Alasan Novel Baswedan cs tak Lolos TWK: Dianggap Menentang Pimpinan dan Pemikiran Liberal Penyidik senior KPK Novel Baswedan. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dinilai karena alasan yang tak masuk akal.

Direktur Pembinaan Jaringan Antarkomisi dan Instansi (PJAKI) KPK, Sujanarko menyebut, salah satu pegawai tak lolos TWK karena dianggap bertentangan dengan pimpinan KPK.

Baca Juga

Kepemimpinan Firli, Implikasi UU Baru dan Runtuhnya Integritas KPK

"Pertama adalah dianggap selalu bertentangan dengan pimpinan, padahal yang bersangkutan belum pernah ada data pengaduan di pengawasan internal? Belum pernah ada pemeriksaan etik internal," kata Sujanarko di kantor Dewan Pengawas KPK, Jakarta, Senin (17/5).

Sujanarko mengaku mengetahui hal itu dari Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean. Namun, ia enggan menyebut orang yang tak lolos TWK karena bertentangan dengan pimpinan KPK.

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi KPK Sujanarko (Foto: antaranews)
Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi KPK Sujanarko (Foto: antaranews)

Kemudian, Sujanarko menambahkan, ada juga yang tak lolos TWK karena dinilai punya pikiran liberal. Ia mengaku bingung dengan alasan itu.

"Bisa dibayangkan orang baru berfikir itu sudah dihukum, ini melanggar hak asasi manusia," ujarnya.

Diketahui, TWK pegawai KPK menuai polemik lantaran membuat soal yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemberantasan korupsi.

Di antara pertanyaan yang muncul yakni pandangan pegawai seputar FPI, Muhammad Rizieq Shihab, HTI, alasan belum menikah, kesediaan menjadi istri kedua, doa qunut dalam salat hingga LGBT.

Berdasarkan informasi, selain Novel Baswedan, nama-nama yang dikabarkan dinonaktifkan karena tak lolos TWK di antaranya Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto, Direktur Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono, dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. (Pon)

Baca Juga

Novel Baswedan: Indriyanto Seno Adji Bukan Pimpinan KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua DPD Usul Swab Antigen untuk Pelajar dan Mahasiswa Digratiskan
Indonesia
Ketua DPD Usul Swab Antigen untuk Pelajar dan Mahasiswa Digratiskan

Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti mengusulkan agar hal itu disubsidi alias digratiskan oleh pemerintah.

Sabtu-Minggu Jadi Puncak Arus Balik Libur Panjang
Indonesia
Sabtu-Minggu Jadi Puncak Arus Balik Libur Panjang

Tercatat sebanyak 336 ribu kendaraan meninggalkan wilayah ibu kota selama dua hari atau H+2 masa libur panjang 28 Oktober hingga 1 November 2020.

Update Kasus COVID-19 DKI Kamis (22/10): 98.206 Positif, 83.338 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus COVID-19 DKI Kamis (22/10): 98.206 Positif, 83.338 Orang Sembuh

Untuk rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 109.905

BNPB Diminta Angkut Kelompok Rentan Korban Gempa Sulbar Pakai Helikopter
Indonesia
BNPB Diminta Angkut Kelompok Rentan Korban Gempa Sulbar Pakai Helikopter

Effendy juga berpesan kepada posko untuk memperhatikan warga yang masih ada di perbukitan

Pelat RFO Pintu Masuk KPK Bongkar Kasus Penyuap Nurhadi Saat Buron?
Indonesia
Pelat RFO Pintu Masuk KPK Bongkar Kasus Penyuap Nurhadi Saat Buron?

KPK telah mengamankan dua unit kendaraan yang digunakan Hiendra

Nahkoda Kapal Maut yang Tewaskan 7 Wisatawan di Boyolali Masih Berusia 13 Tahun
Indonesia
Nahkoda Kapal Maut yang Tewaskan 7 Wisatawan di Boyolali Masih Berusia 13 Tahun

Dikatakannya, hasil penyidikan polisi dalam kasus tersebut, nahkoda kapal maut itu diketahui masih di bawah umur, yakni 13 tahun berinisial GH. Nahkoda kapal masih berstatus sebagai saksi.

ICW Desak Hakim Vonis Jaksa Pinangki 20 Tahun Penjara
Indonesia
ICW Desak Hakim Vonis Jaksa Pinangki 20 Tahun Penjara

ICW mendesak Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menjatuhkan hukuman maksimal atau 20 tahun pidana penjara terhadap Pinangki Sirna Malasari.

Jabodetabek Diguyur Hujan, Warga Diminta Waspadai Banjir
Indonesia
Jabodetabek Diguyur Hujan, Warga Diminta Waspadai Banjir

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta memberikan informasi peringatan dini.

Demo PA 212 di Depan DPR Bisa Jadi Klaster Baru Penyebaran COVID-19
Indonesia
Demo PA 212 di Depan DPR Bisa Jadi Klaster Baru Penyebaran COVID-19

Tak ada salahnya dilakukan tes PCR atau swab kepada massa yang melakukan aksi.

419 Rumah Bagi Warga Terdampak Proyek Bendungan Kuningan Segera Diserahkan
Indonesia
419 Rumah Bagi Warga Terdampak Proyek Bendungan Kuningan Segera Diserahkan

Biaya pembangunan bendungan yang membendung Sungai Cikaro, anak Sungai Cijalengkok senilai Rp 491,4 miliar yang tertuang pada nilai kontrak awal. Pekerjaannya telah dimulai sejak 2013.