Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, membeberkan alasan di balik penempatan sejumlah figur politik di jabatan strategis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Pramono menyebutkan bahwa faktor kredibilitas dan kapasitas menjadi pertimbangan utama.
“Saya di dalam mengangkat siapapun untuk menjadi komisaris, salah satu pendekatan pertama tentunya saya harus mengenal yang bersangkutan, yang kedua adalah kredibilitas,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (5/8).
Baca juga:
Dirut Food Station Tersangka Beras Oplosan, Dewan PSI Minta Pemprov DKI Benahi BUMD
Sebagai contoh, penunjukan mantan juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, sebagai komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014-2024, Prasetyo Edi Marsudi, sebagai Ketua Dewan Pengawas PAM Jaya, didasarkan pada rekam jejak dan keahlian mereka.
Pramono menegaskan bahwa ia hanya menunjuk orang-orang yang ia kenal dan yang memiliki kapasitas mumpuni di bidangnya, seperti pengalaman Prasetyo terkait penyediaan air bersih.
Selain Sahrin, Kepala Badan Pendapatan Daerah Lusiana Herawati juga ditunjuk sebagai Komisaris Utama Jakpro.
Baca juga:
Gubernur Pramono Bantah Orang NU Dipermudah Masuk Kerja di BUMD
"Jadi hampir semua yang saya angkat adalah orang-orang, walaupun tentunya saya harus mengenal yang bersangkutan, adalah orang-orang yang memang mempunyai kapasitas untuk itu," jelas Pramono.
Menanggapi jabatannya, Prasetyo melalui akun media sosialnya menyatakan komitmennya untuk memastikan target PAM Jaya tercapai, serta berjanji untuk terus berinovasi dan berkolaborasi demi peningkatan pelayanan air bersih di Jakarta.
