Alasan Jaksa Belum Eksekusi Pinangki ke Rutan Pondok Bambu Jaksa Pinangki. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Pusat Riono Budi Santoso buka suara menanggapi tudingan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman terkait perlakuan istimewa terhadap Pinangki Sirna Malasari.

Boyamin sebelumnya menyebut Pinangki mendapat perlakuan khusus lantaran terpidana suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra itu hingga kini belum dieksekusi ke Rutan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur.

"Sebenarnya enggak ada apa-apa, hanya masalah teknis dan administratif di Kejari Jakarta Pusat," kata Riono saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (1/8).

Baca Juga:

Enggan Kasasi Kasus Pinangki, Reformasi Birokrasi Kejagung Dinilai Gagal

Riono menjelaskan, pihaknya sebelumnya menunggu keputusan jaksa penuntut umum (JPU) lantaran hukuman Pinangki pada tingkat banding dipotong menjadi 4 tahun penjara, dari 10 tahun penjara sebagaimana vonis Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Keputusan itu terkait ingin mengajukan upaya hukum kasasi atau tidak. Ternyata tim JPU tidak mengajukan upaya hukum kasasi, meski hukuman Pinangki dipotong menjadi 4 tahun pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

"Sebelumnya kami memang terlebih dulu memastikan apakah mengajukan kasasi atau tidak," ujarnya.

Oleh karena itu, Riono memastikan akan segera mengeksekusi Pinangki ke Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur untuk menjalani 4 tahun pidana penjara. "Tapi insya Allah enggak ada masalah, Iya segera dieksekusi," kata Riono.

Terdakwa kasus penerimaan suap dari Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Pinangki Sirna Malasari. ANTARA FOTO/ Reno Esnir

Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menduga, Pinangki Sirna Malasari mendapat perlakuan khusus. Sebab, Pinangki diduga hingga kini masih berada di Rumah Tahanan Salemba cabang Kejaksaan Agung, seharusnya Pinangki dijebloskan ke Rutan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Sebelumnha Boyamin menyebut perlakuan spesial penahanan Pinangki tersebut merupakan bentuk disparitas penegakan hukum yang dilakukan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan anak buahnya.

Atas hal itu, Boyamin menyatakan akan melaporkan hal tersebut ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan disingkat (Jamwas) dan Komisi Kejaksaan (Komjak).

"Jelas kejaksaan melakukan disparitas penegakan hukum. Kami akan lapor Jamwas dan Komjak atas perkara ini," ujar Boyamin.

Baca Juga:

Korting Vonis Djoko Tjandra, Hakim Dinilai Tersandera Putusan Pinangki

Pegiat antikorupsi ini mendesak agar Pinangki sebagai terpidana harus segera di eksekusi ke Rutan Pondok Bambu. Terlebih hukuman Pinangki telah berkekuatan hukum tetap, meski memang hukumannya dipangkas pada tingkat banding.

"Saya menduga bahwa kekhawatiran bahwa ada hal yang sengaja ditutupin adalah benar adanya," kata Boyamin. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Impian Demokrasi ala Hatta: Negara Hadir Tanpa Batasi Hak Rakyat Berekspresi
Indonesia
Impian Demokrasi ala Hatta: Negara Hadir Tanpa Batasi Hak Rakyat Berekspresi

“Bung Hatta menginginkan sebuah negara yang hadir tapi juga tidak membatasi hak-hak rakyatnya untuk berekspresi” pungkas Burhanuddin.

Polisi Ungkap Modus Oknum Pengacara Kerahkan Preman untuk Kuasai Lahan Warga
Indonesia
Polisi Ungkap Modus Oknum Pengacara Kerahkan Preman untuk Kuasai Lahan Warga

Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap keterlibatan seorang pengacara berinsial ADS yang mengerahkan preman bayaran untuk mengintimidasi warga.

Polisi Bongkar Mafia Tanah yang Kuasai Tanah di Alam Sutera
Indonesia
Polisi Bongkar Mafia Tanah yang Kuasai Tanah di Alam Sutera

Tanah seluas 45 hektar itu dimiliki oleh masing-masing 35 hektar oleh PT TM. 10 hektar sisanya dimiliki oleh warga

PPKM Darurat Diperpanjang, Kota Bandung Longgarkan Jam Operasional Tempat Usaha
Indonesia
PPKM Darurat Diperpanjang, Kota Bandung Longgarkan Jam Operasional Tempat Usaha

Apabila Pemkot Bandung memberikan relaksasi dengan menambah jam operasional cafe dan restoran, maka protokol kesehatan harus tetap dijaga. Selain itu, cafe dan restoran masih belum boleh makan di tempat.

Kapolri-Panglima TNI Sebar 30.000 Paket Sembako Bagi Warga Terdampak PPKM Darurat di Kampung Jokowi
Indonesia
Kapolri-Panglima TNI Sebar 30.000 Paket Sembako Bagi Warga Terdampak PPKM Darurat di Kampung Jokowi

Kapolri mengatakan Aparat penegak hukum juga peduli terhadap nasib warga

Menkes Siapkan Dua Strategi Perang Melawan COVID-19
Indonesia
Menkes Siapkan Dua Strategi Perang Melawan COVID-19

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan dua strategi untuk memenangkan perang melawan pandemi virus corona (COVID-19).

Resmi! Harga Tes PCR Jawa-Bali Rp 275 Ribu dan Luar Jawa Rp 300 Ribu
Indonesia
Resmi! Harga Tes PCR Jawa-Bali Rp 275 Ribu dan Luar Jawa Rp 300 Ribu

Permintaan penurunan harga dan kebijakan masa berlaku syarat PCR untuk perjalanan ini merespons banjir kritik dari aturan terbaru naik pesawat.

[HOAKS atau FAKTA]: Wanita di Afsel Pecahkan Rekor Dunia Melahirkan 10 Bayi Sekaligus
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Wanita di Afsel Pecahkan Rekor Dunia Melahirkan 10 Bayi Sekaligus

Beredar unggahan media sosial oleh akun Twitter bernama @Magic12R dengan narasi bahwa ada seorang wanita dari Afrika Selatan (Afsel) yang memecahkan rekor dunia dengan melahirkan 10 bayi.

Komnas HAM Minta Polisi dan FPI Terbuka soal Kasus Penembakan di Tol Japek
Indonesia
Komnas HAM Minta Polisi dan FPI Terbuka soal Kasus Penembakan di Tol Japek

“Saat ini, tim sedang mendalami informasi untuk memperdalam berbagai informasi yang beredar di publik,” kata Choirul Anam

Pimpinan KPK Tegaskan Tak Akan Cabut SK Penonaktifan Novel Baswedan Cs
Indonesia
Pimpinan KPK Tegaskan Tak Akan Cabut SK Penonaktifan Novel Baswedan Cs

SK Nomor 652 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021 dikeluarkan oleh Pimpinan KPK sesuai tugas dan kewenangan