Alasan Baleg Tarik RUU PKS Dari Pembahasan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas berbicara saat memimpin rapat kerja di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/pras. (ANTARA/ADITYA PR

MerahPutih.com - Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) ditarik dari pembahasan Badan Legislasi DPR. Penarikan ini mendapatkan kecaman dari publik yang menunggu aturan untuk perlindungan perempuan ini segera disahkan.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan alasan Komisi VIII DPR RI meminta menarik RUU ini, karena masih menunggu pengesahan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ia menegaskan, dari penjelasan Komisi VIII DPR, yang menjadi pengusul RUU ini, karena masih menunggu pengesahan RUU tentang KUHP yang akan sangat terkait dari sisi penjatuhan sanksi.

Baca Juga:

Djoko 'Joker' Tjandra Berkeliaran, Kinerja Kejagung dan Kemenkum HAM Dipertanyakan

"Jadi itu alasannya kenapa Komisi VIII DPR RI menarik RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual," kata Supratman dalam Rapat Kerja (Raker) Baleg dengan pemerintah dan DPD, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2020.

Anggota Baleg DPR RI yang juga anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengusulkan, RUU PKS diserahkan dan dibahas di Baleg DPR serta disesuaikan menjadi usulan Baleg.

Namun, usulan ini, tidak bisa Pimpinan DPR menyerahkan langsung kepada Baleg DPR karena harus melalui mekanisme Rapat Paripurna.

Baca Juga:

Mahasiswa PTN Yogyakarta KKN di Masa Pandemi, Bagaimana Caranya?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Disarankan Segera Percepat Penggabungan Asabri-BPJS TK
Indonesia
GoRide dan GrabBike Resmi 'Hilang' dari Aplikasi
Indonesia
GoRide dan GrabBike Resmi 'Hilang' dari Aplikasi

Belum ada keterangan resmi dari pihak Gojek maupun Grab

KPK Enggan Campuri Kasus Penyelundupan Harley Eks Dirut Garuda
Indonesia
KPK Enggan Campuri Kasus Penyelundupan Harley Eks Dirut Garuda

Jika ditemukan adanya indikasi korupsi, perkara tersebut kemungkinan besar akan ditangani oleh kepolisian

Pilkada 2020, DPD PDIP Jateng Siap Sapu Bersih di 21 Daerah
Indonesia
Pilkada 2020, DPD PDIP Jateng Siap Sapu Bersih di 21 Daerah

"Target resmi yang diberikan DPP belum resmi dicanangkan. Kami maunya ya semua (menang)," ujar Bendahara DPD PDIP Jateng, Agustina

Mantan Pecandu Narkoba Jangan Harap Nyaleg Lewat Partai Islam Ini
Indonesia
Mantan Pecandu Narkoba Jangan Harap Nyaleg Lewat Partai Islam Ini

Narkoba itu kan sudah menjadi musuh bersama

Pegawai BUMN Kembali Bekerja pada 25 Mei, Ini Klarifikasi Erick Thohir
Indonesia
Pegawai BUMN Kembali Bekerja pada 25 Mei, Ini Klarifikasi Erick Thohir

Sementara bagi seluruh BUMN untuk kembali aktif berkantor menunggu pengumuman resmi dari pemerintah pusat

Pemprov Jabar Tawarkan 209 Proyek Investasi Senilai Rp700 T
Indonesia
Pemprov Jabar Tawarkan 209 Proyek Investasi Senilai Rp700 T

proyek tersebut mayoritas berkaitan infrastruktur, antara lain di bidang transportasi, Light Rail Transit (LRT), hingga pemukiman dan perumahan warga.

 Ini Sikap PDIP Soal Kebijakan 'New Normal' Presiden Jokowi
Indonesia
Ini Sikap PDIP Soal Kebijakan 'New Normal' Presiden Jokowi

"Di the new normal, yang perlu kita lakukan adalah membangun kesadaran hidup disiplin dan meningkatkan sistem imunitas tubuh kita di dalam menghadapi situasi yang tidak mudah ini," ujar Hasto.

Kasus COVID-19 di Secapa AD Jadi Teguran Keras Pemerintah
Indonesia
Kasus COVID-19 di Secapa AD Jadi Teguran Keras Pemerintah

Dia meminta, pemerintah kembali mempertimbangkan opsi pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

 Imbas Pandemi Corona, Atlet NPC Asian Paragames Filipina Dipulangkan
Indonesia
Imbas Pandemi Corona, Atlet NPC Asian Paragames Filipina Dipulangkan

"Sebanyak 10 peserta APG 2020 di Filipina setuju APG diundur awal Oktober. Ya nanti kalau Juli virus corona sudah mereda, maka awal Agustus akan dipanggil lagi untuk pelatnas singkat," kata dia.