Alasan Korban Penyiksaan Takut Lapor Versi LPSK: Takut dengan Pejabat Publik dan Tak Percaya Proses Hukum Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution (kanan) dalam konferensi pers memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional oleh Lima Lembaga Negara, yaitu LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan Ombudsman,

Merahputih.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan, rasa takut karena harus berhadapan dengan pejabat publik dan ketidakpercayaan terhadap proses hukum menjadi alasan korban kasus penyiksaan enggan melapor.

Demikian disampaikan Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution dalam konferensi pers memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional oleh Lima Lembaga Negara, yaitu LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan Ombudsman, bertempat di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis.

Baca Juga:

Novel Dilaporkan ke Bareskrim, KPK: Kami Akan Dukung 'Full'

"Ada dua faktor yang memengaruhi proses pengungkapan kasus penyiksaan di Indonesia, pertama, ketakutan korban melapor karena harus berhadapan dengan pejabat publik, dan ketidakpercayaan korban terhadap proses hukum atas laporan mereka,” ujar Maneger Nasution dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/6).

Maneger mengungkapkan, permohonan perlindungan pada kasus penyiksaan, angkanya tidak sebanyak tindak pidana prioritas LPSK lainnya, seperti kekerasan seksual terhadap anak, perdagangan orang, atau korupsi.

Pada tahun 2019, tercatat ada 11 permohonan, sementara per Juni 2020 tercatat ada 10 permohonan dari kasus penyiksaan.

Menurut dia, ketakutan korban melaporkan penyiksaan yang dialami, karena adanya latar belakang penyiksaan yang diduga dilakukan pejabat publik dan/atau lokasi kejadian berada di dalam bangunan atau wilayah institusi tertentu.

Caption

Sehingga, akan sangat sulit mencari saksi yang mau memberikan keterangan atas peristiwa penyiksaan dimaksud. Kalau pun korban melaporkan peristiwa penyiksaan yang dialami, kata dia, ada ketidakpercayaan dari korban jika laporannya itu akan diproses hukum.

“Jika pun ada korban yang berani melaporkan penyiksaan yang dialami, mereka ragu (laporan) diproses, sebab, proses hukum atas laporan itu biasanya dilakukan secara internal oleh institusi pejabat publik tersebut,” kata Maneger.

Maneger berpendapat, ketakutan melapor atau ketidakpercayaan akan proses hukum, seharusnya bisa dikikis. Apalagi, negara sudah membentuk LPSK yang tugasnya memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/atau korban, termasuk pada tindak penyiksaan.

“Apalagi, penyiksaan merupakan salah satu tindak pidana prioritas di LPSK,” kata dia.

Baca Juga:

Novel Dilaporkan Keponakan Koruptor, KPK Tak Ambil Pusing

Lebih lanjut, Maneger mengatakan, kehadiran LPSK secara filosofis adalah untuk membangkitkan keberanian dan kepedulian masyarakat sipil melaporkan suatu tindak pidana yang dialami ataupun diketahui.

"Dengan adanya LPSK, saksi dan/atau korban diharapkan mampu memberikan keterangan dan kesaksian dalam proses peradilan pidana secara aman dan nyaman sesuai dengan yang mereka ketahui. Dengan demikian, hukum bisa ditegakkan dan korban bisa mengakses keadilan," ujar dia. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI akan Datang Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula E
Indonesia
Wagub DKI akan Datang Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula E

"Kami eksekutif di undang ya kami akan datang," kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria

Wagub DKI Sebut Keberhasilan Tangani COVID-19 Ada di Tangan Masyarakat
Indonesia
Wagub DKI Sebut Keberhasilan Tangani COVID-19 Ada di Tangan Masyarakat

"Ternyata kontribusinya cuma 20 persen dan 80 persennya ada pada masyarakat. Pada apa? pada kepatuhan, kedisiplinan, dan ketaatan masyarakat," ungkapnya.

Anggota DPR Difasilitasi Isoman di Hotel, Aktivis 98: Pemborosan Uang Rakyat
Indonesia
Anggota DPR Difasilitasi Isoman di Hotel, Aktivis 98: Pemborosan Uang Rakyat

Noel menilai DPR melakukan pemborosan uang rakyat.

COVID-19 Melonjak Lagi, Pemprov DKI Berdalih Kurang Orang Awasi Prokes Kantor
Indonesia
COVID-19 Melonjak Lagi, Pemprov DKI Berdalih Kurang Orang Awasi Prokes Kantor

Kadisnakertrans DKI mengaku kewalahan mengawasi perusahaan di DKI yang jumlahnya lebih dari 43.000 kantor.

Rumah Pribadi dan Dinas Azis Syamsuddin Juga Ikut Digeledah KPK
Indonesia
Rumah Pribadi dan Dinas Azis Syamsuddin Juga Ikut Digeledah KPK

Penggeledahan ini terkait penyidikan kasus dugaan suap penanganan perkara yang menjerat penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahrial

2 Persen Lowongan CPNS dan PPPK Khusus Pendaftar Disabilitas
Indonesia
2 Persen Lowongan CPNS dan PPPK Khusus Pendaftar Disabilitas

Paling tidak, total instansi Pemerintah yang membuka formasi seleksi ASN Tahun 2021 berdasarkan data progres finalisasi formasi pada SSCASN per 30 Juni 2021 Pukul 16.00 WIB, berjumlah 568.

[HOAKS atau FAKTA] Bantuan Dana Kesehatan dan Modal Usaha dari BPJS Kesehatan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Bantuan Dana Kesehatan dan Modal Usaha dari BPJS Kesehatan

Beredar pesan melalui SMS dengan pesan mengenai dana bantuan kesehatan & modal usaha dari Pusat BPJS Kesehatan.

Penjelasan Kompolnas soal Pam Swakarsa Versi Komjen Listyo
Indonesia
Penjelasan Kompolnas soal Pam Swakarsa Versi Komjen Listyo

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), meminta publik tidak salah menafsirkan rencana calon Kapolri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menghidupkan Pengamanan Swakarsa atau Pam Swakarsa.

Waspadai Cuaca Ekstrem Berpotensi Terjadi di 15 Provinsi Ini
Indonesia
Waspadai Cuaca Ekstrem Berpotensi Terjadi di 15 Provinsi Ini

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan dini terkait cuaca ekstrem.

Truk Jadi Angkut Jenazah COVID-19, Wagub DKI: Enggak ada
Indonesia
Truk Jadi Angkut Jenazah COVID-19, Wagub DKI: Enggak ada

Wagub DKI Jakarta membantah menggunakan kendaraan truk untuk mengantarkan jenazah yang dinyatakan positif virus COVID-19 ke liang lahat untuk dikubur.