Alasan Dewas Tak Lanjutkan Sidang Etik Firli Cs Dinilai Mengada-ada Ketua KPK, Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) mempertanyakan putusan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang tidak melanjutkan pengaduan terhadap Firli Bahuri Cs ke persidangan etik.

Diketahui Dewas menyatakan Pimpinan KPK tidak cukup bukti melanggar etik terkait polemik TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Baca Juga

Dewas KPK Nyatakan Firli Cs Tidak Cukup Bukti Langgar Etik dalam Polemik TWK

"Kami menganggap tidak cukup bukti adalah alasan yang sangat mengada-ada. Sebab, Dewan Pengawas memiliki wewenang penuh untuk mencari bukti, dari data awalan yang kami sampaikan saat pengaduan," kata salah seorang perwakilan pegawai, Rizka Anungnata dalam keterangannya, Jumat (23/7).

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyidik KPK ini menilai Dewas punya posisi yang sangat kuat di internal KPK sebagai lembaga yang ditunjuk untuk mengawasi KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk dalam hal kepegawaian.

Rizka lantas menyinggung perbedaan hasil pemeriksaan Dewas dengan Ombudsman RI. Padahal, kata Rizka, data dan bukti yang diserahkan kepada kedua lembaga tersebut sama.

"Perbedaan putusan ini, kami duga terjadi karena Ombudsman lebih memiliki niat dan kemauan untuk mengungkap kebenaran dan pelanggaran yang terjadi," ujarnya.

Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK
Ketua KPK Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK

Sedangkan Dewas, menurut Rizka, sangat bersifat pasif tidak berusaha menggali informasi lebih dalam, bahkan dalam melakukan pemeriksaan pihaknya merasakan Dewas lebih terlihat sebagai pengacara yang membela pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Firli Cs sebagai terlapor.

"Padahal jika pegawai yang dilaporkan kesannya tidak demikian," tegas Rizka.

Rizka melanjutkan pihaknya akan membantu Dewas untuk mencari data dan informasi lebih lanjut sebagai tambahan bukti sehingga Dewas bisa lebih utuh melihat permasalahan ini apalagi dengan adanya temuan temuan dari Ombudsman.

"Putusan tidak melanjutkan aduan Tim 75 ke sidang etik ini adalah kali kedua setelah sebelumnya hal yang sama juga dilakukan Dewas kepada aduan terhadap Anggota Dewas Indrianto Seno Aji," ujarnya.

Baca Juga

Tak Cukup Bukti, Anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Adji tidak Disidang Etik

Lebih lanjut Rizka berharap aduan pihaknya yang sedang diproses, yakni tentang dugaan pelanggaran etik oleh Pimpinan KPK Lili Pantauli Siregar tidak berakhir sama dengan kurang bukti sebab dugaan pelanggaran etiknya terjadi secara terang benderang.

"Karena kami merasa, dugaan-dugaan pelanggaran etik ini membuat KPK sangat terpuruk dan kehilangan kepercayaan publik," pungkasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Agar Ribuan Desa Nikmati Akses Internet, Pemerintah Gelontorkan Rp26 Triliun
Indonesia
Agar Ribuan Desa Nikmati Akses Internet, Pemerintah Gelontorkan Rp26 Triliun

Masih banyak daerah yang mengalami persoalan jaringan dan kesulitan untuk mendapatkan akses internet yang memadai, terutama di luar Jawa.

Virus Corona DKI Menggila, PSI Minta Anies Terapkan Jam Malam
Indonesia
Virus Corona DKI Menggila, PSI Minta Anies Terapkan Jam Malam

Pemprov DKI diminta untuk menerapkan kebijakan pengetatan dalam menekan lonjakan virus corona.

Prihatin Jokowi Kerap Dikritik Tak Beretika, Megawati: Beliau Sampai Kurus
Indonesia
Prihatin Jokowi Kerap Dikritik Tak Beretika, Megawati: Beliau Sampai Kurus

Megawati pun meminta agar kritik yang disampaikan secara konstruktif dan solutif

Aturan Pelaku Perjalanan dari Luar Negeri ke Indonesia Makin Ketat
Indonesia
Aturan Pelaku Perjalanan dari Luar Negeri ke Indonesia Makin Ketat

Wiku menyebut, reaksi antibody setiap penyintas COVID-19 berbeda-beda tiap individu

Kemenkes Tegaskan Vaksinasi Dosis Ketiga Khusus Nakes, Masyarakat Dilarang Ambil Jatah
Indonesia
Kemenkes Tegaskan Vaksinasi Dosis Ketiga Khusus Nakes, Masyarakat Dilarang Ambil Jatah

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan vaksinasi dosis ketiga hanya diberikan kepada tenaga kesehatan. Masyarakat umum dilarang ambil jatah.

Ismail Sabri Jadi PM Malaysia Gantikan Muhyiddin Yassin
Dunia
Ismail Sabri Jadi PM Malaysia Gantikan Muhyiddin Yassin

Ismail Sabri Yaakob akhirnya ditunjuk sebagai Perdana Menteri Malaysia kesembilan.

MPR: Hari Kebebasan Pers Momentum Kembali ke Tujuan Bernegara
Indonesia
MPR: Hari Kebebasan Pers Momentum Kembali ke Tujuan Bernegara

Politisi PKB itu berharap agar pers Indonesia kembali kepada khittah-nya

Pemkot Solo Kembali Dapat Bantuan 200 Tabung Oksigen dari Singapura
Indonesia
Pemkot Solo Kembali Dapat Bantuan 200 Tabung Oksigen dari Singapura

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo kembali mendapatkan bantuan 200 tabung oksigen dari Shopee Singapura.

Klarifikasi KPK Terkait Tawaran ke Novel Baswedan Cs Kerja di BUMN
Indonesia
Klarifikasi KPK Terkait Tawaran ke Novel Baswedan Cs Kerja di BUMN

KPK menyampaikan klarifikasi terkait berbagai opini yang berkembang mengenai penyaluran kerja bagi pegawai nonaktif KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Kecelakaan Naik Travel Gelap Saat Mudik, Penumpang Tak Ditanggung Asuransi
Indonesia
Kecelakaan Naik Travel Gelap Saat Mudik, Penumpang Tak Ditanggung Asuransi

“Mereka yang menggunakan travel gelap bila terjadi kecelakaan maka tidak akan ditanggung klaimnya oleh asuransi,” katanya di Lapangan Lantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (29/4).