Alasan MK Gelar Sidang Uji Materi Perppu COVID-19 Tatap Muka Wakil Ketua MK Aswanto (Ist)

MerahPutih.Com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan permohonan uji materi atau judicial review terkait Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-1 pada Selasa (28/4).

Wakil Ketua MK, Aswanto saat membuka persidangan menjelaskan alasan pihaknya menggelar sidang pengujian Perppu COVID-19 secara tatap muka. Menurut Aswanto hal ini lantaran MK menilai pengujian Perppu Corona dianggap urgen.

Baca Juga:

KPK Tahan Ketua DPRD Muara Enim Aries HB

"Kami menganggap ini adalah salah satu atau tiga perkara yang dianggap urgen maka kami tetap melakukan persidangan," kata Aswanto dalam persidangan yang disiarkan melalui layanan konferensi video, Selasa (28/4).

Ilustrasi sidang Mahkamah Konstitusi
Ilustrasi sidang MK (Foto: antaranews)

Berdasarkan protokol yang ditetapkan WHO, kata Aswanto, perkara yang dianggap urgen tetap dapat dilaksanakan. Untuk itu, ia meminta para pemohon pengujian peraturan perundang-undangan lain yang permohonannya belum disidangkan untuk memaklumi hal tersebut.

Aswanto mengatakan, MK tak bermaksud melanggar hak konstitusional para pemohon. Sebaliknya, MK ingin melindungi hak konstitusional para pemohon, yakni hak memperoleh kesehatan.

"Kami ingin melindungi hak konstitusional ibu bapak dalam kaitannya hak untuk memperoleh kesehatan," imbuhnya.

Meski digelar secara langsung atau tatap muka, Aswanto menyatakan pihaknya menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona. Salah satunya, dengan membatasi dan memberikan jarak para pihak yang hadir di persidangan.

"Kami ingin mempermaklumkan bahwa kita terpaksa membatasi para pihak di dalam persidangan ini mengingat protokol-protokol yang sudah ditentukan baik oleh pemerintah kita maupun ol WHO. Kita harus patuh pada protokol tentang social distancing dan PSBB," jelas dia.

Baca Juga:

Di Jakarta Terjadi Pelambatan Jumlah Penderita Corona

Diketahui, terdapat tiga permohonan uji materi Perppu 1/2020 yang diajukan ke MK, yakni permohonan yang diajukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) dan kawan-kawan, Din Syamsuddin, Amien Rais dan kawan-kawan serta yang dimohonkan Damai Hari Lubis.

Sidang pendahuluan pada hari ini mengagendakan mendengarkan permohonan pada pemohon dan nasihat Majelis Hakim kepada pemohon.(Pon)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Undangan Doa Bersama dari Gubernur Khofifah untuk Ulama dan Santri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tidak Penuhi Panggilan Polisi, Mantan Danjen Kopasuss Pilih Berobat ke Rumah Sakit
Indonesia
Tidak Penuhi Panggilan Polisi, Mantan Danjen Kopasuss Pilih Berobat ke Rumah Sakit

Mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang dijadwalkan Bareskrim Polri pada hari ini.

Mahfud MD Heran Djoko Tjandra Punya KTP Padahal Paspornya dari Negara Lain
Indonesia
Mahfud MD Heran Djoko Tjandra Punya KTP Padahal Paspornya dari Negara Lain

Djoko Tjandra menjadi buron atas kasus korupsi pengalihan hak tagih

SBY Peringatkan Jangan Utak-Atik Pancasila
Indonesia
SBY Peringatkan Jangan Utak-Atik Pancasila

Mantan Ketua Umum Demokrat ini memilih untuk menahan diri.

Penyelamatan Uang Negara Berakhir di Balik Jeruji Penjara
Indonesia
Penyelamatan Uang Negara Berakhir di Balik Jeruji Penjara

Maksud hati menyelamatkan keuangan negara dalam proyek recovery pasca-banjir bandang dan tanah longsor di Manado pada Januari 2014, nasib nahas justru menimpa Yenni Siti Rostiani.

Cari Pengganti Mensos dan Menteri KP, Jokowi Diminta tak Pilih Kader Partai
Indonesia
Cari Pengganti Mensos dan Menteri KP, Jokowi Diminta tak Pilih Kader Partai

Padahal, Juliari dan Edhy Prabowo sudah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tersandung kasus korupsi bansos COVID-19 dan izin ekspor benih lobster.

Angka Keterpakaian Tempat Tidur Pasien COVID-19 di Jakarta Terlampau Tinggi
Indonesia
Angka Keterpakaian Tempat Tidur Pasien COVID-19 di Jakarta Terlampau Tinggi

Pemerintah sedang berupaya menurunkan angka keterpakaian tempat tidur di rumah sakit (RS) yang ada di Jakarta.

Pemerintah Pusat Monitor Hitung Suara Pilkada Sumbawa
Indonesia
Pemerintah Pusat Monitor Hitung Suara Pilkada Sumbawa

Pilkada Sumbawa sejatinya diikuti lima pasangan calon

Ini Aturan Pengguna KRL saat PSBB Total Jakarta
Indonesia
Ini Aturan Pengguna KRL saat PSBB Total Jakarta

KCI memastikan terus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat bagi seluruh pengguna KRL maupun petugas stasiun.

Wagub DKI Ceritakan Kedekatan Betawi dengan Warga Tionghoa di Masa Lalu
Indonesia
Wagub DKI Ceritakan Kedekatan Betawi dengan Warga Tionghoa di Masa Lalu

Interaksi antara warga Tionghoa dan masyarakat Betawi sudah berlangsung sejak masih nusantara.

Trump Diganti Biden, Iran Diminta Patuhi Kesepakatan Nuklir
Dunia
Trump Diganti Biden, Iran Diminta Patuhi Kesepakatan Nuklir

Trump hengkang dari kesepakatan itu pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi AS pada Taheran.