Akui Jadi Saksi Kasus Kerumunan Petamburan Rizieq, Wagub DKI: Gak Bisa Hadir Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membenarkan dirinya menjadi saksi dalam sidang perkara kerumunan Petamburan pada 14 November 2020 lalu.

"Kan memang ada undangannya," ujar Wagub Riza di Jakarta, pada Senin (19/4).

Riza menyampaikan, dalam undangan, hari ini dijadwalkan sebagai saksi kasus kerumunan Petamburan. Tapi karena ada pekerjaan di Pemprov DKI, dirinya tak dapat menghadiri sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

Baca Juga:

Wagub DKI Jadi Saksi Terdakwa Rizieq Kasus Kerumunan Petamburan

"Iya tapi kan gak bisa. Seperti hari ini kan ada rapat paripurna," ungkapnya.

Sebelumnya, tim kuasa hukum terdakwa Rizieq Shihab, Azis Yanuar menyampaikan, Wagub DKI akan menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Rizieq Shihab kasus dugaan kekarantinaan kesehatan kerumunan Petamburan.

Azis menuturkan, Gubernur Anies Baswedan tidak masuk dalam daftar saksi dari jaksa penuntut umum (JPU) kasus Petamburan.

"Engga, engga, (Anies Baswedan) engga ada di kesaksian. Yang ada Wakil Gubernur," papar Azis.

Sidang lanjutan Rizieq Shihab dengan agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (19/4/2021). ANTARA/Yogi Rachman
Sidang lanjutan Rizieq Shihab dengan agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (19/4/2021). ANTARA/Yogi Rachman

Hari ini, PN Jaktim menggelar dua perkara kasus kekarantinaan kesehatan kerumunan Petamburan dan perkara Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Humas PN Jaktim Alex Adam Faisal mengatakan, untuk persidangan kasus kerumunan Petamburan dilaksanakan pada Senin (19/4) siang.

Baca Juga:

20 Warga Reaktif COVID-19 Usai Kegiatan Rizieq Shihab di Megamendung

Rizieq didakwa melanggar karantina kesehatan dengan mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Kegiatan tersebut digelar saat masa pandemi COVID-19.

Dalam kasus ini, Rizieq tak sendiri. Ada eks petinggi FPI yang terbelit perkara yang sama antara lain Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus, dan Maman Suryadi.

Haris Ubaidilah sebagai ketua panitia acara, Idrus sebagai kepala seksi acara, dan Ali Alwi Alatas sebagai sekretaris panitia. (Asp)

Baca Juga:

Hari Ini PN Jaktim Kembali Gelar Sidang Kasus Kerumunan Rizieq

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Keponakan Surya Paloh Bersedia Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
Keponakan Surya Paloh Bersedia Disuntik Vaksin COVID-19

Hal ini dilakukan keponakan Surya Paloh, untuk menepis keraguan masyarakat khususnya masyarakat Jakarta terhadap vaksin asal Tiongkok itu.

Sah! Pemerintah Keluarkan Aturan Lembaga Pengelola Investasi
Indonesia
Sah! Pemerintah Keluarkan Aturan Lembaga Pengelola Investasi

LPI memperoleh dukungan modal awal sebesar Rp15 triliun atau setara dengan sekitar USD1 miliar dari APBN Tahun 2020.

Begini Modus Buzzer Jadi Alat Mafia Tanah Lawan Kementerian ATR/BPN
Indonesia
Begini Modus Buzzer Jadi Alat Mafia Tanah Lawan Kementerian ATR/BPN

"Mereka membolak-balikkan pesan, seolah-olah rasional, fakta. Melakukan pengemasan dan framing untuk tujuan-tujuan tertentu. Itu harus kita hadapi, lawan," tuturnya.

Harapan Ketum PBNU di Hari Natal
Indonesia
Harapan Ketum PBNU di Hari Natal

Di hari kelahiran Yesus Kristus, Said mengharapkan bangsa Indonesia dapat hidup secara damai ke depannya.

Amerika Rusuh, WNI Diminta Patuhi Jam Malam
Dunia
Amerika Rusuh, WNI Diminta Patuhi Jam Malam

Perintah jam malam tersebut dapat berdampak konsekuensi hukum bagi yang melanggar. Namun perintah jam malam tidak berlaku untuk pekerja esensial.

Kejagung Kembalikan Berkas Perkara Rizieq ke Bareskrim
Indonesia
Kejagung Kembalikan Berkas Perkara Rizieq ke Bareskrim

Rizieq disangkaan melanggar Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

KPK Dalami Penunjukan Langsung Vendor Bansos
Indonesia
KPK Dalami Penunjukan Langsung Vendor Bansos

KPK menduga Mensos menerima suap senilai Rp17 miliar dari fee pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Jabodetabek.

DPD Minta Polri Usut Tuntas Oknum Polisi Jual Senjata Api ke KKB
Indonesia
DPD Minta Polri Usut Tuntas Oknum Polisi Jual Senjata Api ke KKB

“Kita mendorong Kepolisian untuk mengungkap dan mengusut tuntas hasil temuan transaksi senjata api ilegal tersebut hingga ke jaringan utama dan seluruh pihak yang terlibat,” kata Nono Sampono

Jokowi Bakal Digugat ke PTUN Jika Tak Cabut Kewarganegaraan Djoko Tjandra
Indonesia
Jokowi Bakal Digugat ke PTUN Jika Tak Cabut Kewarganegaraan Djoko Tjandra

Boyamin mengultimatum akan menggugat Presiden Jokowi

 Dinilai Bentuk Pelanggaran Hukum, Perpres Kenaikan Iuran BPJS Akan Digugat
Indonesia
Dinilai Bentuk Pelanggaran Hukum, Perpres Kenaikan Iuran BPJS Akan Digugat

Pasalnya, lanjut Iswan, dalam Perpres tersebut pemerintah menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan yang sebelumnya Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Perpres terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan.