Aktivis PMII Tak Setuju Stafsus Milenial Dibubarkan Foto kolase Staf khusus Presiden Joko Widodo yang baru dari kalangan milenial. (ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A)

MerahPutih.com - Dua Staf Khusus Milenial Presiden telah mengundurkan diri yakni Adamas Belva Syah Devara dan Andi Taufan Garuda Putra. Pasca mundurnya dua stafsus itu, kini muncul desakan agar Presiden membubarkan staf khusus yang berisi anak-anak muda itu.

Usulan datang dari Ketua Umum GP Ansor Gus Yaqut yang menilai keberadaan stafsus milenial nirfaedah. Usulan Gus Yaqut itu langsung ditanggapi Sekretaris Kaderisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Konawe Nikson Alexander. Nixon tak setuju dengan usulan Gus Yaqut.

Baca Juga:

Pelajaran Pahit dari Singkatnya Pengabdian 2 Stafsus Milenial Jokowi

“Kita harus menghargai apa yang menjadi keputusan dua stafsus milenial yang memundurkan diri. Itu bentuk pertanggungjawaban mereka dan sebagai konsekuensi atas kerjaan mereka yang dianggap salah. Bukan malah mengambil kesimpulan untuk membubarkan. Itu pikiran sempit,” ujarnya seperti dikutip bacaberita.co, Jumat (1/5).

Nixon menilai keberadaan stafsus milenial sangat bermanfaat khususnya bagi generasi muda.

Baca Juga:

Pelajaran Pahit dari Singkatnya Pengabdian 2 Stafsus Milenial Jokowi

“Mereka menjadi pintu bagi pemuda Indonesia untuk berkontribusi pada negara. Membantu pemerintah dalam memberdayakan generasi milenial Indonesia. Misalnya para santri. Apalagi di barisan itu ada gugus tugas pondok pesantren. Dan ada juga yang menangani pemberdayaan untuk saudara-saudara kita pemuda di timur,” kata dia.

Tak hanya itu, Nixon berharap, Gus Yaqut selaku ketua organisasi pemuda terbesar di Indonesia agar selalu memberi motivasi dan mengapresiasi pemuda yang ingin berkontribusi bagi negaranya. (*)

Baca Juga:

Respon Wakil Ketua MPR Terkait Mundurnya Dua Stafsus Milenial Jokowi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kadiv Propam Pastikan Penembak Mati Anggota TNI Langsung Dipecat
Indonesia
Kadiv Propam Pastikan Penembak Mati Anggota TNI Langsung Dipecat

Propam akan menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 35 UU No 2/2002

Bos Cucu Perusahaan Tommy Soeharto Digarap KPK
Indonesia
Bos Cucu Perusahaan Tommy Soeharto Digarap KPK

Sejauh ini, KPK telah menetapkan empat orang tersangka

Politikus PDIP Cuma Aktif Jabat Wali Kota Surabaya 3 Hari
Indonesia
Politikus PDIP Cuma Aktif Jabat Wali Kota Surabaya 3 Hari

Reni berharap saat itu Whisnu diangkat sebagai wali kota definitif segera setelah DPRD mengusulkannya

Menkumham Diingatkan Jangan Asal-asalan Bebaskan Napi Koruptor dan Teroris
Indonesia
Menkumham Diingatkan Jangan Asal-asalan Bebaskan Napi Koruptor dan Teroris

Menurut Neta, Yasonna harus lebih selektif lagi dalam membebaskan tahanan.

Pemprov DKI Tak Larang Warga Bersepeda di Sudirman-Thamrin
Indonesia
Pemprov DKI Tak Larang Warga Bersepeda di Sudirman-Thamrin

"Kalau di 31 titik itu mau sepeda ya silahkan gak dilarang. Aktivitasnya mau sepeda ya boleh-boleh aja," ujar Arifin di Jakarta, Jumat (14/8).

Sandi Minta Wagub DKI Sabar dan Jangan Baper
Indonesia
Sandi Minta Wagub DKI Sabar dan Jangan Baper

Sandi menyarankan dua calon wakil gubernur DKI Jakarta Riza Patria dan Nurmansjah Lubis untuk sabar dalam bekerja bersama Gubernur DKI Jakarta Anies.

Selasa (8/9), Penambahan Kasus Corona di Jakarta Capai 1.015 Jiwa
Indonesia
Selasa (8/9), Penambahan Kasus Corona di Jakarta Capai 1.015 Jiwa

Dalam satu hari Selasa (8/9) penambahan kasus COVID-19 di ibu kota sebanyak 1.015 jiwa.

[HOAKS atau FAKTA]: Mobil Esemka Launching Series J-Owi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Mobil Esemka Launching Series J-Owi

"Woooowwwwwww di rezim kali ini, pemerintah sudah launching 2 mobil esemka terbaru. Kalau ini series J-Owi loh dengan warna hitam elegan cocok untuk di sumbangkan kalau kita terkena kasus korupsi"

KPK Dalami Dugaan Mensos Juliari Catut Rp 33 Ribu per Paket Bansos
Indonesia
KPK Dalami Dugaan Mensos Juliari Catut Rp 33 Ribu per Paket Bansos

Seluruh data dan informasi terkait pengadaan bansos tersebut tentu akan didalami

 Pemprov DKI Klaim Telah Beri Layanan Kesehatan Jiwa Terhadap 1.730 Orang
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Telah Beri Layanan Kesehatan Jiwa Terhadap 1.730 Orang

Pembekalan ini, kata Dwi menjadi mekanisme self healing atas dampak pekerjaan yang mungkin dialami agen Call Center 112 yang selalu siap bekerja di bawah situasi krisis.