Alasan DKI Tambah Waktu Makan di Warteg: Ada Orang Tua Tak Bisa Makan Cepat Pekerja menyiapkan lauk pauk di Warteg Subsidi Bahari, Pejaten, Jakarta, Kamis (22/7/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta menjelaskan alasan pihaknya mengubah waktu maksimal makan di tempat warung makan, selama masa perpanjangan PPKM Level 4.

Pada aturan sebelumnya, diberi waktu 20 menit kini DKI tambah 10 menit menjadi 30 menit. Aturan tersebut berlaku di warung makan, warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya.

"Kan dirasa kurang cukup, ada orang-orang tua yang mungkin makannya tidak bisa cepat seperti yang muda-muda," papar Wakil Gubernur (Wagub) DKI Ahmad Riza Patria di Jakarta, Rabu (18/8).

Baca Juga:

Anies Tambah Waktu Makan di Warteg Jadi 30 Menit

Hingga akhirnya, lanjut Riza, menambahkan durasi makan di tempat atau dine in. Karena ia beranggapan, tidak semua warga bisa makan dengan waktu kurang dari setengah jam.

"Jadi kita beri kesempatan untuk makan di tempat selama 30 menit," ucap Katua DPD Gerindra DKI Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat meninjau lokasi vaksinasi COVID-19 bagi buruh di Pondok Kelapa, Jakarta, Sabtu (1/5/2021). ANTARA/Yogi Rachman
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat meninjau lokasi vaksinasi COVID-19 bagi buruh di Pondok Kelapa, Jakarta, Sabtu (1/5/2021). ANTARA/Yogi Rachman

Kendati demikian, Riza menyarankan, kepada warga untuk makan di rumah atau dibungkus guna menghindari kerumunan di tempat makan yang berisiko terpapar COVID-19.

"Bawa makan di rumah, di kantor bisa makan tidak berkerumunan ya, makan harus sendiri-sendiri di ruang, tempat, meja masing-masing," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 987 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 COVID-19.

Baca Juga:

PPKM Diperpanjang hingga 23 Agustus: Pengunjung Restoran Diizinkan Makan di Tempat

Dalam Kepgub itu, DKI menambahan waktu makan di tempat yang berlaku di warung makan, warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya.

"Diizinkan buka dan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksinal pengunjung makan di tempat 3 orang dan waktu makan maksimal 30 menit dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat," tertulis Kepgub tersebut yang ditandatangani Gubernur Anies pada 16 Agustus kemarin. (Asp)

Baca Juga:

Kebijakan Ganjil Genap saat PPKM Dinilai Kontraproduktif

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tarif Bus DAMRI akan Naik 20 Persen
Indonesia
Tarif Bus DAMRI akan Naik 20 Persen

Hal ini merupakan imbas dari penaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kemendagri Bangun Sistem Informasi Terpadu Politik dan Pemerintahan Umum
Indonesia
Kemendagri Bangun Sistem Informasi Terpadu Politik dan Pemerintahan Umum

Koordinasi dalam penyelenggaraan program, kegiatan, dan isu-isu strategis di lingkungan badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan dengan cepat.

Risma Pastikan Tidak Ada Korupsi dalam Program Percepatan Ekonomi Papua
Indonesia
Risma Pastikan Tidak Ada Korupsi dalam Program Percepatan Ekonomi Papua

Kemensos bekerja sama dengan Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua untuk upaya percepatan pemberdayaan sosial dan akses ekonomi yang semakin meluas untuk kesejahteraan masyarakat.

Cuma dari Aset Dua Koruptor, Lelang KPK Raup Rp 3,4 Miliar
Indonesia
Cuma dari Aset Dua Koruptor, Lelang KPK Raup Rp 3,4 Miliar

Lelang barang rampasan dari terpidana Pejabat Kemenkeu Yaya Purnomo dan eks Dirut PT HNW Sutrisno.

Partai Besutan Amien Rais dan Said Iqbal Bersiap Daftar ke KPU
Indonesia
Partai Besutan Amien Rais dan Said Iqbal Bersiap Daftar ke KPU

Partai Ummat merupakan partai yang dipelopori oleh politkus senior Amien Rais. Sedangkan, Partai Buruh dikomandoi Said Iqbal.

Survey SMRC: 10 Persen Masyarakat Berpendapat Pancasila Buatan Manusia
Indonesia
Survey SMRC: 10 Persen Masyarakat Berpendapat Pancasila Buatan Manusia

2 persen responden yang menilai sebagian besar sila dalam Pancasila perlu diubah

Fenomena Jokowi Effect Seperti 10 Tahun Lalu Masih Ada
Indonesia
Fenomena Jokowi Effect Seperti 10 Tahun Lalu Masih Ada

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai masih mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pusaran politik di Indonesia.

PT KAI Kenakan Biaya Kelebihan Bagasi Penumpang
Indonesia
PT KAI Kenakan Biaya Kelebihan Bagasi Penumpang

“Namun, jika saat melakukan boarding pemeriksaan tiket penumpang diketahui membawa bagasi yang melebihi ketentuan tersebut, maka akan dikenakan biaya sebesar Rp 10.000/kg untuk kelas eksekutif, Rp 6.000/kg untuk kelas bisnis dan Rp 2.000/kg untuk kelas ekonomi,” tutur Eva

Pemprov DKI akan Gelar Upacara Kemerdekaan RI di Monas
Indonesia
Pemprov DKI akan Gelar Upacara Kemerdekaan RI di Monas

"Insya Allah (upacara peringatan HUT RI ke-77) di Plaza Selatan Monas," ujar Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (KDH-KLN) DKI Jakarta Muhammad Mawardi saat dikonfirmasi, Kamis (11/8).

UMKM Pemenang Tender Bisa Dapat Kredit Fintech Lewat Panon Jabar
Indonesia
UMKM Pemenang Tender Bisa Dapat Kredit Fintech Lewat Panon Jabar

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat sendiri telah memasukkan tiga perusahaan finansial teknologi (fintech) ke dalam daftar mitra dalam pengadaan barang dan jasa.