Alasan MA Tolak Permohonan Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Warga mengantre pelayanan BPJS Kesehatan di Solo, Jawa Tengah. (MP/Ismail)

Merahputih.com - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena menilai besaran iuran yang ditetapkan secara berkala dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 sesuai perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat.

"Alasan MA menolak permohonan tersebut, antara lain bahwa besarnya iuran ditetapkan untuk setiap jenis program secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang layak," ujar Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro dikutip Antara, Rabu (12/8).

Baca Juga

IDI Kritik Kenaikan BPJS Kesehatan Tidak Berbanding Lurus Dengan Kualitas Pelayanan

MA juga memandang penetapan besarnya iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 telah memperhatikan mandat yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Untuk itu, perpres tersebut dinilai tidak bertentangan dengan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU Kesehatan.

"Lagi pula Pasal 48 UU Nomor 40 Tahun 2004 memberi kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan BPJS," tutur Andi Samsan Nganro.

Logo BPJS Kesehatan (Foto: antaranews)

Sebelumnya, MA menolak uji materi Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI). Hal itu diputus pada 6 Agustus 2020.

Berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 itu, kenaikan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan ditetapkan secara bertahap pada Juli 2020 dan kemudian Januari 2021, sementara peningkatan tarif peserta mandiri dengan manfaat perawatan kelas III disubsidi oleh pemerintah.

Baca Juga

Syarat Subsidi Pekerja Swasta Rp600 Ribu Sebulan Wajib Rutin Bayar BPJS

Iuran peserta mandiri Kelas III sebesar Rp42.000 mulai Juli 2020. Namun, peserta cukup membayarkan iuran sebesar Rp25.500, karena sisanya sebesar Rp16.500 disubsidi oleh pemerintah pusat, sesuai ketentuan pasal 34 ayat 1 Perpres. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sidang Eksepsi, Eks Politikus Nasdem Andi Irfan Jaya Merasa Diperlakukan Tidak Adil
Indonesia
Sidang Eksepsi, Eks Politikus Nasdem Andi Irfan Jaya Merasa Diperlakukan Tidak Adil

Andi Irfan Jaya merasa diperlakukan secara tidak adil oleh Kejaksaan Agung lantaran menahan dirinya di Rumah Tahanan KPK.

Operasikan 6 KA Luar Biasa, KAI Jual Tiket Mulai Hari Ini
Indonesia
Operasikan 6 KA Luar Biasa, KAI Jual Tiket Mulai Hari Ini

Pemesanan dan pembelian tiket dapat dilakukan mulai H-7 keberangkatan, oleh penumpang yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan.

84.388 Pelaku UMK di DKI Jakarta Belum Punya Izin IUMK
Indonesia
84.388 Pelaku UMK di DKI Jakarta Belum Punya Izin IUMK

Lanjut Benni, jumlah 84.388 itu akan menjadi targer PTSP untuk mempunyai IUMK hingga akhir bulan Agustus mendatang.

13 Hakim Positif Corona, Pengadilan Negeri Medan Ditutup Dua Pekan
Indonesia
13 Hakim Positif Corona, Pengadilan Negeri Medan Ditutup Dua Pekan

"Ke-38 orang yang dinyatakan positif COVID-19 itu terdiri atas 13 orang hakim dan 25 orang pegawai," ujarnya

Sabu 1 Ton yang Diedarkan di Banten Berasal dari Timur Tengah
Indonesia
Sabu 1 Ton yang Diedarkan di Banten Berasal dari Timur Tengah

Komjen Listyo Sigit Prabowo membeberkan kronologi pengungkapan barang haram ini.

Dijadikan Tersangka, Ketum FPI Berencana Ajukan Praperadilan
Indonesia
Dijadikan Tersangka, Ketum FPI Berencana Ajukan Praperadilan

Sampai detik ini pihak kepolisian belum bisa menjelaskan kata-kata apa yang dihasut

DKPP: Ada Penyelenggara Pemilu Ahli Manipulasi Perolehan Suara
Indonesia
DKPP: Ada Penyelenggara Pemilu Ahli Manipulasi Perolehan Suara

Berdasarkan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Tahun 2020 memberi rekomendasi perlunya penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu.

Menteri Sandiaga Usul Kelompok Prioritas Urutan Kedua Vaksin Setelah Nakes
Indonesia
Menteri Sandiaga Usul Kelompok Prioritas Urutan Kedua Vaksin Setelah Nakes

Mereka berada di garda terdepan dalam mengembangkan dan membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

Ledakan Kilang Minyak Balongan, Pertamina Pastikan Pasokan BBM Tak Terganggu
Indonesia
Ledakan Kilang Minyak Balongan, Pertamina Pastikan Pasokan BBM Tak Terganggu

Kilang minyak PT Pertamina RU VI Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat meledak, Senin (29/3) dini hari.

Pariwisata Merosot, Arena Permainan Anak di Bandung Segera Dibuka
Indonesia
Pariwisata Merosot, Arena Permainan Anak di Bandung Segera Dibuka

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima Pemkot Bandung mengalami penurunan penerimaan menjadi sekitar Rp391 miliar.