Akun WhatsApp 7 Pegawai Nonaktif KPK Diretas Logo KPK. (Antara Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Sebanyak tujuh pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami peretasan.

Peretasan itu terjadi bertepatan dengan aksi demonstrasi yang dilakukan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di kantor KPK, Senin (27/9), sekitar pukul 14.30 WIB.

Pegawai nonaktif KPK Ronald Paul Sinyal membenarkan hal tersebut. Dia mengakui akun WhatsApp rekan-rekannya juga mengalami peretasan.

"Mereka diambil nomornya. Jadi kalau mau diaktifkan lagi harus ke pihak provider," kata Ronald kepada wartawan, di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (27/9).

Baca Juga:

KPK Dinilai Makin Garang dan Kuat Tanpa Novel Baswedan Cs

Ronald mengungkapkan, ketujuh rekannya yang mengalami peretasan akun WhatsApp antara lain Farid Andhika, Benydictus Siumlala, Ambarita Damanik, Tri Artining Putri, Chriestie Afriani, Waldy Gagantika, dan Qurotul Aini Mahmudah.

Diketahui, BEM SI menggelar unjuk rasa di gedung KPK lantara ultimatum mereka tak digubris Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ultimatum yang dimaksud, terkait nasib pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipecat akibat tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Aliansi BEM Seluruh Indonesia dengan Gerakan Selamatkan KPK kembali bergerak, untuk menindaklanjuti dari ultimatum Jokowi yang telah melewati 3x24 jam dari ultimatum dikirimkan," kata Koordinator Media BEM SI Muhammad Rais dalam keterangannya, Senin (27/9).

 Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan aksi demonstrasi di kantor KPK. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan aksi demonstrasi di kantor KPK. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

BEM SI menilai, Jokowi tidak menunjukkan keberpihakannya kepada 56 pegawai KPK yang akan dipecat, dengan tidak menggubris ultimatum yang mereka berikan.

Di sisi lain, mereka menyebut KPK kini tidak lagi menjadi lembaga negara yang memberantas korupsi, melainkan berubah menjadi Komisi Perlindungan Korupsi.

"Bagaimana tidak? Pegawai-pegawai jujur telah disingkarkan dengan adanya TWK dengan dalih wawasan kebangsaan hingga timbul fitnah dugaan Taliban tanpa alasan," tegas Rais.

Baca Juga:

BEM SI Geruduk KPK, Firli Bahuri Pilih Terbang ke Jambi

KPK, kata Rais, yang seharusnya memberantas korupsi di negeri ini justru digembosi saat gencar-gencarnya memberantas kasus besar.

"Indonesia sedang tidak baik-baik saja, bukan ini reformasi yang kita mau. Maka dari itu, Aliansi BEM Seluruh Indonesia dengan Gerakan Selamatkan KPK mengajak seluruh mahasiswa di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan seluruh elemen masyarakat untuk mengikuti Aksi Nasional," ujar Rais. (Pon)

Baca Juga:

KPK Ogah Tanggapi Demo BEM SI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Asabri, Pakar Hukum Sebut DO Hakim Mulyono Sudah Tepat dari Sisi Aturan
Indonesia
Kasus Asabri, Pakar Hukum Sebut DO Hakim Mulyono Sudah Tepat dari Sisi Aturan

Dissenting opinion (DO) yang dilakukan anggota majelis hakim PN Jakarta Pusat Mulyono Dwi Purwanto dalam kasus Asabri sudah tepat dari segi aturan atau undang-undang.

[HOAKS atau FAKTA] Vaksin COVID-19 Diberikan Setiap 6 Bulan Sekali
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Vaksin COVID-19 Diberikan Setiap 6 Bulan Sekali

Beberapa penelitian menyebut bahwa antibodi di dalam tubuh yang dihasilkan vaksin corona menurun setelah enam bulan menerima dosis kedua

Pakar Hukum Paparkan Tiga Cara Perjuangkan Presidential Threshold 0 Persen
Indonesia
Pakar Hukum Paparkan Tiga Cara Perjuangkan Presidential Threshold 0 Persen

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, memaparkan tiga cara untuk memperjuangkan Presidential Threshold 0 persen.

[HOAKS atau FAKTA]: PBB Jatuhkan Sanksi atas Penyadapan Australia di Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: PBB Jatuhkan Sanksi atas Penyadapan Australia di Indonesia

Isi video tersebut antara lain menampilkan pertemuan sejumlah forum yang dihadiri Sekretaris Jenderal PBB dan Menteri Luar Negeri Indonesia.

Tempat Tidur Isolasi Terkendali di Jakarta Belum Banyak Terpakai
Indonesia
Tempat Tidur Isolasi Terkendali di Jakarta Belum Banyak Terpakai

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan 6 lokasi isolasi terkendali yang diperuntukkan bagi pasien COVID-19 dengan gejala ringan ataupun tanpa gejala.

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Kritis Karena Terkena Kutukan dari Ahok
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Kritis Karena Terkena Kutukan dari Ahok

Beredar postingan di YouTube oleh akun bernama POLITIK INDONESIA, memposting video dengan thumbnail yang menyatakan bahwa Anies Baswedan sedang kritis karena kutukan Ahok.

Firli Bahuri Ingatkan Kader Parpol Rentan Korupsi
Indonesia
Firli Bahuri Ingatkan Kader Parpol Rentan Korupsi

Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan kader partai politik (parpol) rentan melakukan tindak pidana korupsi.

Pemerintah Jamin Harga Bahan Pokok Stabil Meski BBM Naik
Indonesia
Pemerintah Jamin Harga Bahan Pokok Stabil Meski BBM Naik

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan memastikan harga barang kebutuhan pokok tetap stabil di masyarakat usai pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Prakiraan Cuaca Wilayah DKI Jakarta Hari Ini
Indonesia
Prakiraan Cuaca Wilayah DKI Jakarta Hari Ini

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah DKI Jakarta diguyur hujan ringan pada Senin (31/1) siang.

3 Tersangka Penyelewengan Dana ACT Dilimpahkan ke Kejari Jaksel
Indonesia
3 Tersangka Penyelewengan Dana ACT Dilimpahkan ke Kejari Jaksel

Ketiga tersangka itu adalah Ahyudin selaku mantan Presiden ACT, Ibnu Khajar selaku Presiden ACT periode 2019-2022, dan Hariyana Hermain selaku Senior Vice President & Anggota Dewan Presidium ACT.