Alasan Pemerintah Perpanjang Pengetatan Masa Larangan Mudik Pelaksanaan tes cepat antigen di pos penyekatan di Lampung. (ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi)

MerahPutih.com - Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa pengetatan pascalarangan mudik hingga 31 Mei 2021. Aturan ini khusus bagi pelaku perjalanan antardaerah di dalam Pulau Sumatera dan pelaku perjalanan dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa.

Hal ini tertuang di dalam Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan COVID-19 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021.

Baca Juga

Mudik Tak Lapor RT/RW, Rumah Warga Surabaya Ditempeli Stiker Peringatan

Latar belakang dari perpanjangan masa pengetatan, yaitu karena adanya peningkatan kasus positif COVID-19 di hampir semua provinsi di Sumatera.

"Dan masih adanya sekitar 60% masyarakat yang belum kembali ke Pulau Jawa," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemhub) Adita Irawati dalam keterangan resminya kepada wartawan, Selasa (25/5).

Dengan adanya aturan tersebut, lanjut dia, maka para pelaku perjalanan udara, laut, dan penyeberangan dari Sumatera wajib menunjukkan dokumen negatif COVID-19 hasil tes antigen yang berlaku 1x24 jam hingga 31 Mei 2021 mendatang.

Random test COVID-19 secara intensif untuk penumpang angkutan bus di Sumatera dan mandatory check terhadap penumpang yang akan menyeberang dari pelabuhan Bakauheni juga akan terus dilakukan hingga 31 Mei 2021.

"Ini untuk memastikan para pelaku perjalanan dalam kondisi sehat (bebas COVID-19) dan tidak terjadi penularan ke daerah lain,” tutur Adita.

Tangkapan layar dari Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam konferensi pers virtual Satgas COVID-19 di Jakarta, Kamis (13/5/2021) (ANTARA/Prisca Triferna)
Tangkapan layar dari Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam konferensi pers virtual Satgas COVID-19 di Jakarta, Kamis (13/5/2021) (ANTARA/Prisca Triferna)

Selain itu, kata Adtia, berdasarkan hasil evaluasi, kebijakan pengendalian transportasi yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah pada masa peniadaan mudik Tahun 2021 berjalan dengan baik terlihat dari jumlah pergerakan penumpang di semua moda transportasi publik yang turun signifikan.

"Dari evaluasi yang kami lakukan, terjadi penurunan pergerakan penumpang antara masa peniadaan mudik dibandingkan hari biasa sebelum masa peniadaan mudik. Hal ini bisa menjadi indikasi masyarakat menyadari bahaya di balik aktivitas mudik, sebagai hasil dari komunikasi dan sosialisasi yang sangat intensif dilakukan,“ ujarnya.

Adita mengatakan kebijakan peniadaan mudik berlangsung pada 6-17 Mei 2021, sedangkan sebelum dan sesudahnya dilaksanakan masa pengetatan syarat perjalanan pra peniadaan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan pascapeniadaan mudik (18-24 Mei 2021).

Kemenhub mencatat total pergerakan penumpang di fase pra peniadaan mudik, masa peniadaan mudik dan pascapeniadaan mudik (22 April-24 Mei 2021) mencapai sekitar 5,6 juta orang.

Khusus pada masa peniadaan mudik 6-17 Mei 2021, tercatat jumlah rata-rata harian pergerakan penumpang turun sekitar 81 persen jika dibandingkan dengan jumlah rata-rata harian pergerakan penumpang di hari biasa sebelum peniadaan mudik.

“Kami mengapresiasi kesadaran dari masyarakat yang patuh terhadap ketentuan peniadaan mudik, sekaligus membantu mencegah meluasnya kasus positif COVID-19 di Indonesia,” pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

Dites COVID-19 Usai Mudik, Puluhan Warga Tanjung Duren Reaktif COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MAKI: Proyek Gorden Puluhan Miliar DPR RI Janggal dan Tidak Penting
Indonesia
MAKI: Proyek Gorden Puluhan Miliar DPR RI Janggal dan Tidak Penting

Masyarakat Anti Korupsi Indonedia (MAKI) meminta Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Sekjen DPR RI untuk membatalkan pengadaan gorden dan blind pada rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta.

Indonesia Dorong Pengumpulan Dana Darurat ASEAN Buat Hadapi Pandemi
Indonesia
Indonesia Dorong Pengumpulan Dana Darurat ASEAN Buat Hadapi Pandemi

Pembentukan Pusat Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Penyakit Menular ASEAN segera rampung.

Pendekatan yang Akan Digunakan Pemerintah Atasi Masalah di Papua
Indonesia
Pendekatan yang Akan Digunakan Pemerintah Atasi Masalah di Papua

Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah baik itu aparat, personal, maupun keuangan, akan difokuskan dalam upaya membangun kesejahteraan

Hendak Hadiri Kegiatan KSAD di Merauke, Perwira TNI Meninggal Kecelakaan
Indonesia
Hendak Hadiri Kegiatan KSAD di Merauke, Perwira TNI Meninggal Kecelakaan

Prajurit TNI Letda Cpm I Kadek Suhardiyana tewas dalam kecelakaan saat ada kunjungan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

[HOAKS atau FAKTA]: Dokter Terawan Resmi Jadi Milik Jerman
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dokter Terawan Resmi Jadi Milik Jerman

Akun Facebook Demokrat Kawal AHY RI 1 2024 (fb.com/PatollaDin) pada 30 Maret 2022 mengunggah sebuah gambar tangkapan layar artikel berjudul “Selangkah lagi Dr. Terawan resmi menjadi milik Jerman”.

Duit Suap Pepen Diduga Mengalir ke Keluarga
Indonesia
Duit Suap Pepen Diduga Mengalir ke Keluarga

KPK juga menduga Pepen menerima sejumlah uang dari pegawai Pemkot Bekasi sebagai bentuk imbalan atas posisi yang mereka duduki saat ini.

Di Luar Agenda, Jokowi Mendadak Tinjau Terminal BBM Sanggaran Denpasar
Indonesia
Di Luar Agenda, Jokowi Mendadak Tinjau Terminal BBM Sanggaran Denpasar

Presiden Jokowi melakukan peninjauan ke Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Sanggaran di Denpasar, Bali, Jumat (3/13).

Masuk Mal Wajib Tunjukan Surat Vaksin, Wagub DKI: Ada Pelonggaran
Indonesia
Masuk Mal Wajib Tunjukan Surat Vaksin, Wagub DKI: Ada Pelonggaran

Karena memang sudah sebagian besar masyarakat sudah mendapatkan vaksin

Menantu Luhut Mayjen Maruli Simanjuntak Ditunjuk Jadi Pangkostrad
Indonesia
Menantu Luhut Mayjen Maruli Simanjuntak Ditunjuk Jadi Pangkostrad

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menunjuk Mayjen TNI Maruli Simanjuntak menjadi Pangkostrad.

Siap-siap! Bantuan Subsidi Gaji Segera Cair ke 1 Juta Pekerja
Indonesia
Siap-siap! Bantuan Subsidi Gaji Segera Cair ke 1 Juta Pekerja

"Jumlah data yang diserahkan hari ini 1 juta calon penerima BSU dari estimasinya 8,7 juta pekerja akan menerima BSU," ucap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah