Aksi Sekitar Istana Ricuh, di DPR/MPR Bubarkan Diri Massa Aksi di Harmoni. (Foto: Kanugrhanan)

MerahPutih.com - Aksi massa yang menolak UU Cipta Kerja, Kamis 8 Oktober 2020 di Istana Negara dihadang polisi. Hampir di seluruh sisi Jalan Medan Merdeka telah diblokade aparat kepolisian. Kericuhan terjadi di jalan yang menuju Istana Negara. Polisi membubarkan massa dengan gas air mata dan air.

Di Jalan Medan Merdeka Timur, puluhan massa mahasiswa mulai berkumpul. Beberapa di antara mereka memakai jas almamater kampus. Namun, Ppara mahasiswa ini tidak bisa lanjut ke Istana untuk melakukan aksi unjuk rasa.

Sementara itu, di Harmoni, massa dari STM dan beberapa mahasiswa. Massa di Harmoni tampak berjumlah lebih banyak. Mereka pun dihadang oleh aparat kepolisian dan TNI. Hadangan ini membuat bentrok di kawasan tersebut.

Baca Juga:

KSPI Tak Ikut Demo Bareng Mahasiswa di Depan Istana Negara

Massa aksi sempat melakukan aksi dorong dan melempari aparat kepolisian. Massa yang terdiri dari mahasiswa, pelajar dari STM dan kaum buruh melakukan orasi di Simpang Harmoni.

Sementara, massa buruh yang berada di Gedung DPR/MPR, membubarkan diri setelah mengetahui kalau anggota DPR sedang reses dan polisi memberikan imbauan agar tidak melaksanakan unjuk rasa di tengah pandemi COVID-19.

"Kami kasih pemahaman bahwa Jakarta masih melaksanakan PSBB, jadi diharapkan untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 ini untuk tidak berkumpul," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto kepada wartawan, Kamis (8/10).

Massa buruh sempat meminta perwakilan mengecek apakah benar anggota dewan sedang reses. Dan polisi mengantarkan mereka untuk melihat situasi DPR lalu, selanjutnya perwakilan buruh menyampaikan kepada rekan-rekannya untuk kembali pulang.

"Jadi sekarang ini alhamdulillah mereka ini sadar memang di dalam tidak ada anggota dewan dan mereka mengajak ke rumah masing-masing. Akhirnya mereka kembali menyatakan kepada teman-temannya untuk kembali pulang karena masih PSBB," jelas Heru

"Nah mereka meminta akan mengecek ke dalam, apakah benar anggota dewan lagi reses. Kita antar dan ternyata memang benar di dalam masih tidak ada anggota dewan karena reses sampai tanggal 8 November 2020," tutur Heru.

Baca Juga:

Mau Ikut Demo UU Cipta Kerja, 400 Orang Remaja Diamankan Polisi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Jangan Kebakaran Jenggot dengan Kehadiran KAMI
Indonesia
Pemerintah Jangan Kebakaran Jenggot dengan Kehadiran KAMI

"Dengan demikian, pemerintah tidak merespons yang berlebihan terhadap gerakan ini, tapi fokus saja pada kerja-kerja pelayanan publik," jelas Wempy

Moeldoko Terpilih Jadi Ketua Umum Demokrat Versi KLB: Saya Terima
Indonesia
Moeldoko Terpilih Jadi Ketua Umum Demokrat Versi KLB: Saya Terima

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2025.

Yusril Ihza Berpeluang Jadi Anak Buah Jokowi
Indonesia
Yusril Ihza Berpeluang Jadi Anak Buah Jokowi

Pasalnya, cuma PBB dan Hanura yang belum dapat jatah menteri atau wakil menteri. Padahal, kedua partai tersebut merupakan pendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

Kebijakan COVID-19 di Daerah, Rawan Dimanipulasi Petahana
Indonesia
Kebijakan COVID-19 di Daerah, Rawan Dimanipulasi Petahana

Alfitra berharap isu kesehatan terutama terkait COVID-19 tidak menjadi komoditas atau bahan kampanye dalam Pilkada Serentak 2020 baik oleh petahana maupun pasangan calon penantang.

KPK Segera Periksa Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Segera Periksa Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

Azis yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu diduga memperkenalkan penyidik KPK Steppanus Robin Pattuju dengan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial.

RSD Wisma Atlet Rawat 1.243 Pasien Positif COVID-19
Indonesia
RSD Wisma Atlet Rawat 1.243 Pasien Positif COVID-19

Pasien rawat inap bertambah 58 orang

Baru 278 Jemaah yang Ajukan Pengambilan Setoran Pelunasan
Indonesia
Baru 278 Jemaah yang Ajukan Pengambilan Setoran Pelunasan

Ada delapan provinsi yang jemaahnya belum satupun mengajukan permohonan

Jaksa Sebut Eksepsi Rizieq Shihab Berlebihan
Indonesia
Jaksa Sebut Eksepsi Rizieq Shihab Berlebihan

Jaksa menilai eksepsi yang dilontarkan Rizieq pada minggu lalu hanya untuk membentuk opini warga.

75 Pegawai Dinonaktifkan, KPK Klaim Tidak Bakal Ganggu Kinerja
Indonesia
75 Pegawai Dinonaktifkan, KPK Klaim Tidak Bakal Ganggu Kinerja

Ali berkilah, 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat yang tersebar di hampir semua direktorat itu bukan dinyatakan nonaktif karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku.

Pekerja Kantoran Diingatkan Patuhi WFH, Kadishub: Bukan Kemudian 'Kongkow'
Indonesia
Pekerja Kantoran Diingatkan Patuhi WFH, Kadishub: Bukan Kemudian 'Kongkow'

Indikator menilai kebijakan itu efektif atau tidak dari kinerja lalu lintas