Alasan PDI-P Copot Rieke dari Baleg DPR Anggota DPR dari PDIP Rieke Diah Pitaloka. (MP/Fachrddin Chalik)

Merahputih.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Hendrawan Supratikno menjelaskan bahwa pergantian Rieke Diah Pitaloka sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR merupakan rotasi biasa.

"Saya dengar hal yang sama (pergantian Rieke dari pimpinan Baleg DPR RI). Bisa dicek kepada pimpinan Baleg DPR atau pimpinan Fraksi PDIP DPR RI," kata Hendrawan di Jakarta, Rabu (8/7).

Baca Juga:

Reklamasi Ancol, PSI Minta Anies Perhatikan Nasib Nelayan

Hendrawan menegaskan bahwa pergantian tersebut merupakan rotasi biasa bagi Fraksi PDIP DPR Misalnya, dirinya dirotasi dari anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) menjadi anggota Baleg.

Anggota Komisi XI DPR itu membenarkan bahwa anggota Komisi III DPR FPDIP Nurdin yang akan menggantikan posisi Rieke di pimpinan Baleg.

"Saya mendengar nama yang sama (Nurdin sebagai pengganti Rieke jadi pimpinan Baleg DPR RI)," ujarnya.

Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka usai menggelar aksi solidaritas untuk Rohingya di Gedung Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (12/9). (MP/Fadhli)

Dijelaskan pula oleh Hendrawan bahwa penetapan pergantian pimpinan Baleg DPR dari Fraksi PDIP baru dilakukan pada pekan depan.

Sebelumnya, seperti dikutip Antara, Rieke menjadi pimpinan Baleg DPR bersama Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR Fraksi Gerindra), Willy Aditya (Wakil Ketua Baleg Fraksi NasDem), Achmad Baidowi (Wakil Ketua Baleg Fraksi PPP, dan Ibnu Multazam (Wakil Ketua Baleg Fraksi PKB).

Baca Juga:

Bapemperda: Reklamasi Ancol Harus Masuk dalam RDTR dan RTRW

Selain menjadi pimpinan Baleg, Rieke menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di Baleg DPR. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MA Dipuji Terbitkan Perma Progresif Koruptor Rp100 M ke Atas Dibui Seumur Hidup
Indonesia
MA Dipuji Terbitkan Perma Progresif Koruptor Rp100 M ke Atas Dibui Seumur Hidup

Kehadiran Perma itu akan membatasi dan mengawasi para hakim yang kerap bermain dengan kekuasaan yudikatif yang dimilikinya

DPR Ingatkan Pemerintah Tak Sembarangan Buka Kegiatan Belajar di Sekolah
Indonesia
2021 Pemerintah Rekrut 1 Juta CPNS
Indonesia
2021 Pemerintah Rekrut 1 Juta CPNS

Saat ini, sebanyak 4,2 juta pegawai negeri di pusat dan 1,4 juta di antaranya merupakan pegawai administrasi.

Mantan Pebulutangkis Debby Susanto Bantah Terima Apartement dari Edhy Prabowo
Indonesia
Mantan Pebulutangkis Debby Susanto Bantah Terima Apartement dari Edhy Prabowo

Debby mengatakan tidak pernah menerima apapun dari Edhy Prabowo termasuk unit apartemen yang disebutkan tersebut.

905 Petugas Dishub Dikerahkan Antisipasi Kepadatan Lalin Saat Libur Idul Adha
Indonesia
905 Petugas Dishub Dikerahkan Antisipasi Kepadatan Lalin Saat Libur Idul Adha

"Kita juga menjaga pusat perbelanjaan," papar Syafrin.

Update Corona DKI Selasa (26/5): Positif 6.721, Sembuh 1.678 Orang
Indonesia
Update Corona DKI Selasa (26/5): Positif 6.721, Sembuh 1.678 Orang

"Dan hingga sampai saat ini ada 508 orang meninggal dunia," kata Ani

Salat Tarawih di RSD WIsma Atlet Digelar dengan Protokol Kesehatan
Indonesia
Salat Tarawih di RSD WIsma Atlet Digelar dengan Protokol Kesehatan

Para jemaah juga membawa sajadah masing-masing

KPK Didesak Panggil Kejagung dan Polri Gelar Perkara Besar Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Didesak Panggil Kejagung dan Polri Gelar Perkara Besar Kasus Djoko Tjandra

Apalagi, lembaga antirasuah telah menerbitkan surat perintah supervisi

Terdakwa Suap Benur Suharjito Akui Diminta Commitment Fee Rp5 Miliar
Indonesia
Terdakwa Suap Benur Suharjito Akui Diminta Commitment Fee Rp5 Miliar

Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito mengakui adanya pemberian commitment fee untuk memuluskan perizinan ekspor benih lobster atau benur.

Fokus IDI Dalam Peperangan Melawan COVID-19
Indonesia
Fokus IDI Dalam Peperangan Melawan COVID-19

Komitmen pemerintah menjamin keselamatan tenaga medis, sejalan dengan prioritas pemerintah yang bertujuan untuk menguatkan sektor kesehatan