Headline
Alasan Menkominfo Meminta Medsos Terapkan Penggunanya 'Log In' Pakai Nomor Telepon Menteri Komunikasi dan Informatiak Rudiantara saat acara halal bi halal dengan pegawai dengan pegawai Kominfo di kompleks Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (12/6/2019). (ANTARA News/Natisha Andarning

Merahputih.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meminta media sosial menerapkan sistem keamanan ketat. Salah satunya adalah mengharuskan pengguna membuka akun menggunakan nomor telepon seluler.

"Yang membuka akun, rujukannya 'mandatory' harus nomor ponsel. Kalau sekarang kan tidak," ujar Rudiantara, Selasa (18/6).

BACA JUGA: Pemerintah Isyaratkan Medsos Tak Dibatasi Saat Sidang Sengketa Pilpres

Rudiantara sendiri mengklaim sudah mengirimkan surat kepada media sosial berisi permintaan tersebut sebagai langkah menekan akun yang menyebarkan konten negatif.

Namun, Rudiantara tidak menyebutkan secara khusus nama media sosial yang dikirim surat itu untuk ikut menekan penyebaran konten negatif dan hoaks. Ia hanya mengatakan media sosial itu merupakan media sosial besar.

ilustrasi penggunaan aplikasi ponsel pintar. (Antaranews/Shutterstock)

Kedepan, dengan membuka akun media sosial menggunakan nomor telepon seluler maka akan mudah melacak apabila pemilik akun menyebar konten negatif, termasuk berita bohong atau hoaks.

Pemerintah sebelumnya mewajibkan seluruh pengguna jasa telekomunikasi untuk mendaftarkan nomor telepon lengkap dengan identitas sebelum digunakan.

"Jadi kalau melacak gambar, tidak tahu siapa, akun palsu juga bisa," jelas dia.

BACA JUGA: Terkait Informasi di Medsos, Ini Imbauan Pimpinan Muhammadiyah

Ia juga meminta media sosial meningkatkan pelayanan selain menerapkan sistem nomor ponsel untuk membuka akun. Selain itu, media sosial juga diminta menyediakan artificial intelligence dan mesin edukasi kepada pengguna.

"Itu untuk bisa mencari dengan cepat. Kita tidak perlu lagi mencari, baru lapor. Harusnya mereka 'platform' itu bisa melakukan deteksi dini dengan mengunakan 'artificial intelligence' dan mesin 'learning'," tutup dia. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sandiaga Desak Omnibus Law Beri Insentif Tangkal Efek Ekonomi Corona
Indonesia
Sandiaga Desak Omnibus Law Beri Insentif Tangkal Efek Ekonomi Corona

Investasi bertujuan untuk menjaga fiskal dan moneter nasional tetap terjaga

DPR Minta Grand Design Riset Vaksin COVID-19
Indonesia
DPR Minta Grand Design Riset Vaksin COVID-19

Desain riset dan inovasi pengembangan kemandirian obat, vaksin, dan alat kesehatan itu harus meliputi kerangka waktu dan infrastruktur distribusi vaksin.

Pemerintah Akui Kesulitan dalam Tracing COVID-19
Indonesia
Pemerintah Akui Kesulitan dalam Tracing COVID-19

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengakui, pihaknya masih kesulitan untuk melakukan tracing atau pelacakan kontak erat

Wakil Ketua DPRD DKI Desak Buat Pansus Pemilihan Wagub DKI
Indonesia
Wakil Ketua DPRD DKI Desak Buat Pansus Pemilihan Wagub DKI

"Yang periode lama itu enggak selesai, maka perlu dibuat pansus untuk disahkan tatib. Enggak bisa dong pakai hasil dewan yang lama," ujar Zita

KPK Harus Tetap Memegang Peran Sentral Pemberantasan Korupsi
Indonesia
KPK Harus Tetap Memegang Peran Sentral Pemberantasan Korupsi

Karena itu, kata Firli, KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai.

ICJR: Negara Perlu Ambil Langkah Tegas Jamin Hak Tersangka
Indonesia
ICJR: Negara Perlu Ambil Langkah Tegas Jamin Hak Tersangka

Pembiaran yang dilakukan oleh pihak berwajib telah melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

Vaksinasi COVID-19 Dimulai, Satgas Minta Kesadaran Prokes Jangan Menurun
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Dimulai, Satgas Minta Kesadaran Prokes Jangan Menurun

Proses vaksinasi akan dilakukan pada 13 Januari 2021 diawali oleh Presiden Jokowi dan kemudian dilanjutkan secara serentak di 34 provinsi secara bertahap.

Modus Pemudik Bandel Pas COVID-19, Ada yang Pura-Pura Mogok Pakai Derek
Indonesia
Modus Pemudik Bandel Pas COVID-19, Ada yang Pura-Pura Mogok Pakai Derek

Travel gelap yang sudah diamankan oleh pihaknya sebanyak 671 kendaraan dan ribuan penumpang gagal mudik Lebaran.

Ini Alasan Kuat Kenapa Tes Corona Harus Digratiskan
Indonesia
Ini Alasan Kuat Kenapa Tes Corona Harus Digratiskan

Pengamat politik Ujang Komaruddin menilai, pemerintah harus menggratiskan biaya uji corona yang kini dilakukan secara massal.

Penetapan Label 'Zona Merah' Oleh Pemerintah Tak Jelas
Indonesia