Alasan Jawa Barat Belum Buka PTM 100 Persen Vaksinasi COVID-19 di Jabar. (Humas Jabar)

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum akan menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen.

Keputusan menyelenggarakan PTM akan menyesuaikan dengan evaluasi terhadap libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Karena seperti diketahui, pascalibur panjang kasus COVID-19 selalu diwarnai kenaikan.

Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dedi Supandi menegaskan, Jabar sebenarnya sudah siap menggelar PTM 100 persen. Persiapan dan evaluasi pun sudah dilakukan sejak semester satu atau semester ganjil lalu.

Baca Juga:

Vaksinasi Anak Terus Digencarkan Seiring PTM 100 Persen

"Namun kita tetap berhati-hati dan terus melakukan pengawasan kesiapan di sekolah terutama mengenai sarana protokol kesehatan, dan aturan lain sesuai arahan pemerintah pusat," kata Dedi di Kota Bandung, Rabu (5/1).

Kendati sebagian besar wilayah di Jabar masuk dalam kewaspadaan level 1 dan 2, dan bisa menerapkan PTM 100 persen, ada beberapa wilayah di level 1 dan 2 yang akan menunda pelaksanaan PTM.

Beberapa daerah terutama di Jabodetabek dan wilayah yang capaian vaksinasinya masih kurang, pelaksanaan PTM 100 persen akan menunggu perkembangan hingga akhir Januari.

"Jka tidak ada kenaikan kasus atau hal lain, sambil terus meningkatkan capaian vaksinasi, mereka dapat memulai PTM 100 persen di bulan Februari," jelas Dedi.

Bagi daerah yang masuk level kewaspadaan 3 tetap melakukan PTM terbatas dengan kapasitas siswa 50 persen atau hybrid.

"Artinya ada pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah, dan sisanya tetap melalui daring" ujarnya.

Baca Juga:

Gibran Gelar PTM 100 Persen Jika Vaksinasi Dosis Pertama Anak 6-11 Tahun Selesai

Dedi menegaskan, Dinas Pendidikan Jawa Barat sudah meminta kepada para kepala cabang dinas untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota guna memastikan pelaksanaan PTM berjalan lancar. Ada pun penetapan PTM 100 persen ini untuk semua jenjang pendidikan.

Dedi Supandi yang juga menjabat Ketua Divisi Percepatan Vaksinasi COVID-19 mengatakan, di bidang vaksinasi COVID-19, Jabar saat ini sedang siap-siap memberikan dosis 3 sebagai penguat atau booster untuk sasaran terbatas, yakni tenaga kesehatan dan TNI/Polri. "Sasarannya adalah 184.000 tenaga kesehatan, TNI dan Polri," kata Dedi.

Dedi menjelaskan, Jabar lebih awal memberikan vaksin dosis 3 dari jadwal pemerintah pusat. Pada akhir Desember 2021 vaksin itu sudah disuntikkan ke sasaran. Pasalnya, di beberapa provinsi termasuk Jawa Barat, ada stok vaksin yang memasuki masa kedaluwarsa pada akhir Januari dan Februari 2022.

"Setelah kita meminta izin pemerintah pusat, kemudian kita laksanakan vaksin booster mulai 27 Desember 2021," ujarnya.

Dedi menjelaskan pula, penuntasan vaksinasi dosis 1 dan 2 akan terus dilakukan di tahun 2022 ini, ditambah dengan vaksinasi anak usia 6-12 tahun.

Hingga akhir Desember, vaksin dosis 1 mencapai 76,46 persen, dan untuk dosis 2 sudah 53,68 persen. Untuk lansia mencapai 73 persen dosis 1, dan dosis 2 mencapai 42 persen. "Sedangkan vaksin anak yang baru dimulai, sampai saat ini mencapai 15,64 persen," tuturnya.

Menurut Dedi, kendala yang dihadapi dalam vaksinasi anak karena sedang dalam masa libur sekolah, sehingga titik vaksinasi tak bisa hanya dilaksanakan di sekolah. "Akhirnya kita menggelar vaksinasi anak ini di sentra-sentra vaksinasi dengan didampingi para orang tua" paparnya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

KPAI Desak Pemerintah Tinjau Ulang Pelaksanaan PTM 100 Persen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
47 Pos Didirikan Buat Amankan MotoGP Mandalika
Indonesia
47 Pos Didirikan Buat Amankan MotoGP Mandalika

Selama penyelenggaraan MotoGP polisi juga akan menyekat akses masuk menuju Sirkuit Mandalika.

Indonesia Harus Antisipasi Dampak Sanksi Anyar Uni Eropa ke Rusia
Indonesia
Indonesia Harus Antisipasi Dampak Sanksi Anyar Uni Eropa ke Rusia

Indonesia bukan tidak mungkin akan ikut terdampak. Maka dari itu, LaNyalla meminta agar pemerintah segera mempersiapkan kebijakan dalam dan luar negeri.

Pertalite Bakal Naik, Politikus Gerindra: Tunda Dulu Sampai Masyarakat Sudah Siap
Indonesia
Pertalite Bakal Naik, Politikus Gerindra: Tunda Dulu Sampai Masyarakat Sudah Siap

Andre mengakui, bahwa terjadi disparitas harga keekonomian pertalite dengan harga jual saat ini.

KPK Amankan Sejumlah Uang dalam OTT Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi
Indonesia
KPK Amankan Sejumlah Uang dalam OTT Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Tim penindakan KPK juga mengamankan sejumlah uang dalam operasi senyap tersebut.

Kereta Api Garut-Jakarta Diuji Coba, Bawa Rombongan Bupati
Indonesia
Kereta Api Garut-Jakarta Diuji Coba, Bawa Rombongan Bupati

Pada uji coba kali ini, kereta membawa rombongan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut yakni Bupati Garut Rudy Gunawan bersama istri, serta sejumlah unsur musyawarah pimpinan daerah, pejabat satuan kerja perangkat daerah, dan masyarakat undangan.

Pelaku Penyelewengan BBM Tengah Diincar Polisi
Indonesia
Pelaku Penyelewengan BBM Tengah Diincar Polisi

asus dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali menyeruak. Polri tengah mendalami kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan terkait bahan bakar minyak guna mengantisipasi kelangkaan pasokan ketersediaan BBM di Tanah Air.

Buya Syafii Maarif Meninggal Dunia
Indonesia
Buya Syafii Maarif Meninggal Dunia

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif meninggal dunia, Jumat (27/5), sekitar pukul 10.15 WIB.

Bareskrim Polri Periksa Moeldoko Terkait Laporan Terhadap ICW
Indonesia
Bareskrim Polri Periksa Moeldoko Terkait Laporan Terhadap ICW

Bareskrim Polri akan memeriksa Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam laporan terhadap dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha dan Miftah.

Panglima TNI Mudahkan Prajurit Ambil Pendidikan Dokter Spesialis
Indonesia
Panglima TNI Mudahkan Prajurit Ambil Pendidikan Dokter Spesialis

Panglima TNI meminta jajarannya menentukan rumah sakit yang akan ditunjuk untuk menampung para mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

DPRD Sebut BST DKI Tak Dilanjutkan Lagi, Wagub: Tunggu Keputusan Pusat
Indonesia
DPRD Sebut BST DKI Tak Dilanjutkan Lagi, Wagub: Tunggu Keputusan Pusat

Pemprov DKI Jakarta belum bisa memutuskan apakah Bantuan Sosial Tunai (BST) COVID-19 tahap 7 dan 8 dilanjutkan.