Alasan KPK Kukuh Tutup Rapat Nama 75 Pegawai Tak Lolos TWK Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkukuh menutup rapat nama 75 pegawai yang tak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). TWK merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, hal tersebut sesuai dengan keputusan rapat yang dihadiri seluruh pimpinan, dewan pengawas, dan pejabat struktural eselon 1 dan 2 di lingkungan lembaga antirasuah.

Baca Juga

Novel Duga Firli Punya Kepentingan Lain di Balik Pelantikan Pegawai KPK Jadi ASN

"Baik yang MS (Memenuhi Syarat) maupun TMS (Tidak Memenuhi Syarat)," kata Ali dalam keterangannya, Rabu (2/6).

Pemberitahuan tak lolos TWK kepada ke-75 pegawai tersebut dilakukan dengan cara melalui surat yang diserahkan kepada atasan langsung para pegawai. "Dan kemudian diserahkan kepada masing-masing pegawai," ujar Ali.

Seorang pegawai KPK bersiap mengikuti prosesi pelantikan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/6). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Diketahui, Firli Bahuri resmi melantik 1.271 pegawai KPK menjadi ASN di Gedung KPK, Selasa (1/6). Angka itu merupakan jumlah pegawai yang dinyatakan lolos TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN.

Padahal sekitar 700 pegawai KPK sempat menyampaikan tuntutan ke pimpinan untuk menunda proses pelantikan di tengah polemik TWK. Namun permintaan itu tak membuahkan hasil, pelantikan pegawai KPK menjadi ASN tetap digelar.

Baca Juga

1.271 Pegawai KPK Resmi Dilantik Jadi ASN

Pelaksanaan TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN masih menjadi polemik. Pegawai KPK yang mengikuti TWK awalnya berjumlah 1.349 orang. Namun 75 orang pegawai KPK dinyatakan tak lulus tes tersebut.

Beberapa pegawai yang tak lolos tersebut di antaranya penyelidik dan penyidik senior yang berjasa menangani kasus-kasus korupsi besar seperti Novel Baswedan, Harun Al Rasyid dan Ambarita Damanik. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSI Usul Kenaikan Dana Parpol, Taufik: Biasanya Teriak, Sekarang Minta Naik
Indonesia
PSI Usul Kenaikan Dana Parpol, Taufik: Biasanya Teriak, Sekarang Minta Naik

"PSI yang minta naik kan? nah itu PSI biasanya dia teriak teriak, malah dia minta naik," paparnya.

Update Korban Banjir Bandang Flores Timur: 69 Orang Meninggal Dunia
Indonesia
Update Korban Banjir Bandang Flores Timur: 69 Orang Meninggal Dunia

Hingga saat ini, korban tewas banjir bandang di NTT capai 69 orang

PKS Minta Pemerintah Manfaatkan Kemenangan Biden untuk Kepentingan Indonesia
Indonesia
PKS Minta Pemerintah Manfaatkan Kemenangan Biden untuk Kepentingan Indonesia

Pemerintah Indonesia agar memaksimalkan perubahan pucuk pimpinan di Amerika Serikat untuk kepentingan Indonesia secara khusus dalam bidang ekonomi dan pertahanan keamanan.

Kilang Balongan Terbakar, Pemerintah Perintahkan Pertamina Evaluasi Sistem Kerja
Indonesia
Kilang Balongan Terbakar, Pemerintah Perintahkan Pertamina Evaluasi Sistem Kerja

Warga sekitar lokasi kebakaran tangki Kilang Pertamina Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, meminta kompensasi sebesar Rp20 juta per orang.

PDIP Desak Polisi Tindak Tegas Industri Pembuat Masker N95 Palsu
Indonesia
PDIP Desak Polisi Tindak Tegas Industri Pembuat Masker N95 Palsu

Masyarakat dihebohkan terkait beredarnya masker palsu jenis N95 dan KN95 di pasaran.

Kirim Surat ke Jokowi soal Masa Pensiunnya, Sikap Kapolri Jenderal Idham Azis Patut Dicontoh
Indonesia
Kirim Surat ke Jokowi soal Masa Pensiunnya, Sikap Kapolri Jenderal Idham Azis Patut Dicontoh

Menurut Arqam Azikin, jarang terjadi pada posisi jabatan tingkat pusat, ada yang mau melaporkan pensiunnya ke Presiden dan meminta agar penggantinya segera diproses.

[HOAKS atau FAKTA]: Omnibus Law Disahkan, Pabrik Mobil Nissan Bakal Tutup
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Omnibus Law Disahkan, Pabrik Mobil Nissan Bakal Tutup

Cuitan yang diunggah pada 26 Oktober 2020 telah mendapat respons sebanyal 517 retweet, 318 balasan, dan 3,346 suka.

Ini Alasan Uji Coba Vaksin COVID-19 di Bandung Makan Waktu 6 Bulan
Indonesia
Ini Alasan Uji Coba Vaksin COVID-19 di Bandung Makan Waktu 6 Bulan

Uji coba tahap akhir ini bertujuan menguji seberapa lama sistem pertahanan tubuh yang dihasilkan vaksin yang diproduksi Sinovac Biotech Ltd

DPR Kritik Serapan Dana Pemulihan Ekonomi Tidak Maksimal
Indonesia
DPR Kritik Serapan Dana Pemulihan Ekonomi Tidak Maksimal

Untuk menghadapi resesi ekonomi, kata Anis, serapan dana PEN harus dimaksimalkan. Namun, saat ini ada sekitar Rp300 triliun lebih mengendap tidak sampai ke masyarakat.

Sri Sultan Larang Warga Yogyakarta Mudik
Indonesia
Sri Sultan Larang Warga Yogyakarta Mudik

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta seluruh warga Yogyakarta yang berada di perantauan untuk tidak mudik saat Idul Fitri mendatang.