Alasan KPK Minta Penundaan Sidang SP3 BLBI Logo KPK. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta penundaan sidang perdana gugatan praperadilan atas penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah berkirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan tertanggal 31 Mei 2021 mengenai permintaan penundaan sidang tersebut.

"KPK meminta penundaan sidang karena tim Biro Hukum KPK masih menyiapkan surat-surat dan administrasi persidangan lebih dahulu," kata Ali dalam keterangannya, Senin (7/6).

Baca Juga:

Polri Dukung Satgas BLBI

Ali mengklaim, permintaan penundaan tidak ada kaitannya dengan polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Ia memastikan, KPK pada persidangan berikutnya akan hadir sebagaimana penetapan hakim praperadilan.

"Kami tegaskan permintaan penundaan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan polemik TWK," ujarnya.

PN Jakarta Selatan diketahui menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang dilayangkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap KPK pada hari ini, Senin (7/6).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Langkah MAKI ini terkait pembatalan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus BLBI atas tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

KPK menghentikan penyidikan kasus korupsi SLK BLBI yang dilakukan tersangka Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dan istri Itjih Samsul Nursalim.

Baca Juga:

Ogah Bayar, Akses Obligor BLBI Ke Lembaga Keuangan Bakal Diblokir

Keduanya merupakan tersangka kasus suap SKL BLBI yang dilakukan bersama-sama Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

Pemberhentian kasus tersebut buntut dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan kasasi Syafruddin dengan menyatakan, terdakwa Syafruddin terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. (Pon)

Baca Juga:

Yasonna Yakin Satgas BLBI Bekerja Optimal Tagih Aset Negara Rp110 Triliun

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: Presiden Jokowi Dapat Mobil Dinas Baru Rp 12 Miliar
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Presiden Jokowi Dapat Mobil Dinas Baru Rp 12 Miliar

Faktanya, mobil dinas baru buatan Jerman dengan merek Mercedes-Benz S600 Guard telah dipesan sejak tahun 2019 dan tiba di Indonesia pada awal tahun yakni 08 Januari 2020 yang mana pandemi Covid-19 belum diumumkan WHO.

Hanya Andalkan Vaksin Tak Jaminan Lolos dari Infeksi COVID-19
Indonesia
Hanya Andalkan Vaksin Tak Jaminan Lolos dari Infeksi COVID-19

Satgas Penanganan COVID-19 meminta masyarakat Indonesia untuk tidak terlena.

12 Ribu Pekerja Pabrik di Bekasi Bakal Tes Usap COVID-19
Indonesia
12 Ribu Pekerja Pabrik di Bekasi Bakal Tes Usap COVID-19

Tes usap massal ini dilakukan mengingat 60 persen kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bekasi berasal dari klaster sektor industri.

Pasien COVID-19 Isoman DIY Akan Mendapat Obat Gratis
Indonesia
Pasien COVID-19 Isoman DIY Akan Mendapat Obat Gratis

Pemerintah Daerah (Pemda) DIY akan mempercepat penyaluran paket obat-obatan kepada pasien COVID-19 yang tengah menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumah.

Berikut Penyaluran BLT per Juni 2021 Buat Dorong Pemulihan Ekonomi
Indonesia
Berikut Penyaluran BLT per Juni 2021 Buat Dorong Pemulihan Ekonomi

Realisasi PEN juga termasuk perlindungan sosial yang mencapai Rp64,91 triliun atau 43,8 persen dari pagu Rp148,27 triliun.

Jokowi Pakai Pola Penunjukkan Tito Karnavian Jadikan Listyo Sigit Kapolri
Indonesia
Jokowi Pakai Pola Penunjukkan Tito Karnavian Jadikan Listyo Sigit Kapolri

Nasir Djamil memberi tafsiran mengenai keputusan Jokowi memilih Listyo Sigit

ICW Ultimatum Kejaksaan Agung Ajukan Kasasi Vonis Pinangki
Indonesia
ICW Ultimatum Kejaksaan Agung Ajukan Kasasi Vonis Pinangki

Senin (5/7) merupakan tenggat waktu akhir bagi Kejagung untuk mengajukan kasasi vonis Jaksa Pinangki

Jangan Semua Persoalan Dilarikan ke Presiden, Moeldoko: Terus Ngapain yang di Bawah
Indonesia
Jangan Semua Persoalan Dilarikan ke Presiden, Moeldoko: Terus Ngapain yang di Bawah

Moeldoko menyatakan bahwa semaksimal mungkin Presiden tidak terlibat di dalamnya

Anies Targetkan Vaksinasi Dosis Ketiga bagi Nakes Selesai Akhir Agustus
Indonesia
Anies Targetkan Vaksinasi Dosis Ketiga bagi Nakes Selesai Akhir Agustus

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menuturkan, pihaknya menargetkan pada akhir Agustus 2021 ini semua tenaga medis bisa mendapatkan jatah vaksin dosis ketiga.

GBK Jadi Penyebab Wilayah Jaktim dan Jaksel Kerap Terendam Banjir
Indonesia
GBK Jadi Penyebab Wilayah Jaktim dan Jaksel Kerap Terendam Banjir

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menjelaskan, penyebab sejumlah wilayah di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan sering terendam banjir saat hujan turun.