Alasan Kantor Pemerintah Tak Di-lockdown meski Lonjakan COVID-19 Terjadi Menteri PANRB Tjahjo Kumolo (ANTARA/HO-Kemenpan RB)

MerahPutih.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo memastikan tidak akan menutup kantor pemerintahan atau lockdown di tengah peningkatan kasus COVID-19

Menurut Tjahjo, Surat Edaran (SE) Men-PANRB No.67/2020 yang mengatur sistem kerja ASN baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dalam tatanan normal baru masih berlaku.

"Karena pelayanan masyarakat harus tetap jalan," ujar Menpan RB Tjahjo dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (18/6).

Baca Juga:

Kasus Baru COVID-19 Hampir 5 Ribu, Anies: Rekor Tertinggi Selama Pandemi

Tjahjo mengatakan, sistem kerja di kantor instansi pemerintah dapat diatur sesuai dengan SE No.67/2020.

Pengaturan didasarkan pada zonasi risiko penyebaran COVID-19 di tiap lokasi masing-masing instansi pemerintah.

"Kementerian bisa 50 persen kerja di kantor, kerja di rumah. 75 persen kerja di kantor, 25 persen kerja di rumah. Atau kalau memang satu kantor stafnya banyak yang kena musibah positif itu bisa 10 persen, engga ada yang masalah," jelasnya.

Dia menambahkan, tidak ada istilah kantor pemerintah tutup. Sebab, kasus COVID-19 lebih muncul dari luar perkantoran.

Petugas gabungan memberikan hukuman 'push up" kepada warga yang tidak memakai masker saat razia Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) di Kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta, Selasa (28/4/2020). ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.
Petugas gabungan memberikan hukuman 'push up" kepada warga yang tidak memakai masker saat razia Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) di Kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta, Selasa (28/4/2020). ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.

Sebagaimana yang diatur dalam SE MenPANRB No.67/2020, untuk instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori tidak terdampak/tidak ada kasus, maka PPK dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) 100 persen.

Sementara pada zona kabupaten/kota berkategori risiko rendah, PPPK dapat mengatur jumlah pegawai di kantor (WFO) paling banyak 75 persen pada unit kerja yang bersangkutan.

Sehingga untuk PNS yang bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sebanyak 25 persen.

Baca Juga:

COVID-19 Meroket, Anies Tindak Kegiatan Lewat Jam 9 Malam Tanpa Kompromi

Kemudian, untuk zona kabupaten/kota berkategori risiko sedang PPPK dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau WFO paling banyak 50 persen.

Sisanya 50 persen pegawai akan bekerja dari rumah (WFH).

Terakhir, bagi yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko tinggi maka PPK dapat mengatur jumlah pegawai di kantor (WFO) paling banyak 25 persen pada unit kerja instansi yang bersangkutan.

Sisanya 75 persen pegawai akan bekerja dari rumah. (Knu)

Baca Juga:

Anies Minta Warga Tak Keluar Rumah Pada Akhir Pekan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penegakan Hukum atau Pendekatan Militer di Papua?
Indonesia
Penegakan Hukum atau Pendekatan Militer di Papua?

Polri membantah penilaian sebagian kalangan bahwa TNI dan Polri mengedepankan pendekatan militeristik dalam penanganan berbagai persoalan di wilayah Papua dan Papua Barat.

Kementerian ESDM Kerahkan Teknisi Bantu Cari Nanggala 402
Indonesia
Kementerian ESDM Kerahkan Teknisi Bantu Cari Nanggala 402

Mereka bergabung dengan tim operasi gabungan yang dipimpin Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sejak 22 April 2021 hingga nanti pada 28 April 2021.

Kepala Daerah Diminta Jangan Ragu Lahirkan Ide, Gagasan dan Inovasi
Indonesia
Kepala Daerah Diminta Jangan Ragu Lahirkan Ide, Gagasan dan Inovasi

Pada era sekarang, aparatur pemerintah harus mengubah pola pikir

Warga Sekitar Gunung Merapi Diminta Waspadai Banjir Lahar Dingin
Indonesia
Warga Sekitar Gunung Merapi Diminta Waspadai Banjir Lahar Dingin

Banjir lahar dingin berpotensi muncul di sungai-sungai yang bermuara di hulu Gunung Merapi.

KPU Bantul Gelar Simulasi Pilkada Pekan Depan
Indonesia
KPU Bantul Gelar Simulasi Pilkada Pekan Depan

Simulasi dilakukan guna memberikan gambaran terhadap proses pemilihan bupati dan wakil bupati yang akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang.

Sambut 10 November, Pemuka Agama Diminta Sampaikan Khotbah Bertema Pahlawan
Indonesia
Sambut 10 November, Pemuka Agama Diminta Sampaikan Khotbah Bertema Pahlawan

Anjuran ini berlaku bagi semua agama di Indonesia

Jangan Tergiur Iming-iming Kekayaan, Nih Cara Terbaik Memilih Investasi
Indonesia
Jangan Tergiur Iming-iming Kekayaan, Nih Cara Terbaik Memilih Investasi

Soal investasi bodong tak pernah berhenti menghiasi pemberitaan. Masih hangat ramainya kasus kasus MeMiles kan?

Wacana Perpanjang Masa Jabatan Dinilai untuk Ganggu Jokowi
Indonesia
Wacana Perpanjang Masa Jabatan Dinilai untuk Ganggu Jokowi

Isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo dinilai membuat gaduh suasana.

Syarat Naik Kereta Api di KAI Daop 3 Saat PPKM Darurat
Indonesia
Syarat Naik Kereta Api di KAI Daop 3 Saat PPKM Darurat

Aturan tersebut mengacu pada SE Kemenhub No 42 Tahun 2021

Polri Diminta Usut Dugaan Peretasan Nomor Telepon Novel Baswedan Cs
Indonesia
Polri Diminta Usut Dugaan Peretasan Nomor Telepon Novel Baswedan Cs

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana meminta Polri untuk mengusut dugaan peretasan yang dialami Novel, Sujanarko hingga peneliti ICW.