Alasan MA Tolak Pemakzulan Bupati Jember Faida Bupati Jember Faida di sela menghadiri Rakor Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Wilayah Provinsi Jawa Timur (Antara Jatim/Hanif Nashrullah)

MerahPutih.com - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan DPRD Jember mengenai pemakzulan Bupati Jember Faida. Permohonan DPRD Jember ditolak lantaran Faida dinilai telah menindaklanjuti rekomendasi Menteri PAN RB, Menteri Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) serta Gubernur Jawa Timur.

Putusan itu diketok oleh Ketua Majelis Hakim Supandi dengan dua anggota hakim Yodi Martono dan Is Sudaryono pada Selasa (8/12) kemarin.

Baca Juga:

Epidemiolog Minta Waspadai Gejala Pasca-Imunisasi COVID-19

"Sehingga kesalahan yang dibuatnya telah diperbaiki. Dengan demikian usulan pemberhentian Bupati Jember dari DPRD kabupaten Jember tidak beralasan hukum," kata Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro saat dikonfirmasi, Rabu (9/12).

Sebelumnya, DPRD Jember mengajukan permohonan pemakzulan Faida kepada MA dengan nomor perkara 2 P /KHS/2020 pada 16 November 2020. Permohonan ini diajukan DPRD Jember berdasarkan sidang paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pada 22 Juli 2020 dimana seluruh fraksi sepakat memberhentikan Faida.

Gedung Mahkamah Agung (MP/Rizki Fitrianto)

Permohonan pemakzulan Faida merupakan tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket yang digunakan DPRD Jember. Faida dinilai telah mengabaikan rekomendasi hak angket.

Selain itu, DPRD Jember menganggap Faida telah melanggar sumpah jabatan dan peraturan perundang-undangan, seperti tidak menjalankan rekomendasi dari Kemendagri terkait KSOTK. Mendagri dan Gubernur Jawa Timur Khofifah meminta Faida untuk mencabut 15 SK mutasi para pejabat di Pemkab Jember.

Baca Juga:

Gubernur Jateng Tunjuk 7 Rumah Sakit Screening Gratis Corona, 2 Rumah Sakit di Solo

Faida juga diminta mengembalikan posisi jabatan sebagaimana kondisi per Januari 2018. Namun, hal tersebut tidak dilakukan Faida. Kebijakan Bupati Jember melakukan mutasi diduga melanggar sistem merit dan aturan kepegawaian. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Maskapai Diizinkan Naikkan Tarif
Indonesia
Maskapai Diizinkan Naikkan Tarif

Ia menuturkan, kondisi saat ini merupakan kondisi darurat, terlebih bagi maskapai yang harus bertahan di tengah penurunan penumpang karena penyebaran COVID-19.

 Tenaga Medis Positif Corona di DKI Capai 150 Orang dan 2 Meninggal
Indonesia
Tenaga Medis Positif Corona di DKI Capai 150 Orang dan 2 Meninggal

"Tenaga kesehatan yang positif terinfeksi COVID-19 sejumlah 150 orang dan 2 orang meninggal dunia," kata Catur di Jakarta, Kamis (9/4).

Jasa Marga Minta Pengguna Tol Bawa Bensin Cadangan
Indonesia
Jasa Marga Minta Pengguna Tol Bawa Bensin Cadangan

Jika harus mampir ke rest area untuk istirahat, kami imbau untuk tetap menggunakan masker, mencuci tangan dan jaga jarak, memilih untuk take away makanan dibandingkan makan di tempat.

Pangdam Jaya Ancam Bubarkan Acara Reuni 212 Jika Tetap Digelar
Indonesia
Pangdam Jaya Ancam Bubarkan Acara Reuni 212 Jika Tetap Digelar

Ia juga akan menindak tegas jika Reuni 212 tetap digelar.

 Pembatasan Sosial Skala Besar Bisa Timbulkan Konflik Bila Tak Dikelola Dengan Baik
Indonesia
Pembatasan Sosial Skala Besar Bisa Timbulkan Konflik Bila Tak Dikelola Dengan Baik

Menurut Trubus, sebelum dikeluarkan PSBB, seharusnya mengeluarkan darurat kesehatan melalui Peraturan Presiden.

DPR Dukung Langkah Jokowi Bubarkan 18 Lembaga Negara
Indonesia
DPR Dukung Langkah Jokowi Bubarkan 18 Lembaga Negara

Dasco menilai semangat Presiden Jokowi melakukan itu ialah untuk memangkas birokrasi, dan mengefektifkan kerja-kerja yang ada.

Hasil Rapid Test Negatif Bukan Jaminan Orang Bebas COVID-19
Indonesia
Hasil Rapid Test Negatif Bukan Jaminan Orang Bebas COVID-19

Hasil negatif biasa terjadi pada seseorang yang terinfeksi kurang dari 6 hari.

[HOAKS atau FAKTA]: Campuran Madu dan Bawang Putih Bisa Sembuhkan Kanker
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Campuran Madu dan Bawang Putih Bisa Sembuhkan Kanker

Pada narasi penyerta tangkapan layar disebutkan pula itu obat kanker yang sangat mujarab.

KPK Korek Dua Saksi Kasus Suap Proyek SPAM Kementerian PUPR
Indonesia
KPK Korek Dua Saksi Kasus Suap Proyek SPAM Kementerian PUPR

"Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka LJP (Leonardo Jusminarta/Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

DKI Terapkan PSBB, Protokol Istana Negara Diubah
Indonesia
DKI Terapkan PSBB, Protokol Istana Negara Diubah

Presiden sesekali memperketat gelaran rapat, dengan dilakukan secara virtual