polisi Gandeng Warga NU se-Indonesia Percepat Herd Immunity
Indonesia
Kapolri Perintahkan Polisi Gandeng Warga NU se-Indonesia Percepat Herd Immunity

Untuk semakin mempercepat akselerasi Herd Immunity yang ditargetkan Pemerintah, Listyo telah menginstruksikan seluruh jajaran TNI dan Polri, untuk menggandeng seluruh warga NU di Indonesia menggelar vaksinasi massal.

Jokowi Diminta Perhatikan Kesehatan Santri di Pelosok Tanah Air
Indonesia
Jokowi Diminta Perhatikan Kesehatan Santri di Pelosok Tanah Air

Lima tahun lalu, terdapat anggaran kesehatan

Penyidik Bareskrim Polri Kirim 4 Berkas Perkara Rizieq Shihab ke Kejagung
Indonesia
Penyidik Bareskrim Polri Kirim 4 Berkas Perkara Rizieq Shihab ke Kejagung

Penyidik Bareskrim Polri mengirimkan kembali empat berkas perkara dugaan tindak pidana kekarantinaan kesehatan dengan tersangka Muhammad Rizieq Shihab dan tersangka lainnya ke Kejaksaan Agung.