Alasan Negara Ambil Alih TMII dari Yayasan Harapan Kita Milik Keluarga Soeharto Wisatawan berkendara sepeda motor dan pejalan kaki mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada H+1 Libur Natal 2020, Sabtu (26/12/2020). (ANTARA/HO-Humas TMII).

Merahputih.com - Kementerian Sekretariat Negara mengatakan salah satu alasan dikembalikannya pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita ke Kemensetneg karena rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan agar kualitas pengelolaan aset negara menjadi lebih baik.

“Temuan dari BPK di bulan Januari 2021 untuk laporan hasil pemeriksaan 2020, rekomendasinya harus ada pengelolaan yang lebih dari dari Kemensetneg untuk aset yang dikuasai negara tersebut,” kata Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, dalam jumpa pers daring di Jakarta, Rabu (7/4).

Baca Juga

Pemprov DKI Tambah Laboratorium Pemeriksaan COVID-19

Sebelum temuan BPK, Kementerian Sekretariat Negara juga telah sejak lama memberikan pengarahan kepada pengelola TMII agar meningkatkan kualitas layanan. Kemudian, audit dilakukan terhadap pengelolaan TMII.

“Kemudian ada tim legal audit dari Fakultas Hukum UGM yang masuk ke sana, kemudian BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) masuk untuk audit finansial, dan terakhir ada temuan dari BPK,” kata dia.

Taman Mini Indonesia Indah (TMII). (Foto: MerahPutih/Noer Ardiansjah)

Dengan berbagai temuan dan rekomendasi itu, Kemensetneg mengajukan untuk mengambil alih kembali pengelolaan TMII. Setelah pengajuan dari Kementerian Sekretariat Negara, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19/2021 tentang Pengelolaan TMII.

Perpres itu menegaskan, penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Kementerian Sekretariat Negara serta berakhirnya pengelolaan oleh Yayasan Harapan Kita.

Baca Juga

Kasus COVID-19 Tinggi, DPRD DKI Minta Anies Tambah Tenaga Kesehatan

Menteri Sekretaris Negara. Pratikno, menegaskan, TMII sejak dahulu merupakan aset milik negara di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Namun pada 1977, terbit Keputusan Presiden Nomor 51/1977 yang memberikan pengelolaan TMI kepada Yayasan Harapan Kita.

“Jadi Yayasan Harapan kita sudah 44 tahun mengelola aset negara ini yang tercatat di Kementerian Sekretariat Negara, dan kami berkewajiban untuk mengelola, untuk memberikan manfaat seluas-luasnya ke masyarakat," tandas dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tim FPI Datangi Polda Metro, Ada Apa?
Indonesia
Tim FPI Datangi Polda Metro, Ada Apa?

Dalam perkara ini, polisi menetapkan enam tersangka

Hadapi Liburan Panjang, KAI Daop 6 Tambah 12 Perjalanan KA
Indonesia
Hadapi Liburan Panjang, KAI Daop 6 Tambah 12 Perjalanan KA

Guna menjaga jarak selama perjalanan, KAI juga hanya menjual tiket sebanyak 70 persen dari kapasitas tempat duduk yang tersedia.

Enam Hari PPKM Darurat, Antrean Kendaraan Diklaim Makin Pendek
Indonesia
Enam Hari PPKM Darurat, Antrean Kendaraan Diklaim Makin Pendek

Kami laksanakan penyekatan yang didukung dengan teman-teman dari TNI dan Satpol PP

Orang Terinfeksi COVID-19 di Indonesia Capai 336 Ribu Orang
Indonesia
Orang Terinfeksi COVID-19 di Indonesia Capai 336 Ribu Orang

Belum terlihat ada tanda-tanda pemerintah sudah dapat mengendalikan laju penularan virus corona.

Satgas Ingatkan Warga Soal Penularan COVID-19 Saat Libur Panjang
Indonesia
Satgas Ingatkan Warga Soal Penularan COVID-19 Saat Libur Panjang

Saat Idul Fitri, terdapat kenaikan jumlah kasus harian dan kumulatif mingguan sekitar 69 - 93% dengan rentang waktu 10 - 14 hari.

Kerumunan Pasar Tanah Abang, PSI: Anies Baru Bertindak saat Viral
Indonesia
Kerumunan Pasar Tanah Abang, PSI: Anies Baru Bertindak saat Viral

Fraksi PSI DPRD DKI menyesalkan langkah Gubernur Anies Baswedan yang gagal mengantisipasi kerumunan massa di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, akhir pekan kemarin.

Ribut Dengan Anggota Paspampres Saat Penyekatan, Polisi Diminta Fahami Aturan PPKM Darurat
Berita
Ribut Dengan Anggota Paspampres Saat Penyekatan, Polisi Diminta Fahami Aturan PPKM Darurat

Tidak semua anggota Paspampres tinggal di asrama. Sebanyak 75 persen dari seluruh anggota Paspampres justru tinggal di luar asrama, tersebar di wilayah Jabodetabek.

Vaksinasi Bagi Tokoh Lintas Agama di Masjid Istiqlal Dihentikan
Indonesia
Vaksinasi Bagi Tokoh Lintas Agama di Masjid Istiqlal Dihentikan

Kapolsek Sawah Besar, AKP Maulana Mukarom menuturkan, pemberhentian sementara berdasarkan hasil pemantauan Satgas COVID-19.

DPRD DKI Ngotot Keluarga Turut Divaksin, Ombudsman Jakarta: Ini Sudah Ngaco
Indonesia
DPRD DKI Ngotot Keluarga Turut Divaksin, Ombudsman Jakarta: Ini Sudah Ngaco

"Ini sudah ngaco banget DPRD. Bilang saja, ombudsman bilang DPRD ngaco kalau minta anggota keluarganya minta divaksin," ketus Tegus

Ketua DPD Demokrat Se-Indonesia Minta AHY Pecat Kader Pengkhianat
Indonesia
Ketua DPD Demokrat Se-Indonesia Minta AHY Pecat Kader Pengkhianat

Ketua DPD Demokrat se-Indonesia kompak meminta AHY memecat segelintir kader yang berupaya mengambil alih kepemimpinan dan berkonspirasi bersama pihak eksternal.