Alasan Menkominfo Dukung Upaya Memperjelas Tafsir UU ITE Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. (www.kominfo.go.id)

MerahPutih.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mendukung upaya lembaga yudikatif untuk memperjelas penafsiran atas beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Johnny, UU ITE memiliki semangat untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, bahkan produktif.

"Semangat UU ITE sebetulnya adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara produktif," jelasnya dalam keterangan pers, Rabu (17/2).

Baca Juga:

Upaya Jokowi Revisi UU ITE Perlu Dibuktikan dengan Bebaskan Para Tersangka

Johnny menegaskan, pemerintah berupaya agar pelaksanaan UU ITE menerapkan prinsip keadilan.

"Pemerintah akan secara lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE dan pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir diterjemahkan secara hati-hati," tegasnya.

Johnny mencatat beberapa pasal dalam UU ITE yang kerap dianggap pasal karet sudah mengalami uji materiil ke Mahkamah Konstitusi.

Hasil proses itu tetap menyatakan bahwa pengaturan dalam UU ITE sudah konstitusional.

"Perlu dicatat bahwa pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang kerap kali dianggap sebagai 'pasal karet', telah beberapa kali diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) serta selalu dinyatakan konstitusional," jelasnya.

Menkominfo Johnny G Plate puji profesi wartawan
Menkominfo Johnny G Plate. (Foto: antaranews)

Sebagai wujud penyusunan perundangan yang dilakukan pemerintah dan DPR, Menteri Johnny menjelaskan, UU ITE merupakan hasil kajian dari norma-norma peraturan perundang-undangan lain yang berlaku saat ini.

Misalnya ketentuan dalam KUHP yang berhubungan dengan pasal 28 ayat 2 UU ITE.

"Serta praktik baik negara-negara lain untuk menjaga ruang digital yang aman dan produktif," tuturnya.

Pria asal Ruteng, NTT ini menegaskan, pemerintah bersama DPR telah melakukan revisi terhadap UU ITE di tahun 2016 merujuk pada beberapa putusan MK.

Upaya-upaya di atas terus dilakukan dan dioptimalkan oleh pemerintah. Namun, jika dalam perjalanannya tetap tidak dapat memberikan rasa keadilan, maka kemungkinan revisi UU ITE juga terbuka.

"Kami mendukung sesuai arahan Bapak Presiden," ungkap Johnny.

Baca Juga:

DPR Minta Rencana Pemerintah Revisi UU ITE Tak Sekadar Harapan Palsu

Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk meningkatkan pengawasan. Tujuannya agar implementasi terhadap penegakan UU ITE tersebut dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat.

“Ini sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat,” ujarnya dalam dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2).

Apabila keberadaan undang-undang tersebut dirasakan belum dapat memberikan rasa keadilan, Presiden Jokowi menegaskan akan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk bersama merevisi Undang-Undang ITE. Sehingga dapat menjamin rasa keadilan di masyarakat. (Knu)

Baca Juga:

Kapolri Pastikan Pelaporan Kasus UU ITE Tak Boleh Diwakili

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Fraksi PDIP Sebut Anies Ingkar Janji Izinkan Reklamasi di Ancol
Indonesia
Fraksi PDIP Sebut Anies Ingkar Janji Izinkan Reklamasi di Ancol

Reklamasi Ancol seharusnya menunggu peraturan daerah (perda).

Peneliti LIPI Sebut Aceh Bisa Kembali Diterjang Tsunami
Indonesia
Peneliti LIPI Sebut Aceh Bisa Kembali Diterjang Tsunami

Untuk kasus di Aceh, Eko mengatakan dari hasil penggalian di dua lokasi, pertama di Teluk Pucung yang berada di sisi selatan Pulau Simeulue memperlihatkan pula lapisan-lapisan tanah berwarna putih dan hitam kecoklatan berselang-seling.

Ketua PA212 Diperiksa Polisi Kasus Aksi Ilegal Dukung Pembebasan Rizieq
Indonesia
Ketua PA212 Diperiksa Polisi Kasus Aksi Ilegal Dukung Pembebasan Rizieq

Pemeriksaan sejatinya akan berlangsung pukul 10.00 WIB

19 Orang Tewas dalam Kecelakaan Bus di Sumedang
Indonesia
19 Orang Tewas dalam Kecelakaan Bus di Sumedang

Sebanyak 19 orang tewas dalam kecelakaan di kawasan Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Sreg Pilkada 2024, PDIP Sebut Bukan Upaya Jegal Anies
Indonesia
Sreg Pilkada 2024, PDIP Sebut Bukan Upaya Jegal Anies

DPD PDIP DKI Jakarta lebih sreg pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah DKI digelar serentak dengan pileg dan pilpres pada tahun 2024.

Edo Kondologit Percayakan Investigasi Kematian Adik Ipar Pada Polisi
Indonesia
Edo Kondologit Percayakan Investigasi Kematian Adik Ipar Pada Polisi

"Pihak kepolisian mengucapkan terima kasih kepada pihak keluarga yang telah mempercayakan penyelesaian permasalahan kepada tim yang telah dibentuk oleh Kapolda Papua Barat," imbuh Argo.

Polda Metro Imbau Warga tak Lakukan Takbir Keliling Idul Adha
Indonesia
Polda Metro Imbau Warga tak Lakukan Takbir Keliling Idul Adha

Pasalnya, jumlah kasus positif virus COVID-19 di DKI Jakarta yang tinggi.

Gunung Merapi 36 Kali Meluncurkan Lava Pijar
Indonesia
Gunung Merapi 36 Kali Meluncurkan Lava Pijar

Gunung Merapi terpantau meluncurkan 36 kali lava pijar dengan jarak luncur maksimal 1,5 kilometer pada Minggu (17/1) pagi WIB.

KPK: Kekayaan Cakada Petahana Naik Rp2-4 Miliar
Indonesia
KPK: Kekayaan Cakada Petahana Naik Rp2-4 Miliar

KPK mengungkapkan harta kekayaan cakada petahana pada Pilkada 2020 mngalami kenaikan senilai Rp2 miliar hingga Rp4miliar selama menjabat pada periode pertama.

Kapolres Sukoharjo: Tersangka Perobekan Al-Quran Sakit Jiwa
Indonesia
Kapolres Sukoharjo: Tersangka Perobekan Al-Quran Sakit Jiwa

"Karena tersangka diduga mengalami gangguan kejiwaan kami belum pastikan pasal yang dikenakan pada ES," tutup Bambang