Alasan Djoko Tjandra Tak Pantas Dituntut Hanya 4 Tahun Penjara Djoko Tjandra di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Senin (31/8/2020). ANTARA FOTO/ Adam Bariq/aww.

Merahputih.com - Tuntutan empat tahun untuk terdakwa kasus suap Djoko Tjandra dianggap terlalu rendah serta masih belum maksima dan cenderung menafikan peran sentral terdakwa dalam kejahatan yang ia lakukan.

Setidaknya, ada tiga indikator untuk tiba pada kesimpulan tersebut. Pertama, dari sisi pemidanaan penjara, penuntut hanya menutut empat tahun penjara kepada Djoko S Tjandra.

"Padahal, regulasi yang menjadi dakwaan, memungkinkan untuk menuntut maksimal sampai lima tahun penjara," jelas Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam keteranganya, Jumat (5/3).

Baca Juga:

Diperiksa Soal 'Red Notice' Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte Diberondong 40 Pertanyaan

Kedua, denda yang dituntut oleh penuntut juga hanya Rp 100 juta. Mengingat kejahatan yang ia lakukan, mestinya penuntut menuntut makksimal hingga Rp 250 juta.

Ketiga, penuntut umum tidak menjadikan latar belakang kejahatan yang terdakwa lakukan, terlebih ia sudah menjadi terpidana, sebagai dasar pemberat.

Tak hanya itu, tindakan Djoko S Tjandra yang telah mencoreng institusi penegak hukum dengan menyuap oknum Jaksa dan perwira tinggi Polri. "Namun sepertinya hal itu luput dijadikan dasar pemberat tuntutan," jelas Kurnia.

Kurnia menambahkan, di luar penanganan perkara tersebut, problematika pemidanaan bagi pelaku pemberi suap ada pada regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebab, regulasi tersebut sama sekali tidak memberikan hukuman yang ideal bagi pelaku. Dapat dibayangkan, hukuman maksimal bagi pelaku pemberi suap hanya lima tahun penjara.

"Model ini sebenarnya tidak layak bagi seorang Djoko S Tjandra, yang harusnya dapat dihukum penjara seumur hidup," terang Kurnia.

Kurnia mendorong agar Hakim dapat mengesampingkan tuntutan penuntut umum dan menghukum maksimal Joko S Tjandra.

Lalu, terkait pengembangan perkaranya, ICW mendesak agar KPK melakukan penyelidikan untuk mendalami peran pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara Djoko S Tjandra.

"Sebab, sampai saat ini, ICW masih meyakini ada beberapa orang yang tergabung dalam klaster politik, penegak hukum, dan swasta yang belum dijerat oleh penegak hukum," tutup Kurnia.

Djoko Tjandra. Foto: ANTARA
Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

Sekedar informasi, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Djoko Tjandra.

Jaksa menilai Djoko terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa suap kepada pejabat penyelenggara negara terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) serta penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) itu terbukti.

"Tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan atas diri terdakwa. Menyatakan terdakwa Joko Soegiarto Tjandra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa Zulkipli membaca surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/3).

"Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan perintah terdakwa ditahan di rumah tahanan, dan denda sejumlah Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan," ujarnya menambahkan.

Dalam menyusun tuntutan, terdapat beberapa pertimbangan. Untuk hal yang memberatkan, Djoko Tjandra dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam rangka menyelenggarakan penyelenggara negara yg bersih dan bebas dari korupsi.

Baca Juga:

Penyidik Kebut Pemberkasan Kasus Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Sementara, hal yang meringankan, Djoko Tjandra dianggap sopan di persidangan. Dalam amar tuntutan, penuntut umum juga menolak permohonan Djoko Tjandra untuk menjadi justice collaborator atas surat yang diajukan tertanggal 4 Februari 2021.

Penuntut umum menganggap Djoko Tjandra merupakan pelaku utama dalam kasus dugaan suap pejabat negara. Hal tersebut karena Djoko Tjandra berposisi sebagai pihak pemberi suap.

"Menyatakan permohonan terdakwa Joko Soegiarto Tjandra untuk menjadi justice collaborator tidak diterima," ucap dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Panglima TNI Minta Tim SAR Cari Black Box CVR
Indonesia
Panglima TNI Minta Tim SAR Cari Black Box CVR

Black box atau kotak hitam untuk FDR pesawat Sriwijaya Air SJ 182 sudah ditemukan oleh TNI AL

TransJakarta Angkut Nakes Jam 11 Malam
Indonesia
TransJakarta Angkut Nakes Jam 11 Malam

bus TransJakarta akan melayani tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 dari pukul 22.00 sampai 23.00.

Kelompok Buruh Waspadai Intrik Politik di Sidang Perdana Judicial Review UU Ciptaker
Indonesia
Kelompok Buruh Waspadai Intrik Politik di Sidang Perdana Judicial Review UU Ciptaker

Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana judicial review terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Gedung MK, Selasa (24/11) pukul 11.00.

Update COVID-19 Senin (13/7): 76.981 Positif, 36.689 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Senin (13/7): 76.981 Positif, 36.689 Sembuh

"Penambahan pada pasien positif sebanyak 1.282 kasus," kata Juru Bicara Pemerintah khusus penanganan COVID-19, Achmad Yurianto

Desakan Penundaan Pilkada Buat Malas Pemilih
Indonesia
Desakan Penundaan Pilkada Buat Malas Pemilih

Desakan agar Pilkada Serentak 2020 untuk ditunda akan menurunkan partisipasi pemilih.

Masuk Yogyakarta, Kendaraan Travel Ditahan Sampai Lebaran Usai
Indonesia
Masuk Yogyakarta, Kendaraan Travel Ditahan Sampai Lebaran Usai

Sanksi tegas diberikan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah adanya angkutan yang menyelundupkan penumpang.

Luhut Perintahkan BPJS Kesehatan Percepat Klaim Perawatan Pasien COVID-19
Indonesia
Luhut Perintahkan BPJS Kesehatan Percepat Klaim Perawatan Pasien COVID-19

Dari 1906 RS penyelenggara pelayanan COVID- 19 di seluruh Indonesia, hanya 1356 Rumah Sakit yang sudah mengajukan klaim. Sisanya sebanyak 550 RS belum mengajukan klaim.

Akibat COVID-19, Pemprov DKI Gabung Dana Rutin dan Berkala KJP Plus
Indonesia
Akibat COVID-19, Pemprov DKI Gabung Dana Rutin dan Berkala KJP Plus

Ada dana tambahan bagi siswa yang baru lulus SMA/SMK

Kasus Asabri, Kejagung Periksa Building Manager Apartement South Hills
Indonesia
Kasus Asabri, Kejagung Periksa Building Manager Apartement South Hills

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Building Manager Apartemen South Hills berinisial MUS, dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri (Persero).

UU Ciptaker Tuai Polemik, KIP Minta Sosialisasi Draf UU Secara Benar
Indonesia
UU Ciptaker Tuai Polemik, KIP Minta Sosialisasi Draf UU Secara Benar

Presiden atau pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat setelah pengesahan UU Cipta Kerja di DPR dengan membuka dan mempermudah akses masukan dari masyarakat.