Alasan Novel Baswedan cs tak Lolos TWK: Dianggap Menentang Pimpinan dan Pemikiran Liberal Penyidik senior KPK Novel Baswedan. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dinilai karena alasan yang tak masuk akal.

Direktur Pembinaan Jaringan Antarkomisi dan Instansi (PJAKI) KPK, Sujanarko menyebut, salah satu pegawai tak lolos TWK karena dianggap bertentangan dengan pimpinan KPK.

Baca Juga

Kepemimpinan Firli, Implikasi UU Baru dan Runtuhnya Integritas KPK

"Pertama adalah dianggap selalu bertentangan dengan pimpinan, padahal yang bersangkutan belum pernah ada data pengaduan di pengawasan internal? Belum pernah ada pemeriksaan etik internal," kata Sujanarko di kantor Dewan Pengawas KPK, Jakarta, Senin (17/5).

Sujanarko mengaku mengetahui hal itu dari Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean. Namun, ia enggan menyebut orang yang tak lolos TWK karena bertentangan dengan pimpinan KPK.

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi KPK Sujanarko (Foto: antaranews)
Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi KPK Sujanarko (Foto: antaranews)

Kemudian, Sujanarko menambahkan, ada juga yang tak lolos TWK karena dinilai punya pikiran liberal. Ia mengaku bingung dengan alasan itu.

"Bisa dibayangkan orang baru berfikir itu sudah dihukum, ini melanggar hak asasi manusia," ujarnya.

Diketahui, TWK pegawai KPK menuai polemik lantaran membuat soal yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemberantasan korupsi.

Di antara pertanyaan yang muncul yakni pandangan pegawai seputar FPI, Muhammad Rizieq Shihab, HTI, alasan belum menikah, kesediaan menjadi istri kedua, doa qunut dalam salat hingga LGBT.

Berdasarkan informasi, selain Novel Baswedan, nama-nama yang dikabarkan dinonaktifkan karena tak lolos TWK di antaranya Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto, Direktur Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono, dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. (Pon)

Baca Juga

Novel Baswedan: Indriyanto Seno Adji Bukan Pimpinan KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wacana RS COVID-19 Khusus Pejabat, DPR: Tidak Perlu Ada Perlakuan Istimewa
Indonesia
Wacana RS COVID-19 Khusus Pejabat, DPR: Tidak Perlu Ada Perlakuan Istimewa

"Saya tidak setuju dengan usulan RS untuk pejabat. Di situasi seperti sekarang, semua sama saja, tidak perlu adanya perlakuan istimewa kepada siapapun, apalagi sampai usul ada rumah sakit khusus pejabat segala," ucap Sahroni

Polri Bongkar Penyelundupan 2,5 Ton Narkotika Jaringan Internasional
Indonesia
Polri Bongkar Penyelundupan 2,5 Ton Narkotika Jaringan Internasional

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Satgassus Polri membongkar penyelundupan 2,5 ton narkotika jenis sabu-sabu jaringan Internasional Timur Tengah, Malaysia dan Indonesia.

Lansia di Zona Merah Dapat Prioritas Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Lansia di Zona Merah Dapat Prioritas Vaksinasi COVID-19

Pelaksanaan vaksinasi tahap dua rencananya dimulai pada Kamis (25/2) di masing-masing kantor instansi yang terlibat.

[HOAKS atau FAKTA]: Bikin KTP Kini Mesti Tunjukkan Bukti Vaksin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bikin KTP Kini Mesti Tunjukkan Bukti Vaksin

Beredar sebuah narasi di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kantor kelurahan, harus menunjukkan surat bukti telah mengikuti vaksinasi.

Viral Daging Anjing Diperjualbelikan, Pasar Jaya Klaim Pedagang Sudah Diberi Pengetahuan
Indonesia
OJK Resmi Beri Izin Anak Menlu Retno Pimpin Bank Aladin Syariah
Indonesia
OJK Resmi Beri Izin Anak Menlu Retno Pimpin Bank Aladin Syariah

Dyota menggantikan posisi Presiden Direktur BANK yakni Basuki Hidayat. Ia lama bergelut dengan dunia digital dan usaha rintisan.

Yahya Waloni dan Muhammad Kece Dinilai Layak Dijerat Pidana Hasutan Kebencian Beragama
Indonesia
Yahya Waloni dan Muhammad Kece Dinilai Layak Dijerat Pidana Hasutan Kebencian Beragama

Setara Institute menilai dua tersangka kasus penodaan agama, Muhammad Kace dan Yahya Waloni lebih tepat dijerat dengan pasal hasutan dan kebencian berdasarkan agama.

SMP di Medan Mulai Berlakukan PTM Terbatas
Indonesia
SMP di Medan Mulai Berlakukan PTM Terbatas

Para siswa juga diarahkan untuk membawa perlengkapan pribadi yang berkaitan dengan protokol kesehatan, mulai dari masker hingga hand sanitizer serta membawa makanan masing-masing.

Ketua DPD Ingatkan Booster Vaksin COVID-19 Diprioritaskan untuk Nakes
Indonesia
Ketua DPD Ingatkan Booster Vaksin COVID-19 Diprioritaskan untuk Nakes

Ketua DPD La Nyalla Mattalitti menegaskan vaksin COVID-19 dosis ketiga untuk sementara ini diprioritaskan bagi tenaga kesehatan.

Dalam 24 Jam, 6.007 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Dalam 24 Jam, 6.007 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengumumkan bahwa penularan virus corona masih terjadi di masyarakat.