Alasan Kemendagri Angkat Plh Gubernur Papua Plh Gubernur Papua Dance Yulian Flassy. (Foto: papua.go.id)

MerahPutih.com - Keberadaan Plh Gubernur Papua diklaim Kementeria Dalam Negeri guna mempercepat penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik 2021 yang tertunda karena adanya sejumlah dokumen yang belum bisa dilengkapi.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menyampaikan, dalam proses penyaluran DAK fisik 2021 untuk Papua, terdapat beberapa dokumen yang belum bisa dilengkapi oleh Pemerintah Provinsi Papua, yakni dokumen yang harus ditandatangani oleh kepala daerah.

Baca Juga:

Kisruh Penunjukan Plh, Gubernur Papua Lukas Enembe Minta Warga Tahan Diri

Oleh karena itu Benni menjelaskan, pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah sebagaimana diatur pada pasal 65 UU Nomor 23 Tahun 2014 menjadi upaya untuk mempercepat penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik 2021.

"Jadi, pemerintah daerah, dalam hal ini mendorong percepatan untuk pemenuhan dokumen-dokumen persyaratan penyaluran tadi. Nah ini yang kita dorong, dengan semangat yang sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia mengatakan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Papua sama-sama memiliki semangat untuk melanjutkan pembangunan di Provinsi Papua.

Begitu pula dalam pemanfaatan dana alokasi khusus fisik yang jumlahnya sangat besar dan dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan (Antara/HO-Dok Puspen Kemendagri)
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan (Antara/HO-Dok Puspen Kemendagri)

"Penyaluran DAK fisik tersebut diharapkan dapat segera dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah yang ada di Provinsi Papua," kata dia.

DAK fisik 2021 dialokasikan dalam 7 bidang pembangunan, seperti diantaranya pembangunan pendidikan, kesehatan, pertanian, lingkungan hidup, pembangunan jalan, hingga irigasi.

Gubernur Papua Lukas Enembe saat ini tengah dirawat untuk memulihkan kondisi kesehatannya, sementara kursi wakil gubernur masih kosong, setelah wafatnya Klemen Tinal bulan lalu. (Asp)

Baca Juga:

Kisruh Penunjukan Plh Gubernur, ASN Papua Diminta Tidak Ikut Demo

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Separuh Perjalanan Pemerintahan Oded-Yana Dihabiskan Tangani Pandemi COVID-19
Indonesia
Separuh Perjalanan Pemerintahan Oded-Yana Dihabiskan Tangani Pandemi COVID-19

Pemerintahan Kota Bandung di bawah Oded M. Danial dan Yana Mulyana memasuki tahun ketiga. Pada paruh perjalanannya dihabiskan untuk menghadapi pandemi COVID-19.

Elektabilitas Eri-Armuji Unggul 20,20 persen dari Machfud-Mujiaman
Indonesia
Elektabilitas Eri-Armuji Unggul 20,20 persen dari Machfud-Mujiaman

elektabilitas Eri Cahyadi-Armuji sebesar 47,95 persen

Inggris Janji Transparan Terkait Varian Baru Virus Corona
Indonesia
Inggris Janji Transparan Terkait Varian Baru Virus Corona

"Mutasi virus adalah hal yang wajar, semua virus bermutasi seiring dengan waktu dan varian baru muncul secara berkala," kata Kedubes Inggris.

Kasus COVID-19 Turun, Pemerintah Tetap Siapkan Langkah Hadapi Libur Nataru
Indonesia
Kasus COVID-19 Turun, Pemerintah Tetap Siapkan Langkah Hadapi Libur Nataru

Pelaksanaan vaksinasi untuk lansia juga tetap difokuskan. Sedangkan untuk vaksinasi anak-anak akan dilaksanakan setelah ada izin dan diterapkan pada tahap awal di daerah yang sudah tinggi vaksinasi terhadap lansia.

Revisi UU Pemilu Masih Berpeluang Masuk Prolegnas
Indonesia
Revisi UU Pemilu Masih Berpeluang Masuk Prolegnas

UU Pemilu dan UU Pilkada adalah dua hal yang yang secara spesifik berbeda dan tidak bisa dicampuradukkan.

Lokataru Surati KPK Soal Kasus Korupsi Gereja di Papua
Indonesia
Lokataru Surati KPK Soal Kasus Korupsi Gereja di Papua

Haris menyoroti kasus korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Papua, Tahun Anggaran 2015 dan kasus yang menjerat eks Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra.

7 Anak di Bawah Umur Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Perusakan Makam di Solo
Indonesia
7 Anak di Bawah Umur Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Perusakan Makam di Solo

"Kami resmi menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus perusakan makam setelah dilakukan gelar perkara," ujar Ade

Tak Lolos TWK, Pegawai KPK Ajukan Judicial Review ke MK
Indonesia
Tak Lolos TWK, Pegawai KPK Ajukan Judicial Review ke MK

TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 28 UUD 1945

PLN Kirim 11,9 Ton Oksigen ke RS di Jateng dan Yogya
Indonesia
PLN Kirim 11,9 Ton Oksigen ke RS di Jateng dan Yogya

PLN juga telah menyerahkan bantuan kepada RSUP Dr. Kariadi berupa berupa 5 uninterruptible power supply (UPS) server 10 kVA untuk memperkuat keandalan listrik RS.

Pertahankan Jadi Smart City, ASN Bandung Dilatih Aplikasi Layanan Publik
Indonesia
Pertahankan Jadi Smart City, ASN Bandung Dilatih Aplikasi Layanan Publik

Para ASN harus mengetahui tantangan kota cerdas. Sebagai SDM penunjangnya dan menyosialisasikan kota cerdas lebih merata ke masyarakat.