Alasan Kantor Pemerintah Tak Di-lockdown meski Lonjakan COVID-19 Terjadi Menteri PANRB Tjahjo Kumolo (ANTARA/HO-Kemenpan RB)

MerahPutih.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo memastikan tidak akan menutup kantor pemerintahan atau lockdown di tengah peningkatan kasus COVID-19

Menurut Tjahjo, Surat Edaran (SE) Men-PANRB No.67/2020 yang mengatur sistem kerja ASN baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dalam tatanan normal baru masih berlaku.

"Karena pelayanan masyarakat harus tetap jalan," ujar Menpan RB Tjahjo dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (18/6).

Baca Juga:

Kasus Baru COVID-19 Hampir 5 Ribu, Anies: Rekor Tertinggi Selama Pandemi

Tjahjo mengatakan, sistem kerja di kantor instansi pemerintah dapat diatur sesuai dengan SE No.67/2020.

Pengaturan didasarkan pada zonasi risiko penyebaran COVID-19 di tiap lokasi masing-masing instansi pemerintah.

"Kementerian bisa 50 persen kerja di kantor, kerja di rumah. 75 persen kerja di kantor, 25 persen kerja di rumah. Atau kalau memang satu kantor stafnya banyak yang kena musibah positif itu bisa 10 persen, engga ada yang masalah," jelasnya.

Dia menambahkan, tidak ada istilah kantor pemerintah tutup. Sebab, kasus COVID-19 lebih muncul dari luar perkantoran.

Petugas gabungan memberikan hukuman 'push up" kepada warga yang tidak memakai masker saat razia Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) di Kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta, Selasa (28/4/2020). ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.
Petugas gabungan memberikan hukuman 'push up" kepada warga yang tidak memakai masker saat razia Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) di Kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta, Selasa (28/4/2020). ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.

Sebagaimana yang diatur dalam SE MenPANRB No.67/2020, untuk instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori tidak terdampak/tidak ada kasus, maka PPK dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) 100 persen.

Sementara pada zona kabupaten/kota berkategori risiko rendah, PPPK dapat mengatur jumlah pegawai di kantor (WFO) paling banyak 75 persen pada unit kerja yang bersangkutan.

Sehingga untuk PNS yang bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sebanyak 25 persen.

Baca Juga:

COVID-19 Meroket, Anies Tindak Kegiatan Lewat Jam 9 Malam Tanpa Kompromi

Kemudian, untuk zona kabupaten/kota berkategori risiko sedang PPPK dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau WFO paling banyak 50 persen.

Sisanya 50 persen pegawai akan bekerja dari rumah (WFH).

Terakhir, bagi yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko tinggi maka PPK dapat mengatur jumlah pegawai di kantor (WFO) paling banyak 25 persen pada unit kerja instansi yang bersangkutan.

Sisanya 75 persen pegawai akan bekerja dari rumah. (Knu)

Baca Juga:

Anies Minta Warga Tak Keluar Rumah Pada Akhir Pekan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Video Jokowi Berada di Tengah-Tengah Kerumunan Massa Viral, Ini Klarifikasi Istana
Indonesia
Video Jokowi Berada di Tengah-Tengah Kerumunan Massa Viral, Ini Klarifikasi Istana

Saat dalam perjalanan, masyarakat sudah menunggu rangkaian di pinggiran jalan

Gibran Bakal Berlakukan Sertifikat Vaksin di Kampus dan Balai Kota
Indonesia
Gibran Bakal Berlakukan Sertifikat Vaksin di Kampus dan Balai Kota

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah akan memberlakukan sertifikat vaksin dengan aplikasi Peduli Lindungi di kampus dan Balai Kota.

Tim Dokter Mabes Polri Perlihatkan Foto Jenazah 6 Laskar FPI Sebelum Diautopsi ke Komnas HAM
Indonesia
Tim Dokter Mabes Polri Perlihatkan Foto Jenazah 6 Laskar FPI Sebelum Diautopsi ke Komnas HAM

Hal tersebut disampaikan Anam usai meminta keterangan terhadap Tim Dokter Mabes Polri di Kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat, Kamis (17/12).

Raffi Ahmad Nekat Pesta Usai Divaksin, Satgas COVID-19 Sentil Peran Influencer
Indonesia
Raffi Ahmad Nekat Pesta Usai Divaksin, Satgas COVID-19 Sentil Peran Influencer

Aksi artis Raffi Ahmad yang mengikuti acara pesta diduga tak patuh protokol kesehatan menuai kritikan.

Risma Perketat Aturan Jelang Libur Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Risma Perketat Aturan Jelang Libur Natal dan Tahun Baru

Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan dua surat edaran untuk beberapa pihak untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 saat libur tahun baru.

DIY Laporkan Pertambahan 100 Kasus Positif COVID-19
Indonesia
DIY Laporkan Pertambahan 100 Kasus Positif COVID-19

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat jumlah kasus konfirmasi COVID-19, pada Kamis (23/9) bertambah 100.

DPRD Sebut Pemprov DKI Jakarta Ralat Kajian Balap Formula E
Indonesia
DPRD Sebut Pemprov DKI Jakarta Ralat Kajian Balap Formula E

Ada anggota Komisi E yang menyetujui kajian ulang tersebut dan anggota lain yang mempertanyakan kesiapan Jakpro dan Dispora sehingga ingin mengkaji ulang Formula E.

Rizieq Shihab Dirawat di RS UMMI Bogor, FPI Klaim Kondisinya Normal
Indonesia
Rizieq Shihab Dirawat di RS UMMI Bogor, FPI Klaim Kondisinya Normal

"HRS hanya sedikit kelelahan. Kini semua normal, Alhamdulillah," ujar Azis saat

Puluhan Pemudik Reaktif Corona saat Arus Balik
Indonesia
Puluhan Pemudik Reaktif Corona saat Arus Balik

Sebanyak 13.675 sampel pemudik saat arus balik Lebaran 2021 telah diterima.

Gatot Nurmantyo Tak Hadiri Penganugerahan Gelar Bintang Mahaputera di Istana
Indonesia
Gatot Nurmantyo Tak Hadiri Penganugerahan Gelar Bintang Mahaputera di Istana

Heru mengatakan pihak Istana menghargai sikap Gatot