Aktivitas Keuangan Ilegal Melonjak, Literasi Warga Rendah Ilustrasi pencurian data. (Foto: Kapersky)

MerahPutih.com - Keamanan siber menjadi salah satu yang harus diberhatikan industri keuangan Indonesia, seiring meningkatnya transaksi digital masyarakat agar mengindari adanya berbagai masalah penyalahgunaan data serta penipuan pada konsumen atau masyarakat.

"OJK juga mendorong rencana pemerintah untuk menerbitkan peraturan perlindungan data pribadi yang penting untuk melindungi data masyarakat dalam menggunakan jasa dan layanan jasa keuangan digital," ungkap Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam acara OJK-OECD Conference di Jakarta, Kamis (2/12).

Baca Juga:

OJK Resmi Beri Izin Anak Menlu Retno Pimpin Bank Aladin Syariah

Seluruh upaya tersebut, merupakan langkah dalam meningkatkan perlindungan konsumen, keamanan investor, dan transaksi keuangan digital yang efisien.

Selain itu, OJK juga akan terus meningkatkan literasi digital masyarakat mengingat sifat transaksi keuangan digital yang canggih, agar masyarakat tidak lagi terjebak dalam penawaran pinjaman online (pinjol) ilegal dan bisa memanfaatkan fintech lending atau platform keuangan digital lain yang terdaftar di OJK ataupun regulator lain.

Ia memaparkan, Sejak 2018 otoritas telah berhasil menutup 3.800 aktivitas pinjol ilegal, sehingga seluruhnya sudah tidak memiliki akses lagi kepada masyarakat.

Wimboh menjelaskan, beberapa rencana kebijakan OJK ke depan mengenai literasi keuangan digital, antara lain penerbitan regulasi perilaku pasar atau market conduct sektor jasa keuangan mengenai pengembangan produk keuangan, serta menyediakan platform alternatif bagi nasabah untuk menyelesaikan perselisihan dengan lembaga keuangan.

"Kami juga akan meningkatkan efektifitas mekanisme pengaduan konsumen di OJK melalui platform digital," tuturnya.

Ia menilai, edukasi dan literasi keuangan terus digiatkan terutama kepada konsumen yang tidak tergapai oleh perbankan, golongan tersebut tentunya sangat membutuhkan jangkauan OJK.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menilai peningkatan perlindungan konsumen menjadi sangat penting saat ini, seiring dengan industri jasa keuangan yang semakin kompleks, semakin dinamis, dan semakin rentan terhadap risiko baru.

"Oleh karena itu kami juga menempatkan perlindungan konsumen dan literasi keuangan sebagai perhatian kami dalam pembahasan keuangan inklusif," kata Menkeu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

Penguatan sistem perlindungan konsumen perlu dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen, meningkatkan kesadaran lembaga keuangan tentang pentingnya perlindungan konsumen, dan mencapai peningkatan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan.

Tingginya kasus aktivitas keuangan ilegal di Indonesia tidak terlepas dari literasi keuangan yang relatif rendah, di mana berdasarkan catatan OJK hanya sebesar 38,03 persen pada 2019, jauh lebih rendah dari indeks inklusi keuangan.

"Angka tersebut menunjukkan bahwa banyak masyarakat di Indonesia yang menggunakan jasa keuangan bahkan tanpa memiliki kemampuan untuk memahami atau memiliki literasi keuangan yang memadai," ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Baru 62 Persen Legislator DKI Lapor LHKPN, Sekretaris DPRD: Mereka Lupa
Indonesia
Baru 62 Persen Legislator DKI Lapor LHKPN, Sekretaris DPRD: Mereka Lupa

“Mereka pada mau lapor, cuma kayak kemarin ada anggota dewan yang mengaku lupa. Jadi, nggak ada maksud dari mereka untuk tidak melapor,” ucap Augustinus.

Anies Buka Posko Pengaduan COVID-19 Tiap Kelurahan
Indonesia
Anies Buka Posko Pengaduan COVID-19 Tiap Kelurahan

Pemprov DKI Jakarta membuat posko pengaduan COVID-19 di masa genting peningkatan laju kasus aktif virus corona, yang tersebar di 267 Kelurahan Jakarta.

Hari Pertama PPKM Darurat, Kondisi Jakarta Seperti Sedang 'Berobat'
Indonesia
Hari Pertama PPKM Darurat, Kondisi Jakarta Seperti Sedang 'Berobat'

Kasubag Humas Polres Jakarta Pusat AKP Sam Suharto memastikan pembatasan di Jakarta akan berlangsung 1 x 24 jam penuh

Satu Tahun Pandemi, Belanja Sektor Kesehatan Capai Rp 490 Triliun
Indonesia
Satu Tahun Pandemi, Belanja Sektor Kesehatan Capai Rp 490 Triliun

Situasi itu menggambarkan betapa besarnya potensi usaha dan bisnis di sektor kesehatan yang saat ini bergulir di Indonesia.

KY Usulkan 11 Calon Hakim Agung ke DPR
Indonesia
KY Usulkan 11 Calon Hakim Agung ke DPR

CHA yang diusulkan telah memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuan kepada DPR.

Penimbun Bahan Pokok Ramadan Bakal Dibui 5 Tahun
Indonesia
Penimbun Bahan Pokok Ramadan Bakal Dibui 5 Tahun

Siapapun yang berani menimbun barang bakal dipidanakan 5 tahun penjara.

25,5 Juta Rakyat Indonesia Sudah Divaksin COVID-19
Indonesia
25,5 Juta Rakyat Indonesia Sudah Divaksin COVID-19

Pemerintah telah melakukan 25,5 juta suntikan vaksin COVID-19 kepada masyarakat.

Din Syamsuddin Ogah Tanggapi Ocehan Ngabalin
Indonesia
Din Syamsuddin Ogah Tanggapi Ocehan Ngabalin

Biarlah rakyat yang menilai siapa sebenarnya yang berotak sungsang

Seorang Anggota TNI Ditemukan Tak Bernyawa di Lahan Kosong di Depok
Indonesia
Seorang Anggota TNI Ditemukan Tak Bernyawa di Lahan Kosong di Depok

Saat ini, terduga pelaku juga berhasil ditangkap

Janji Sanksi ASN Penerima Bansos, Tjahjo Butuh Risma Setor Dulu Data Lengkap
Indonesia
Janji Sanksi ASN Penerima Bansos, Tjahjo Butuh Risma Setor Dulu Data Lengkap

Menpan RB Tjahjo Kumolo meminta Risma menyetor data lengkap 31.624 PNS yang terindikasi menerima bansos dari pemerintah.