Alasan Negara Ambil Alih TMII dari Yayasan Harapan Kita Milik Keluarga Soeharto Wisatawan berkendara sepeda motor dan pejalan kaki mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada H+1 Libur Natal 2020, Sabtu (26/12/2020). (ANTARA/HO-Humas TMII).

Merahputih.com - Kementerian Sekretariat Negara mengatakan salah satu alasan dikembalikannya pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita ke Kemensetneg karena rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan agar kualitas pengelolaan aset negara menjadi lebih baik.

“Temuan dari BPK di bulan Januari 2021 untuk laporan hasil pemeriksaan 2020, rekomendasinya harus ada pengelolaan yang lebih dari dari Kemensetneg untuk aset yang dikuasai negara tersebut,” kata Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, dalam jumpa pers daring di Jakarta, Rabu (7/4).

Baca Juga

Pemprov DKI Tambah Laboratorium Pemeriksaan COVID-19

Sebelum temuan BPK, Kementerian Sekretariat Negara juga telah sejak lama memberikan pengarahan kepada pengelola TMII agar meningkatkan kualitas layanan. Kemudian, audit dilakukan terhadap pengelolaan TMII.

“Kemudian ada tim legal audit dari Fakultas Hukum UGM yang masuk ke sana, kemudian BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) masuk untuk audit finansial, dan terakhir ada temuan dari BPK,” kata dia.

Taman Mini Indonesia Indah (TMII). (Foto: MerahPutih/Noer Ardiansjah)

Dengan berbagai temuan dan rekomendasi itu, Kemensetneg mengajukan untuk mengambil alih kembali pengelolaan TMII. Setelah pengajuan dari Kementerian Sekretariat Negara, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19/2021 tentang Pengelolaan TMII.

Perpres itu menegaskan, penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Kementerian Sekretariat Negara serta berakhirnya pengelolaan oleh Yayasan Harapan Kita.

Baca Juga

Kasus COVID-19 Tinggi, DPRD DKI Minta Anies Tambah Tenaga Kesehatan

Menteri Sekretaris Negara. Pratikno, menegaskan, TMII sejak dahulu merupakan aset milik negara di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Namun pada 1977, terbit Keputusan Presiden Nomor 51/1977 yang memberikan pengelolaan TMI kepada Yayasan Harapan Kita.

“Jadi Yayasan Harapan kita sudah 44 tahun mengelola aset negara ini yang tercatat di Kementerian Sekretariat Negara, dan kami berkewajiban untuk mengelola, untuk memberikan manfaat seluas-luasnya ke masyarakat," tandas dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cuaca Jakarta Hari Ini Cerah dan Hujan Ringan
Indonesia
Cuaca Jakarta Hari Ini Cerah dan Hujan Ringan

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca di seluruh wilayah DKI Jakarta pada pagi hari mengawali libur akhir pekan akan cerah berawan, Sabtu (13/3).

Sekda DKI: Sumur Resepan Efektif Tangani Banjir
Indonesia
Sekda DKI: Sumur Resepan Efektif Tangani Banjir

"Sebenarnya efektif, efektif di beberapa tempat sudah jalan, efektif sekali," ucap Marullah

Antisipasi Kerumunan di Mal pada Akhir Pekan, Satpol PP Perketat Keamanan
Indonesia
Antisipasi Kerumunan di Mal pada Akhir Pekan, Satpol PP Perketat Keamanan

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah telah melonggarkan aturan membuka mal pada Rabu (23/8).

11.896 Pemudik dari Jabodetabek Tiba di Terminal Wonogiri Selama Sepekan
Indonesia
11.896 Pemudik dari Jabodetabek Tiba di Terminal Wonogiri Selama Sepekan

Pengalaman Ramadan sebelumnya perantauan dari Jabodetabek pulang ke kampung halaman pada pekan kedua dan ketiga puasa

Pegawai KPK Gugat Informasi Hasil TWK ke KIP
Indonesia
Pegawai KPK Gugat Informasi Hasil TWK ke KIP

Sebanyak 11 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif menggugat keterbukaan informasi kepada Komisi Informasi Pusat.

 Korban Meninggal Tenggelam KMP Yunicee Bertambah
Indonesia
Korban Meninggal Tenggelam KMP Yunicee Bertambah

Berdasarkan data manifest tercatat ada 13 orang anak buah kapal (ABK), 41 orang penumpang, serta 3 petugas kantin.

Jokowi Bisik-Bisik dengan Ketua Dewan Pers Bahas Vaksin Buat Wartawan
Indonesia
Jokowi Bisik-Bisik dengan Ketua Dewan Pers Bahas Vaksin Buat Wartawan

5 ribu vaksin COVID-19 tersebut merupakan bagian dari 12 juta dosis yang akan dikeluarkan oleh PT Biofarma

RUU KUP, Fraksi Demokrat Tolak Pengenaan PPN Pendidikan hingga Sembako
Indonesia
RUU KUP, Fraksi Demokrat Tolak Pengenaan PPN Pendidikan hingga Sembako

"Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan definisi terkait dengan yang dimaksud dengan barang pokok yang akan dikenakan PPN, padahal itu kan sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas dan hajat hidup banyak orang," kata Vera

Satgas Marinir Tembus Daerah Terisolir Dampak Banjir Kalsel
Indonesia
Satgas Marinir Tembus Daerah Terisolir Dampak Banjir Kalsel

Sementara Tim Dapur Lapangan Satgas Marinir juga bersinergi dengan warga

Satgas Wanti-Wanti Warga yang Punya Piaraan Positif COVID-19 Jangan Panik
Indonesia
Satgas Wanti-Wanti Warga yang Punya Piaraan Positif COVID-19 Jangan Panik

Penting diketahui bahwa sejauh ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hewan yang terinfeksi COVID-19 dapat menularkan virus ke manusia