Alasan Kantor Pemerintah Tak Di-lockdown meski Lonjakan COVID-19 Terjadi Menteri PANRB Tjahjo Kumolo (ANTARA/HO-Kemenpan RB)

MerahPutih.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo memastikan tidak akan menutup kantor pemerintahan atau lockdown di tengah peningkatan kasus COVID-19

Menurut Tjahjo, Surat Edaran (SE) Men-PANRB No.67/2020 yang mengatur sistem kerja ASN baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dalam tatanan normal baru masih berlaku.

"Karena pelayanan masyarakat harus tetap jalan," ujar Menpan RB Tjahjo dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (18/6).

Baca Juga:

Kasus Baru COVID-19 Hampir 5 Ribu, Anies: Rekor Tertinggi Selama Pandemi

Tjahjo mengatakan, sistem kerja di kantor instansi pemerintah dapat diatur sesuai dengan SE No.67/2020.

Pengaturan didasarkan pada zonasi risiko penyebaran COVID-19 di tiap lokasi masing-masing instansi pemerintah.

"Kementerian bisa 50 persen kerja di kantor, kerja di rumah. 75 persen kerja di kantor, 25 persen kerja di rumah. Atau kalau memang satu kantor stafnya banyak yang kena musibah positif itu bisa 10 persen, engga ada yang masalah," jelasnya.

Dia menambahkan, tidak ada istilah kantor pemerintah tutup. Sebab, kasus COVID-19 lebih muncul dari luar perkantoran.

Petugas gabungan memberikan hukuman 'push up" kepada warga yang tidak memakai masker saat razia Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) di Kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta, Selasa (28/4/2020). ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.
Petugas gabungan memberikan hukuman 'push up" kepada warga yang tidak memakai masker saat razia Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) di Kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta, Selasa (28/4/2020). ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.

Sebagaimana yang diatur dalam SE MenPANRB No.67/2020, untuk instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori tidak terdampak/tidak ada kasus, maka PPK dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) 100 persen.

Sementara pada zona kabupaten/kota berkategori risiko rendah, PPPK dapat mengatur jumlah pegawai di kantor (WFO) paling banyak 75 persen pada unit kerja yang bersangkutan.

Sehingga untuk PNS yang bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sebanyak 25 persen.

Baca Juga:

COVID-19 Meroket, Anies Tindak Kegiatan Lewat Jam 9 Malam Tanpa Kompromi

Kemudian, untuk zona kabupaten/kota berkategori risiko sedang PPPK dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau WFO paling banyak 50 persen.

Sisanya 50 persen pegawai akan bekerja dari rumah (WFH).

Terakhir, bagi yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori risiko tinggi maka PPK dapat mengatur jumlah pegawai di kantor (WFO) paling banyak 25 persen pada unit kerja instansi yang bersangkutan.

Sisanya 75 persen pegawai akan bekerja dari rumah. (Knu)

Baca Juga:

Anies Minta Warga Tak Keluar Rumah Pada Akhir Pekan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cegah Anak Tidak Piknik Saat Nataru, Pemkot Tunda Libur Sekolah pada 8 Januari
Indonesia
Cegah Anak Tidak Piknik Saat Nataru, Pemkot Tunda Libur Sekolah pada 8 Januari

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah telah membuat kebijakan menunda libur sekolah akhir semester tahun ajaran 2021-2022 pada Januari mendatang.

Dishub DKI Klaim Jumlah Pesepeda Road Bike Naik Selama Uji Coba
Indonesia
Dishub DKI Klaim Jumlah Pesepeda Road Bike Naik Selama Uji Coba

Dishub DKI Jakarta mengklaim terjadi peningkatan volume pesepeda jenis road bike selama pelaksanaan uji coba di dua lokasi berbeda.

2.118 Orang Kaya Telah Ikut Tax Amnesty Dalam 9 Hari
Indonesia
2.118 Orang Kaya Telah Ikut Tax Amnesty Dalam 9 Hari

Nilai harta bersih yang diungkapkan mencapai Rp 1,04 triliun.

Jumat (6/8), Kasus Aktif di Jakarta Turun 1.090 Pasien
Indonesia
Jumat (6/8), Kasus Aktif di Jakarta Turun 1.090 Pasien

Pemprov DKI Jakarta melaporkan kasus aktif COVID-19 di ibu kota mengalami penurunan.

BNPT Tegaskan Keamanan Jadi Kunci Kesejahtera Rakyat Papua
Indonesia
BNPT Tegaskan Keamanan Jadi Kunci Kesejahtera Rakyat Papua

BNPT mempromosikan pendekatan yang bersifat lunak atau soft approach yang berbasiskan kesejahteraan masyaraka

Ada Penjualan Daging Anjing di Pasar Senen, IKAPPI: Pasar Jaya Cuma Cari Keuntungan
Indonesia
Ada Penjualan Daging Anjing di Pasar Senen, IKAPPI: Pasar Jaya Cuma Cari Keuntungan

Ketua DPW IKAPPI DKI JAKARTA, Miftahudin menganggap, Pasar Jaya selaku pengelola hanya sekedar mencari keuntungan dari para pedagang, namun tidak bekerja maksimal untuk pengawasan.

Pembangunan Tol Terpanjang di Selatan Jawa Masuki Penetapan Lokasi
Indonesia
Pembangunan Tol Terpanjang di Selatan Jawa Masuki Penetapan Lokasi

Tol Getaci melintasi dua provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat sepanjang 171,40 km dan Provinsi Jawa Tengah sepanjang 35,25 km dengan total panjang 206,65 km.

400 Rumah dan Toko Serta 1500 Orang Jadi Korban Kebakaran di Pasar Gembrong
Indonesia
400 Rumah dan Toko Serta 1500 Orang Jadi Korban Kebakaran di Pasar Gembrong

Luas area terbakar sekitar 1.200 meter persegi dengan objek terbakar 400 bangunan terdiri dari rumah dan pertokoan di RT 2, 3, 4, 5 dan 6 RW 01.

Foto Puan di Bungkusan Sembako Fraksi PDIP DPR Diklaim Bentuk Apresiasi
Indonesia
Foto Puan di Bungkusan Sembako Fraksi PDIP DPR Diklaim Bentuk Apresiasi

"Kami sebagai kader mewujudkan apresiasi kepada beliau sebagai Ketua DPR RI wanita pertama dan figur pemimpin yang kami banggakan," kata Junimart Girsang.

Formasi CPNS 2021, Instansi Pusat Diwajibkan Akomodir Orang Papua
Indonesia
Formasi CPNS 2021, Instansi Pusat Diwajibkan Akomodir Orang Papua

PANRB memberi karpet merah kepada putra putri asli Papua dan Papua Barat dalam melamar calon PNS pada formasi tahun 2021.