Alasan Firli Tak Mau Hadiri Debat karena Hindari Polemik Ketua KPK, Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tak memenuhi debat terbuka tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diselenggarakan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.

"Ketua KPK tidak bisa memenuhi undangan tersebut karena ingin mengakhiri polemik di ruang publik terkait dengan alih status pegawai KPK menjadi ASN (aparatur sipil negara)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, yang dikutip Sabtu (5/6).

Menurut Ali Fikri, dalam undangan tertulis debat terbuka digelar di area publik, di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Baca Juga:

Direktur KPK Sebut Debat dengan Firli Soal TWK untuk Mencerdaskan Publik

Firli rencananya bakal beradu argumen dengan Direktur Kampanye dan Sosialiasi Antikorupsi nonaktif KPK Giri Suprapdiono.

Namun disayangkan, tempat debat justru berpindah ke ruang wartawan, bukan di pelataran kantor KPK, tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya.

"KPK menyayangkan acara debat tersebut yang kemudian dilakukan di ruang pers KPK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu," ungkapnya

Firli menyampaikan, KPK berharap dukungan publik menciptakan situasi kondusif untuk kelancaran tugas pemberantasan korupsi.

"Kami berharap dukungan publik untuk menciptakan situasi yang kondusif demi kelancaran tugas-tugas pemberantasan korupsi oleh KPK," kata Ali.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

Rencananya, Firli ditantang debat soal wawasan kebangsaan dengan Direktur Sosialisasi dan Kampanye (Dirsoskam) Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono.

Debat semula digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jumat ( 4/6), sekitar pukul 14.00 WIB, disiarkan langsung lewat akun YouTube Jakartanicus dan dipandu Najwa Shihab secara daring.

Namun hingga 45 menit acara berlangsung, Firli tak juga hadir. Debat hanya dihadiri Giri dan peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana yang menemani Giri di ruang debat, press room KPK.

"Teman-teman kita masih menunggu belum juga datang Pak Firli Bahuri memenuhi undangan kali ini," ujar Kurnia.

Ditemui usai acara, Giri mengaku tak secara langsung menantang Firli untuk berdebat. Ia hanya menyanggupi tantangan warganet yang menawarkan untuk berdebat dengan Firli.

Menjawab tantangan itu, lewat cuitannya, Giri sempat bertaruh jabatan dalam debat. Ia menantang Firli mundur jika kalah dalam debat soal wawasan kebangsaan, begitu pula dirinya.

"Jadi dengan konsekuensi itu, hari ini apakah memang ada yang tidak siap mundur, saya pikir bisa ditanyakan ke yang bersangkutan," kata Giri.

Namun di luar itu, kata Giri, ia menyanggupi tawaran ini karena ingin mencerdaskan masyarakat.Ia pun menyindir tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai proses alih status pegawai lembaga antirasuah menjadi ASN yang tertutup.

Baca Juga:

Direktur KPK Giri Yakin Firli Juga Tak Lulus Jika Ikut TWK

Giri kecewa lantaran sejak awal dirinya tak pernah diberitahu soal proses metodologi, hingga kabar penonaktifan dirinya bersama 74 pegawai lain.

"Tes wawasan kebangsaan ini tertutup sekali. Kita enggak pernah tahu siapa 75. Tidak pernah tahu 51," ujar Giri.

Sebanyak 51 pegawai yang dimaksud Giri adalah mereka yang dinilai "merah" dan tak diberi kesempatan untuk kembali bergabung dengan KPK.

Sementara, 24 pegawai lainnya masih diberi kesempatan menjadi ASN dengan syarat mengikuti diklat bela negara.

"Jadi menurut saya keterbukaan transparansi yang menjadi ciri khas tata kelola pemerintahan umum yang baik dilanggar dalam proses ini," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Bareskrim Limpahkan Laporan ICW soal Dugaan Gratifikasi Firli ke Dewas KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mendagri Tito Izinkan ASN WFH Lima Hari Setelah Libur Lebaran
Indonesia
Mendagri Tito Izinkan ASN WFH Lima Hari Setelah Libur Lebaran

Aparatur sipil negara (ASN) mendapat kelonggaran dalam bekerja pasca-libur Lebaran 2022.

Sembuh Setelah Dirawat, Yahya Waloni Langsung Dijemput Polisi
Indonesia
Sembuh Setelah Dirawat, Yahya Waloni Langsung Dijemput Polisi

Kondisi Yahya Waloni sudah dinyatakan membaik dan diperbolehkan untuk menjalani rawat jalan.

Ma'ruf Amin Tegaskan Turunnya Tingkat PPKM Ditentukan Vaksin
Indonesia
Ma'ruf Amin Tegaskan Turunnya Tingkat PPKM Ditentukan Vaksin

Kami ingin ketika dari tingkat III ke tingkat II itu minimal harus dicapai di daerah itu 50 persen

Sertifikasi Profesi Jadi Cara Kemenaker Turunkan Angka Pengangguran
Indonesia
Sertifikasi Profesi Jadi Cara Kemenaker Turunkan Angka Pengangguran

Sebanyak 59,62 persen berstatus pekerja informal dan sebagian besar berpendidikan maksimal SD ke bawah (40,38 persen).

Kasus COVID-19 Turun, Panglima TNI Minta Masyarakat Bersyukur Tapi Waspada
Indonesia
Kasus COVID-19 Turun, Panglima TNI Minta Masyarakat Bersyukur Tapi Waspada

Penggunaan masker adalah kunci terpenting dalam mencegah penyebaran COVID-19

PT KCI Temukan 16 Penumpang KRL Reaktif COVID-19 Seusai Tes Antigen Acak
Indonesia
PT KCI Temukan 16 Penumpang KRL Reaktif COVID-19 Seusai Tes Antigen Acak

“Hal itu untuk untuk melindungi sesama,” kata Anne

Partai Nonparlemen Wacanakan Bangun Koalisi Pilpres dan Gugat UU Pemilu
Indonesia
Partai Nonparlemen Wacanakan Bangun Koalisi Pilpres dan Gugat UU Pemilu

Nama koalisi masih akan dimatangkan. Tetapi, sudah ada usulan nama seperti Koalisi Partai Parlemen Masa Depan atau Koalisi Partai Nusantara.

PKS Siap Terjunkan 80 Ribu Relawan Bantu Pemerintah Hadapi Bencana
Indonesia
PKS Siap Terjunkan 80 Ribu Relawan Bantu Pemerintah Hadapi Bencana

Pemerintah perlu menyiapkan berbagai skenario dari yang paling risiko rendah hingga skenario terburuk dengan risiko yang sangat tinggi, sebab pola cuaca ekstrem di Indonesia saat ini jauh lebih sering terjadi.

Wagub DKI: Warung yang Jual Rokok ke Anak-Anak Didenda Rp 50 Juta
Indonesia
Wagub DKI: Warung yang Jual Rokok ke Anak-Anak Didenda Rp 50 Juta

"Nanti bagi toko warung yang menjual rokok bagi anak di bawah umur sudah aturan bakal didenda Rp 50 juta," ucap Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria di Jakarta, Jumat (17/9)