Alasan Golkar 'Walkout' Paling Pertama dari Agenda Paripurna P2APBD 2019 Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, Basri Baco (MP/Asropih)

Merahputih.com - Empat fraksi DPRD DKI Jakarta walkout saat rapat paripurna laporan Badan Anggaran DPRD DKI Hasil Pembahasan Terhadap Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Anggaran 2019 dan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD (P2APBD) 2019.

Empat fraksi itu Partai Amanat Nasional (PAN), NasDem, Golkar dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Baca Juga:

13 RSUD DKI Khusus Hanya Layani Pasien COVID-19

Golkar salah satu fraksi yang pertama kali keluar dari rapat tersebut. Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, Basri Baco mengaku kecewa dengan eksekutif. Menurutnya, Pemprov DKI seperti tidak punya niat baik untuk bekerja sama dengan legislatif.

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Sebab tidak ada tindaklanjut dari Pemprov DKI terkait aspirasi warga dari hasil kegiatan reses DPRD DKI sebanyak tiga kali dalam satu tahun.

"Sudah satu tahun kita dilantik di sini dan sudah 3 kali reses banyak juga aspirasi yang kita sampaikan tidak diwujudkan dengan eksekutif," kata Baco usai keluar rapat dari ruang paripirna, DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (7/9).

Baca Juga:

DPRD DKI Sayangkan SKPD Tunda Pembangunan Jakarta karena Alasan COVID-19

Anggota Komisi A ini pun menyinggung transparansi yang dilakukan Pemda DKI. Menurut dia, selama ini eksekutif terkesan mengabaikan kehadiran legislatif.

"Kalau Gubernur dan eksekutif sudah tidak melaksanakan dan tidak menghargai anggota dewan ya maka kita juga punya sikap untuk juga bisa menolak apa yang dibuat oleh gubernur," ungkapnya. (Asp)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mahfud MD Nilai Polisi Jual Masker Hasil Sitaan Tak Melanggar Hukum
Indonesia
Mahfud MD Nilai Polisi Jual Masker Hasil Sitaan Tak Melanggar Hukum

Polisi yang menjual masker hasil sitaan tidak melanggar hukum.

Kisah Relawan Tidak Boleh Nengok Jarum Suntik Saat Divaksin
Indonesia
Kisah Relawan Tidak Boleh Nengok Jarum Suntik Saat Divaksin

"Cairan di suntikannya ga dilihatin, saya lihat yang nyuntik saja ga boleh. Saya tanya kenapa, katanya prosedurnya, SOP-nya begitu, masih uji coba," kata Arif

COVID-19 Bikin TVRI dan RRI Surabaya Lockdown
Indonesia
COVID-19 Bikin TVRI dan RRI Surabaya Lockdown

Sudah 54 orang karyawan RRI Surabaya yang positif

Selesai Renovasi Rp301 Miliar, DPRD Soroti Genangan Air di Stadion Manahan Solo
Indonesia
Selesai Renovasi Rp301 Miliar, DPRD Soroti Genangan Air di Stadion Manahan Solo

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) telah sesai melakukan renovasi Stadion Manahan Solo.

Diprediksi Dihadiri 1 Juta Massa, Ribuan Laskar FPI dan Ormas Islam Siap Jaga Reuni 212
Indonesia
Diprediksi Dihadiri 1 Juta Massa, Ribuan Laskar FPI dan Ormas Islam Siap Jaga Reuni 212

Ia mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya sudah melakukan koordinasi dari berbagai daerah sehingga diperlukan pengamanan yang ketat agar tak terjadi aksi-aksi yang tak diinginkan

Pemprov DKI Awasi 10 Orang Diduga Terinfeksi Virus Corona
Indonesia
Pemprov DKI Awasi 10 Orang Diduga Terinfeksi Virus Corona

Widyastuti mengatakan perawatan 10 pasien itu harus menjalani serangkaian pemeriksaan dari Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

Menteri Mulai Kerja Cepat, Reshuffle Dinilai Sudah Tidak Relevan
Indonesia
Menteri Mulai Kerja Cepat, Reshuffle Dinilai Sudah Tidak Relevan

Kabinet Indonesia Maju terus berpacu untuk mempercepat program pemerintah di tengah pandemi juga penyerapan anggaran untuk menjaga daya beli masyarakat.

 Pemprov Jabar Siapkan Rp16,2 Triliun untuk Penanganan Dampak COVID-19
Indonesia
Pemprov Jabar Siapkan Rp16,2 Triliun untuk Penanganan Dampak COVID-19

“Kami sudah memutuskan bersama Dewan (DPRD Jabar), total anggaran untuk penanggulangan Covid-19 di Jawa Barat ini adalah kurang lebih sekitar Rp16,2 triliun,” ujar Kang Emil.

PKS Desak Jokowi Tak Dengarkan "Penjilat" yang Miliki Kepentingan Pribadi di Tengah COVID-19
Indonesia
PKS Desak Jokowi Tak Dengarkan "Penjilat" yang Miliki Kepentingan Pribadi di Tengah COVID-19

Jokowi juga tidak boleh mendengarkan masukan dari orang-orang yang hanya mau "menjilat" dan bersikap "asal bapak senang".

Kasus COVID-19 di Secapa AD Jadi Teguran Keras Pemerintah
Indonesia
Kasus COVID-19 di Secapa AD Jadi Teguran Keras Pemerintah

Dia meminta, pemerintah kembali mempertimbangkan opsi pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).