Alasan Kematian Enam Pengawal Rizieq Tak Bisa Dibawa ke Pengadilan Internasional Rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar FPI di Karawang, Jawa Barat, Senin (14/12/2020) dini hari. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/hp.

Merahputih.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai pelaporan soal kematian enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) ke Pengadilan Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) tidak tepat.

ICC hanya bisa mengadili perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia berat atau 'gross violations of human rights' sebagaimana dimaksud Statuta Roma.

"Yaitu genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi," ujar Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/1).

Baca Juga:

Komnas HAM Ungkap Warna Gagang Senjata Rakitan yang Diduga Digunakan Laskar FPI

ICC juga menerima 'exhausted domestic remedy' atau kejahatan ketika peradilan di negara bersangkutan tidak mau melaksanakan tugas-tugasnya untuk mengadili perkara (unwilling and unable).

"ICC tidak akan mau menangani perkara yang akan, sedang atau telah ditangani oleh sistem peradilan pidana di negara yang bersangkutan," tandas dia.

Keterangan pers perkembangan penyelidikan dan hasil temuan Komnas HAM atas peristiwa kematian enam laskar FPI. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc
Keterangan pers perkembangan penyelidikan dan hasil temuan Komnas HAM atas peristiwa kematian enam laskar FPI. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc

Selain itu, yang bisa berperkara merupakan anggota ICC, sedangkan Indonesia bukan anggota ICC. "Indonesia bukan anggota ICC sehingga tidak bisa diadukan ke ICC," kata perempuan yang menyandang gelar master untuk international human rights law tersebut.

Oleh karena itu, langkah tim advokasi melaporkan kematian enam orang laskar FPI ke ICC tidak tepat.

"Berdasarkan laporan Komnas HAM sudah jelas bahwa kasus ini bukan pelanggaran HAM berat sehingga tidak termasuk yurisdiksi ICC," tandas dia.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara juga yakin upaya tim hukum FPI membawa kasus kematian laskar ke ICC bakal menemui jalan buntu.

Baca Juga:

Komnas HAM: Ada 18 Luka Tembak di Tubuh Enam Laskar FPI

Sebab, Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma, yakni perjanjian antarnegara di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibentuk pada 17 Juli 1998. Beka menilai langkah terbaik menyelesaikan masalah kematian enam anggota laskar FPI adalah di Polri.

Apalagi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM, yakni kasus tewasnya enam laskar FPI dilanjutkan ke pengadilan pidana. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Garap Eks Bos Keuangan BUMN PT Dirgantara Indonesia
Indonesia
KPK Garap Eks Bos Keuangan BUMN PT Dirgantara Indonesia

KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso sebagai tersangka

6 Pengawal Rizieq Tewas Ditembak, PKS: Keadilan Harus Ditegakkan
Indonesia
6 Pengawal Rizieq Tewas Ditembak, PKS: Keadilan Harus Ditegakkan

Politikus PKS Abdurrahman Suhaimi ikut angkat bicara terkait peristiwa meninggalnya 6 pengawal Imam Besar FPI Rizieq Shihab di kilometer 50 Tol Jakarta-Cikampek.

Dihantam Pageblug COVID-19
Indonesia
Dihantam Pageblug COVID-19

Turunnya penghasilan warga, berimbas pada total penduduk miskin. Diproyeksikan bakal meningkat dari 24,79 juta orang menjadi 28,7 juta orang di 2020.

Indonesia Butuh 340 Juta Vaksin COVID-19
Indonesia
Indonesia Butuh 340 Juta Vaksin COVID-19

Dengan kata lain, Indonesia memerlukan vaksin COVID-19 sebanyak 340 juta dosis dalam kurun waktu setahun.

Usai Raih WTP, Kejagung Diingatkan Kasus Jiwasraya dan Djoko Tjandra
Indonesia
Usai Raih WTP, Kejagung Diingatkan Kasus Jiwasraya dan Djoko Tjandra

WTP merupakan langkah yang cukup baik bagi Kejagung

Risma Percaya Harga Sembako di Indonesia Timur Bisa Sama Dengan Jawa
Indonesia
Risma Percaya Harga Sembako di Indonesia Timur Bisa Sama Dengan Jawa

Mereka akan mempunyai kapasitas keuangan yang lebih dengan uang yang sama dan harga ditekan sehingga punya sisa uang yang bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif.

BPIP Sebut Generasi Milienial Jadi Pelaku Utama Perpecahan dan Radikalisme
Indonesia
BPIP Sebut Generasi Milienial Jadi Pelaku Utama Perpecahan dan Radikalisme

"Gerakan Terorisme seperti terbukti pada kasus terorisme di Katedral Makassar dan Mabes Polri yang para pelakunya berusia relatif muda, di bawah 30 tahun dan meeupakan generasi muda/milenial," jelas Benny

KPK Kembali Buka Seleksi Pengisian 5 Jabatan Struktural
Indonesia
KPK Kembali Buka Seleksi Pengisian 5 Jabatan Struktural

KPK telah melantik pejabat struktural baru di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/4)

BMKG Prediksi Yogyakarta Masuk Musim Hujan Akhir Oktober
Indonesia
BMKG Prediksi Yogyakarta Masuk Musim Hujan Akhir Oktober

"Yogyakarta mulai turun hujan pertengahan Oktober sampai awal November 2020. "jelas Reni