Aksi Kekerasan Oknum Polisi di Tangerang, Konsep Presisi Kapolri Dipertanyakan Detik-detik oknum polisi banting mahasiswa hingga kejang-kejang. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Media sosial kembali menjadi sarana yang menunjukkan wajah negatif kinerja aparat Kepolisian. Seorang oknum polisi dengan tega membanting satu mahasiswa yang tengah demo HUT Tangerang.

Kejadian itu dipicu aksi bentrok antara aparat dengan elemen mahasiswa di kantor Bupati Tangerang, Provinsi Banten, Rabu (13/10). Dalam video yang telah beredar luas tersebut, terlihat seorang aparat Kepolisian membanting salah seorang massa aksi dengan posisi badan belakang menghantam trotoar.

Baca Juga

Mahasiswa yang Dibanting Minta Pelaku Oknum Polisi Dihukum

Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan menilai, tindakan kekerasan, dalam kasus yang baru terjadi berupa bantingan, yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap massa aksi jelas tidak dapat dibenarkan dan tidak boleh ditolerir.

"Tindakan aparat yang demikian jelas mencerminkan dehumanisasi terhadap massa demonstrasi yang hak-haknya di jamin Konstitusi," kata Ikhsan dalam keteranganya, Kamis (14/10).

Ikhsan menyebut, aparat berinisial Brigadir NP yang membanting salah satu peserta aksi demonstrasi tersebut tentu hanya salah satu contoh berbagai tindak kekerasan aparat dalam setiap penanganan demonstrasi.

Hal ini menunjukkan minimnya implementasi konsep Presisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di lapangan, terutama oleh anggota-anggota. Polri yang humanis sama sekali tidak tercermin dalam tindakan-tindakan demikian.

Kapolri semestinya melakukan evaluasi terkait visi Polri Presisi terhadap pelbagai jajarannya di daerah. "Termasuk merancang indikator-indikator terukur yang wajib dipedomani oleh setiap anggota Polri," jelas Ikhsan.

Polisi banting mahasiswa saat demo di kantor Bupati Tangerang, Rabu (13/10). Foto: Istimewa

Ikhsan menuturkan, aksi aparat yang terlihat jelas dalam video yang telah beredar jangan sampai direduksi hanya dengan video-video yang memperlihatkan kondisi korban yang telah atau masih baik-baik saja.

Selain rentan di rekayasa dan penuh tekanan, model penyelesaian demikian juga melahirkan impunitas aparat dan menihilkan pertanggungjawaban.

"Cara-cara konvensional menutupi praktik kekerasan seperti ini hanya menimbulkan kecaman lanjutan dari publik dan sama sekali tidak menyelesaikan masalah," jelas Ikhsan.

Ikhsan berharap, selain menindak dan menghukum pelaku kekerasan, Kapolri memberikan sanksi kepada Kapolres Kabupaten Tangerang sesuai derajat kelalaiannya.

"Jika perlu copot dari jabatan agar menjadi preseden dan efek jera bagi pimpinan-pimpinan Kepolisian daerah yang tidak tegas mendisiplinkan anggota-anggotanya dalam bertugas," tutup Ikhsan. (Knu)

Baca Juga

Komnas HAM Indikasikan Aksi Polisi 'Smackdown' Mahasiswa Demo Langgar HAM

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kembali ke Jakarta, Pemudik Wajib Swab Antigen dan Isolasi Mandiri
Indonesia
Kembali ke Jakarta, Pemudik Wajib Swab Antigen dan Isolasi Mandiri

Kapolsek Tanjung Duren, Kompol Rosana Albertina Labobar meminta warga untuk swab antigen COVID-19 dan isolasi mandiri sebelum sampai rumah guna menekan penyebaran virus corona.

Asah Skill Kejahatan Siber, Kasi Intel Kejari Halsel Ambil Sertifikasi CHFI
Indonesia
Asah Skill Kejahatan Siber, Kasi Intel Kejari Halsel Ambil Sertifikasi CHFI

"Modus operandi pelaku tindak pidana setiap harinya semakin beragam dengan teknologi canggih. Untuk itu, saya perlu mengambil sertifikasi CHFI sebagai bekal menghadapi tantangan global," kata Fardana

Polisi Tangkap Nakes dan Agen Perjalanan Palsukan Surat GeNos Loloskan Warga ke Jakarta
Indonesia
Polisi Tangkap Nakes dan Agen Perjalanan Palsukan Surat GeNos Loloskan Warga ke Jakarta

Tersangka HBP yang berprofesi sebagai nakes ini, telah menjual 35 lembar surat GeNose palsu kepada ASK dengan harga Rp 40 ribu per suratnya.

Pemkot Berlakukan Buka-Tutup Malioboro di Malam Tahun Baru
Indonesia
Pemkot Berlakukan Buka-Tutup Malioboro di Malam Tahun Baru

Pemerintah Kota Yogyakarta akan menerapkan manajemen buka-tutup lalu lintas di wilayah Malioboro pada Kamis.

Komisi III Minta Kajian Revisi UU ITE Segera Diserahkan ke DPR
Indonesia
Komisi III Minta Kajian Revisi UU ITE Segera Diserahkan ke DPR

Pembahasan revisi UU ITE harus berdasarkan kesepakatan tidak hanya pemerintah

Legislator PKS Anggap Inmendagri 53/2021 Tak Adil, Minta Harga PCR Disamakan dengan Antigen
Indonesia
Legislator PKS Anggap Inmendagri 53/2021 Tak Adil, Minta Harga PCR Disamakan dengan Antigen

Alifudin berharap, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengkaji ulang

BNPB Kembali Kirim Bantuan Penanganan Darurat di NTT
Indonesia
BNPB Kembali Kirim Bantuan Penanganan Darurat di NTT

Bantuan tersebut ditujukan untuk korban terdampak di Desa Wayburak

Cuaca Tak Bersahabat, Tim SAR Polri Lanjutkan Pencarian Sriwijaya Air
Indonesia
Cuaca Tak Bersahabat, Tim SAR Polri Lanjutkan Pencarian Sriwijaya Air

Adapun menjadi fokus pencarian yaitu korban dan puing-puing pesawat

Lokasi Mobil Vaksinasi Keliling di DKI Jakarta Rabu (14/7)
Indonesia
Lokasi Mobil Vaksinasi Keliling di DKI Jakarta Rabu (14/7)

Tujuan mobil vaksinasi keliling ini untuk mengkebut capaian vaksin dalam menyelesaikan wabah virus corona di ibu kota

Gempa Majene, Ketua DPD Minta Pemerintah Pusat Cepat Hadir di Lokasi
Indonesia
Gempa Majene, Ketua DPD Minta Pemerintah Pusat Cepat Hadir di Lokasi

La Nyalla berharap musibah ini bisa segera diatasi dan masyarakat bisa kembali beraktivitas.