Alasan KPK Terbitkan SP3 Kasus BLBI Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/4). Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). SP3 diterbitkan atas nama tersangka sekaligus Obligor BLBI Sjamsul Nursalim (SN) dan istrinya, Itjih Nursalim (ISN).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, alasan pihaknya mengentikan penyidikan lantaran tidak terpenuhinya unsur perbuatan penyelenggara negara dalam perkara tersebut sesuai ketentuan Pasal 11 UU KPK.

Baca Juga

ICW Desak KPK Tangkap Buronan Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

"KPK berkesimpulan syarat adanya perbuatan penyelenggara negara dalam perkara tersebut tidak terpenuhi," kata Alex di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/4).

Alex menjelaskan, kasus ini bermula ketika KPK melakukan penyidikan atas dugaan korupsi SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham Pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (PSP BDNI). Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) ditetapkan sebagai tersangka.

Pada pengadilan tingkat pertama, majelis hakim memvonis Syafruddin 13 tahun penjara dan denda Rp700 juta. Atas putusan itu, Syafruddin mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Majelis hakim malah memperberat hukuman Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Atas putusan di tingkat banding, Syafruddin kemudian mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung (MA). MA pun mengabulkan kasasi Syafruddin sebagaimana putusan nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 tanggal 09 Juli 2019.

Nursalim sampai saat ini masih berada di luar negeri (Foto: antaranews)
Nursalim sampai saat ini masih berada di luar negeri (Foto: antaranews)

Pokok putusan kasasi antara lain menyatakan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging), dan memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Pada 17 Desember 2019, KPK mengajukan upaya peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi Syafruddin tersebut. Namun permohonan PK KPK ditolak berdasarkan Surat MA RI Nomor: 2135/Panmud.Pidsus/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020.

"Maka KPK meminta pendapat dan keterangan ahli hukum pidana yang pada pokoknya disimpulkan bahwa tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh KPK," kata Alex.

Baca Juga

MA Tolak Peninjauan Kembali KPK Atas Lepasnya Terdakwa Korupsi BLBI

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU KPK, kata Alex, maka KPK berkesimpulan syarat adanya perbuatan penyelenggara negara dalam perkara Sjamsul dan Itjih tidak terpenuhi.

"Sedangkan tersangka SN dan ISN berkapasitas sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan SAT selaku penyelenggara negara, maka KPK memutuskan untuk menghentikan penyidikan perkara atas nama tersangka SN dan ISN tersebut," kata dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MPR Siap Gelar Sidang Tahunan 2020
Indonesia
MPR Siap Gelar Sidang Tahunan 2020

Persiapan acara Sidang Tahunan MPR sudah mendekati final baik secara teknis dan administratif.

DPR Bahas Peraturan KPU Soal Pilkada, Termasuk Penggunaan Teknologi
Indonesia
DPR Bahas Peraturan KPU Soal Pilkada, Termasuk Penggunaan Teknologi

Penggunaan Teknologi Informasi dalam rekapitulasi untuk mendapatkan informasi tentang hasil penghitungan suara dan rekapitulasi dengan cepat.

Ini Kriteria dan Syarat Perjalanan Orang Saat Adaptasi New Normal
Indonesia
Ini Kriteria dan Syarat Perjalanan Orang Saat Adaptasi New Normal

Surat edaran ini menetapkan empat kriteria dan syarat dalam melakukan perjalanan

Hujan Lebat Diprakirakan Guyur Beberapa Daerah di Indonesia
Indonesia
Hujan Lebat Diprakirakan Guyur Beberapa Daerah di Indonesia

BMKG memprakirakan hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berpotensi terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

BNPB Gelar Simulasi Penanganan Erupsi Merapi
Indonesia
BNPB Gelar Simulasi Penanganan Erupsi Merapi

kegiatan diselenggarakan untuk memperkuat kesiapsiagaan Pemda, relawan dan masyarakat menghadapi ancaman erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta.

Pakar Hukum Yakin Demo Tolak UU Ciptaker Tak Lagi Murni Gerakan Kesadaran Kolektif Rakyat
Indonesia
Pakar Hukum Yakin Demo Tolak UU Ciptaker Tak Lagi Murni Gerakan Kesadaran Kolektif Rakyat

Demonstrasi tersebut sudah tidak murni memperjuangkan sebuah aspirasi

Pengawas Internal Pemerintah Ikut Awasi Anggaran COVID-19 Jawa Timur
Indonesia
Pengawas Internal Pemerintah Ikut Awasi Anggaran COVID-19 Jawa Timur

Bantuan sosial (Bansos) dari APBD Provinsi semua penyalurannya melalui kabupaten/ kota

Pembakar Bendera PDIP Resmi Dilaporkan, Ancaman Penjara 6 Tahun Menanti
Indonesia
Pembakar Bendera PDIP Resmi Dilaporkan, Ancaman Penjara 6 Tahun Menanti

Pihak PDIP membawa barang bukti berupa print out media massa dan video aksi pembakaran bendera partai.

Kegiatan yang Picu Keramaian Saat Natal dan Tahun Baru Dipastikan Ilegal
Indonesia
Kegiatan yang Picu Keramaian Saat Natal dan Tahun Baru Dipastikan Ilegal

Untuk perayaan Natal 2020, polisi juga sudah berkoordinasi dengan pemuka agama

Pinangki Bayar Sewa Apartemen Dharmawangsa Pakai Mata Uang Asing
Indonesia
Pinangki Bayar Sewa Apartemen Dharmawangsa Pakai Mata Uang Asing

Biaya sewa apartemen Pinangki sebesar Rp520 juta per tahun