Alasan PAN Tolak Revisi UU Pemilu Wakil Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi (ANTARA FOTO)

MerahPutih.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menolak revisi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Revisi UU Pemilu diketahui masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2021.

Penolakan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga, menanggapi sejumlah pihak yang mengusulkan agar angka Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold diubah menjadi lebih moderat.

Baca Juga

PKB Tak Masalahkan Ambang Batas 'Parlementary Treshold' Ditingkatkan

Anak buah Zulkifli Hasan ini menegaskan, partainya berkukuh untuk tetap menerapkan pasal-pasal yang termaktub di dalam UU Pemilu saat ini untuk kontestasi mendatang.

"Termasuk sistem pemilu, alokasi kursi per dapil, konversi suara ke kursi, parliamentary threshold 4% yang hanya berlaku di tingkat DPR RI, dan presidential threshold 20% kursi DPR RI atau 24% perolehan suara sah nasional," kata Viva Yoga kepada wartawan, Rabu, (27/1).

Waketum DPP PAN Viva Yoga Mauladi
Waketum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi Foto: vivayogamauladi.com

Viva Yoga mengungkapkan alasan partainya menolak revisi UU Pemilu. Menurut dia, saat ini masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dan pemerintah juga sedang berusaha untuk menekan penyebaran COVID-19. Apalagi, saat ini banyak bencana alam melanda Indonesia.

"PAN mengajak berempati terhadap kondisi bangsa karena jangan sampai ada persepsi publik bahwa partai politik tidak peduli dengan penderitaan masyarakat dengan mempertontonkan tarik ulur perdebatan pasal-pasal di revisi UU Pemilu," ujarnya.

Baca Juga

Ketua MPR Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 6-7 Persen

Selain itu, Viva Yoga juga menilai, perdebatan UU Pemilu lebih menitikberatkan pada kepentingan subyektif partai politik. Dikatakan, UU Nomor 7 tahun 2017 hanya digunakan sebagai pedoman dan aturan pada satu kali pemilu di tahun 2019.

"Perlu pembahasan secara kolektif antar pimpinan parpol yang memperhatikan aspirasi masyarakat," pungkas Viva Yoga. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cara Seniman Mural Surabaya Protes Tuntutan Terdakwa Penyiram Novel Baswedan
Indonesia
Cara Seniman Mural Surabaya Protes Tuntutan Terdakwa Penyiram Novel Baswedan

Xgo juga menjelaskan bahwa mural yang dibuat komunitasnya merupakan bentuk judul sarkas

Pandemi COVID 19, Pendapatan Negara Turun Rp60 Triliun
Indonesia
Pandemi COVID 19, Pendapatan Negara Turun Rp60 Triliun

Belanja negara yang lebih tinggi Rp125,3 triliun antara lain untuk menampung tambahan kebutuhan anggaran pemulihan ekonomi.

RSKI Pulau Galang Rawat 325 Pasien COVID-19
Indonesia
RSKI Pulau Galang Rawat 325 Pasien COVID-19

Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang, Kepulauan Riau hingga Jumat (23/10) pukul 08.00 WIB merawat 325 pasien terkonfirmasi positif COVID-19.

Jakarta Diguyur Hujan Mulai Minggu Pagi
Indonesia
Jakarta Diguyur Hujan Mulai Minggu Pagi

BMKG memprediksi sebagian besar wilayah DKI Jakarta akan diguyur hujan berintensitas ringan hingga berpotensi menimbulkan petir.

Jaksa Pinangki Pernah Menikahi Eks Kajati Jabar Meski Terpaut Usia 41 Tahun
Indonesia
Jaksa Pinangki Pernah Menikahi Eks Kajati Jabar Meski Terpaut Usia 41 Tahun

Pinangki secara resmi menikahi almarhum Djoko Budiharjo pada 2006, dan mendapat warisan dalam bentuk banknotes mata uang asing.

Mayoritas Tersangka Penyerangan Polsek Ciracas Berpangkat Tamtama
Indonesia
Mayoritas Tersangka Penyerangan Polsek Ciracas Berpangkat Tamtama

Para tamtama yang bertugas melayani orang proses pembinaannya berjalan kurang maksimal.

Vaksinasi COVID-19 Nasional Sudah Jangkau 2.552.265 Orang
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Nasional Sudah Jangkau 2.552.265 Orang

Sebanyak 138.650 orang mengikuti vaksinasi COVID-19 dosis pertama hingga pukul 12.00 WIB, Sabtu (6/3).

Pengamat: Kenapa harus Marah-marah, Kalau Akhirnya tidak Ada Reshuffle
Indonesia
Pengamat: Kenapa harus Marah-marah, Kalau Akhirnya tidak Ada Reshuffle

Di sisi lain, isu reshuffle meluncur dari bibir Presiden Jokowi sendiri pada rapat kabinet tanggal 18 Juni.

Adik Ipar Edo Kondolongit Diduga Tewas Dianiaya Tahanan Lain
Indonesia
Adik Ipar Edo Kondolongit Diduga Tewas Dianiaya Tahanan Lain

Hal ini berdasarkan rekaman CCTV di dalam rutan.

Minta Keterbukaan Data COVID-19, Jokowi: Jangan Ada yang Menganggap Kita Menutupi
Indonesia
Minta Keterbukaan Data COVID-19, Jokowi: Jangan Ada yang Menganggap Kita Menutupi

Jokowi juga meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta kota melakukan pemeriksaan secara masif untuk mendeteksi kasus COVID-19