Alasan KPK Tunda Pemeriksaan RJ Lino Mantan Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Richard Joost Lino (tengah) menaiki mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/3/2021). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pemeriksaan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II (Persero) Tahun 2010, Richard Joost Lino alias RJ Lino pada Senin (29/3) hari ini.

Pemeriksaan ditunda lantaran mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II itu belum menunjuk penasihat hukum (PH).

Baca Juga

Penahanan RJ Lino Beri Kepastian Kelanjutan Perkara Korupsi

"RJL (RJ Lino) diperiksa sebagai tersangka. Namun karena belum siap dengan PH-nya maka pemeriksaan ditunda," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (29/3)

Dari informasi yang diterima KPK, kata Ali, RJ Lino akan segera menunjuk PH untuk mendampinginya selama pemeriksaan sebagai tersangka.

KPK telah menetapkan RJ Lino sebagai tersangka sejak Desember 2015. Namun ia baru ditahan 5 tahun berselang, tepatnya pada 26 Maret 2021.

RJ Lino
RJ Lino saat menemui pendukungnya di kantor pusat Pelindo II, pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta utara, sekitar 4 tahun lalu. (Foto: MerahPutih/Fachruddin Chalik)

Dalam kasus ini, RJ Lino diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk langsung HuaDong Heavy Machinery Co. Ltd (HDHM) dari China dalam pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II.

Pengadaan QCC tahun 2010 diadakan di Pontianak, Palembang, dan Lampung. Proyek ini bernilai sekitar Rp100-an miliar.

Penyidikan kasus sempat terkendala perhitungan kerugian keuangan negara. Penyebabnya, pihak HDHM yang menjadi pelaksana proyek enggan menyerahkan dokumen harga QCC yang mereka jual kepada PT Pelindo II.

RJ Lino disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)

Baca Juga

Senangnya RJ Lino Menunggu Lima Tahun untuk Ditahan KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Haji 2021 Belum Pasti, Kemenag Bikin Tim Manajemen Krisis
Indonesia
Haji 2021 Belum Pasti, Kemenag Bikin Tim Manajemen Krisis

Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja untuk membahas dan memutuskan biaya penyelenggaraan Haji bersama Kemenag dan jajaran pemerintah terkait lainnya.

Pengawasan Transporasi Udara Diminta Diperketat
Indonesia
Pengawasan Transporasi Udara Diminta Diperketat

Komisi V DPR akan menanyakan kepada pihak-pihak berwenang

Tantang Hirup Bibir Pasien COVID-19, Seniman Surabaya ini Diperiksa Polda Jatim
Indonesia
Tantang Hirup Bibir Pasien COVID-19, Seniman Surabaya ini Diperiksa Polda Jatim

Polda Jatim akan memproses Taufik terkait videonya yang memunculkan dugaan-dugaan baru kepada masyarkat.

Penjagaan Super Ketat Pelantikan Biden Jadi Presiden AS Ke-46
Indonesia
Penjagaan Super Ketat Pelantikan Biden Jadi Presiden AS Ke-46

Laporan intelijen AS menunjukkan, sebagian pengunjuk rasa yang masih yakin bahwa Presiden Donald Trump dicurangi dalam pemilu dan mungkin mencoba mengganggu upacara pelantikan.

Rentan Terpapar COVID-19, Pelajar Disarankan tidak Buru-buru Masuk Sekolah
Indonesia
Rentan Terpapar COVID-19, Pelajar Disarankan tidak Buru-buru Masuk Sekolah

Ia menceritakan, dalam beberapa hari terakhir ia menerima puluhan pesan singkat melalui surel, Whatsapp, maupun DM Instagram mengenai kegelisahan orang tua terkait wacana kembalinya anak-anak ke sekolah.

Toa Banjir Tak Efektif, PSI: Ujung-ujungnya Anies Mengkritisi Kebijakan Ini
Indonesia
Toa Banjir Tak Efektif, PSI: Ujung-ujungnya Anies Mengkritisi Kebijakan Ini

Fraksi PSI menganggap Anies tidak konsisten atas kebijakan dan pernyataannya sendiri

Kerahkan Ribuan Aparat, Polisi Amankan dan Tindak Pelanggar Prokes di Pilkada Tangsel
Indonesia
Kerahkan Ribuan Aparat, Polisi Amankan dan Tindak Pelanggar Prokes di Pilkada Tangsel

Paslon juga diminta tak melakukan perayaan jika memenangu Pilkada. Ini mengingat angka penyebaran COVID-19 yang semakin tinggi di Tangsel.

PT DKI Perberat Hukuman Suami Walkot Tangsel Airin Rachmi Diany
Indonesia
PT DKI Perberat Hukuman Suami Walkot Tangsel Airin Rachmi Diany

Duduk sebagai ketua majelis Andriani Nurdin

Nadiem Keluarkan Aturan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan
Indonesia
Nadiem Keluarkan Aturan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan

Kemendikbud akan membuat mekanisme pelaporan lalu melakukan checks and balance, partisipasi mahasiswa, penindakan, dan juga kampanye publik mengenai kekerasan seksual.

Polisi Bakal Lakukan Ini Jika Menemukan Pengendara yang Nekat Mudik
Indonesia
Polisi Bakal Lakukan Ini Jika Menemukan Pengendara yang Nekat Mudik

Jadi dari Sumatera mau ke Jawa enggak bisa, Jawa Sumatera enggak bisa