Alasan Demokrat Versi KLB Tak Kunjung Serahkan Berkas ke Kemenkumham Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) Jhoni Allen. ANTARA/Genta Tenri Mawangi

MerahPutih.com - Sekjen Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Jhoni Allen Marbun mengakui, pihaknya belum melaporkan hasil KLB Deli Serdang, Sumatera Utara, ke Kemkumham. Jhoni menyebut, berkas-berkas hasil KLB masih berproses.

Ia menuturkan, kedatangannya ke Kemenkumham kelak tak akan memicu kegaduhan.

"Sesegera mungkin (melapor ke Kemenkumham). Tidak perlu buru-buru, tidak perlu demo-demo," katanya kepada wartawan, Kamis (11/3).

Baca Juga:

Ini Alasan KLB Tunjuk Moeldoko Jadi Ketua Umum Demokrat

Jhoni menyadari, ada berkas yang belum lengkap, salah satunya dokumentasi acara KLB.

"Hanya dokumentasi bahwa acara betul, pesertanya (KLB) penuh, bahkan di luar. Itu memang sedikit kita lengah karena tidak ada niat lain-lainnya, dokumentasi saja. Sedang dikumpulkan dari yang membawa kamera itu," ucapnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat versi KLB Deli Serdang Jhoni Allen Marbun. (Foto: MP/Kanugrahan)
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat versi KLB Deli Serdang Jhoni Allen Marbun. (Foto: MP/Kanugrahan)

Ia juga menyatakan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, adalah konstitusional.

Sebab, AD/ART 2020 yang saat ini dimiliki kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dianggap bertentangan dengan UU 2/2008 tentang Partai Politik.

Jhoni Allen Marbun menyebut sejumlah cacat kubu AHY. Misalnya, posisi ketua umum yang memiliki kekuasaan penuh.

"Sekjen dan yang lain hanya membantu," kata Jhoni.

Baca Juga:

Kader Demokrat Soloraya Gelorakan Lawan Moeldoko

Demikian pula dengan posisi ketua Majelis Tinggi partai yang dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ketua Majelis Tinggi bisa menentukan calon ketua umum. Kemudian bisa menentukan kongres atau kongres luar biasa," katanya.

Sementara, Mahkamah Partai hanya memberi rekomendasi kepada Majelis Tinggi.

"Semua ini ada di AD/ART 2020, sementara UU Partai Politik mengatur hal yang sangat fundamental," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Propam Minta Demokrat Buat Laporan Soal Intimidasi Polisi terhadap Kader

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Politikus PDIP Nilai Sekarang Saatnya Jokowi 'Tarik Rem' Redam Lonjakan Kasus COVID-19
Indonesia
Politikus PDIP Nilai Sekarang Saatnya Jokowi 'Tarik Rem' Redam Lonjakan Kasus COVID-19

Khusus di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, keterisian sudah 67 persen

PPP Nilai UU Pemilu Tidak Perlu Direvisi
Indonesia
PPP Nilai UU Pemilu Tidak Perlu Direvisi

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI menilai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) tidak perlu direvisi.

Survei Alvara: Masyarakat Cemas Tertular COVID-19 Setelah New Normal
Indonesia
Survei Alvara: Masyarakat Cemas Tertular COVID-19 Setelah New Normal

Dilema itu terutama dirasakan pada masyarakat menengah ke bawah

Jelang Pemungutan Suara, Komnas HAM Soroti Lonjakan COVID-19
Indonesia
Jelang Pemungutan Suara, Komnas HAM Soroti Lonjakan COVID-19

KPU daerah didorong untuk berkoordinasi secara intensif dengan gugus tugas di daerah dan dinas kesehatan serta mempersiapkan langkah kedaruratan.

Ini Kasus yang Membuat Bupati Kutai Timur Kena OTT KPK
Indonesia
Ini Kasus yang Membuat Bupati Kutai Timur Kena OTT KPK

Tim penindakan KPK menangkap Ismunandar beserta sang istri dan Kepala Bapeda Kutai Timur di sebuah hotel di Jakarta.

Kominfo Minta YouTube Blokir Akun Jozeph Paul Zhang
Indonesia
Kominfo Minta YouTube Blokir Akun Jozeph Paul Zhang

Kementerian Komunikasi dan Informatika melayangkan surat pada YouTube agar memblokir akun Jozeph Paul Zhang karena berisi ujaran kebencian.

Jaksa Tuntut Brigjen Prasetijo 2 Tahun 6 Bulan Penjara
Indonesia
Jaksa Tuntut Brigjen Prasetijo 2 Tahun 6 Bulan Penjara

JPU menuntut majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menjatuhkan hukuman dua tahun dan enam bulan penjara terhadap Brigjen Prasetijo Utomo.

Catat Rekor Baru, Kasus Harian COVID-19 di Indonesia Tembus 4.168 Orang
Indonesia
Catat Rekor Baru, Kasus Harian COVID-19 di Indonesia Tembus 4.168 Orang

Dengan tambahan tersebut, total jumlah kasus positif COVID-19 mencapai 240.687 kasus

Anggota Dewas Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Bermasalah
Indonesia
Anggota Dewas Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Bermasalah

75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan

Penyidik Korek Aliran Dana Cleaning Service Kejagung yang Diduga Bersaldo Ratusan Juta
Indonesia
Penyidik Korek Aliran Dana Cleaning Service Kejagung yang Diduga Bersaldo Ratusan Juta

Petugas kebersihan bernama Joko itu merupakan saksi dalam kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung.