Akumindo: Kebijakan Anies Rugikan UMKM Penertiban area kantin yang menyediakan makan di tempat di kawasan Cakung, Jakarta, Selasa (15/9/2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.

Merahputih.com - Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Ikhsan Ingratubun menyebut kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang masyarakat menyantap makanan di rumah makan, kafe, serta restoran merugikan pelaku UMKM. Terlebih, kebijakan itu sangat tidak berpihak kepada pelaku usaha makanan.

"Sangat merugikan dan kebijakan yang tidak berpihak kepada UMKM," ujar Ikhsan kepada Merahputih.com, Kamis (17/9).

Baca Juga:

9.734 Warga Disanksi Gegara Langgar Protokol Kesehatan Saat PSBB Jakarta

Ikhsan pun menyayangkan kebijakan Anies ini yang dinilai tak adil. Karena aturan itu bertolak belakang dengan hiburan mal. Orang nomor satu pun dianggap pilih kasih dalam membuat kebijakan.

Sebab mal yang lebih rentan terjangkit corona karena kerap berkerumun, tak dilakukan penutupan. Kemudian tempat makanan diwajibkan untuk melayani take away atau dibungkus.

"Penularan kan dari kerumunan orang. Mal jauh lebih rame kerumunan daripada Warung makan atau restoran," terang dia.

Petugas gabungan TNI, Polri, Satpol PP Kota Jakarta Selatan melaksanakan operasi yustisi disiplin protokol kesehatan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2020) (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Petugas gabungan TNI, Polri, Satpol PP Kota Jakarta Selatan melaksanakan operasi yustisi disiplin protokol kesehatan di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2020) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Ikhsan lebih setuju, jika pelaku rumah makan hanya diharuskan menaati protokol kesehatan. Sebelum masa PSBB jilid II atau saat PSBB transisi. Kalau kebijakan Anies Baswedan tak memperbolehkan masyarakat makan di tempat ini memberatkan pelaku UMKM.

"Tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Warung dan Restoan Jaga jarak. Kurangi kursi hingga 50 sampai dengan 60 persen," terangnya.

Baca Juga:

Haji Lulung Sebut Penerapan PSBB Jilid 2 Keinginan Jokowi

Perbedaan kebijakan yang di keluarkan pemerintah DKI dengan pusat karena secara politik keduanya berbeda. Sebagai contoh, pemerintah pusat mendorong untuk menggerakan perekonomian. Tapi kebijakan tak boleh makan di tempat saat di kafe, restoran ini bertentangan pada keinginan pusat.

Lagi-lagi kebijakan Anies ini merugikan UMKM. "Ya. Berlawanan secara Politik maka UMKM sebagai korban kebijakan politik," tutupnya. (Asp)

Kredit : asropihs

Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH