Aksi Demo Mahasiswa dan Buruh Rentan Disusupi Demo Tolak Omnibus Law Rusuh di Jakarta. Foto: Merahputih.com / Rizki Fitrianto

MerahPutih.com - Pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta menilai, bahwa setiap kali elemen buruh dan Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa, pasti sudah memiliki agenda dan kajian yang kuat, bukan hanya sekedar ikut-ikutan semata.

“Saya yakin ketika buruh dan mahasiswa turun ke jalan sudah jelas, kontennya jelas dan kuat,” kata Stanislaus kepada wartawan, Minggu (17/10).

Stanislaus menyesalkan ketika agenda mulia kaum buruh dan Mahasiswa itu justru diciderai dengan ulah beberapa kelompok yang hanya memanfaatkan situasi semata.

Baca Juga

Demo UU Ciptaker Ricuh, Tersangka Pembakaran Truck Satpol PP Masih Pelajar SMA

“Sayang kalau agenda-agenda ini disusupi oleh kelompok lain yang bahkan bisa merugikan mereka (Buruh dan Mahasiswa) sendiri,” ujarnya.

Belajar dari insiden aksi unjuk rasa pada tanggal 8 Oktober 2020 lalu, di mana ketika elemen buruh dan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di sekitar Istana Negara Jakarta, justru disusupi oleh kelompok tertentu yang membuat aksi penyampaian pendapat ini berujung anarkis.

Tidak hanya adanya aksi penyerangan terhadap aparat kepolisian yang bertugas, justru malah merembet ke aksi pembakaran dan pengerusakan fasilitas publik di sepanjang area aksi dan kerusuhan itu. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2020, muncul kelompok 212 yang melakukan aksi unjuk rasa di sekitar patung kuda Jakarta.

Juga di sana berakhir dengan aksi anarkisme yang dilakukan oleh para demonstran dari kalangan pemuda dan pelajar. Beruntung, di tengah-tengah aksi itu, elemen Mahasiswa dan buruh tidak ikut hadir.

Sejumlah halte bus Transjakarta dan fasilitas umum lainnya dirusak massa aksi yang menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja saat menyampaikan aspirasinya di jalan M.H Thamrin, Jakarta, Kamis, (8/10/2020). Kerusuhan terjadi setelah massa aksi tidak terima dibubarkan pihak Kepolisian karena bertindah anarkistis. Puluhan personil Brimob POLRI dengan kendaraan taktis dan water canon mendorong mundur massa untuk membubarkan diri. Merahputih.com / Rizki Fitrianto
Sejumlah halte bus Transjakarta dan fasilitas umum lainnya dirusak massa aksi yang menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja saat menyampaikan aspirasinya di jalan M.H Thamrin, Jakarta, Kamis, (8/10/2020). Kerusuhan terjadi setelah massa aksi tidak terima dibubarkan pihak Kepolisian karena bertindah anarkistis. Puluhan personil Brimob POLRI dengan kendaraan taktis dan water canon mendorong mundur massa untuk membubarkan diri. Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Di sini, Stanislaus mengapresiasi sikap buruh dan Mahasiswa yang lebih memilih untuk menahan diri.

“Saya salut dengan mahasiswa dan buruh mau menahan diri ketika ada kelompok-kelompok lain yang ingin masuk. Jangan sampai niat baik buruh dan mahasiswa diciderai oleh gerakan kelompok lain,” jelas dia.

Untuk mengantisipasi terjadinya aksi anarkisme dan potensi kelompok yang akan menyusup di dalam gerakan buruh dan Mahasiswa menolak UU Cipta Kerja, Stanislaus yang juga lulusan S2 Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (UI) ini memberikan saran kepada mereka untuk berkoordinasi dengan aparat Kepolisian.

“Sebaiknya buruh dan mahasiswa kerjasama sama Polisi. Kan menyampaikan aspirasi itu dijamin UU. Pak, saya mau sampaikan aspirasi, tolong bantu dan kawal kami,” tuturnya.

Ia juga memberikan contoh bahwa banyak agenda aksi penyampaian pendapat yang dilakukan oleh Mahasiswa dan buruh yang dikawal baik oleh aparat Kepolisian dan berujung damai. Karena semua dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik.

“Banyak di tempat lain, mahasiswa datang dan setelah menyampaikan aspirasi mereka bubar dengan baik. Dikawal baik oleh kepolisian,” sambungnya.

Ia yakin bahwa Kepolisian juga tidak ingin aksi penyampaian pendapat oleh masyarakat justru cidera karena ulah kelompok yang tak bertanggungjawab.

“Kalau ada aksi yang datang untuk menyerang polisi, melempari aparat dengan batu itu bukan mahasiswa dan buruh. Itu jelas pelanggaran UU,” tegasnya.

Bagi Stanislaus, aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja adalah hal yang wajar dan sangat dilindungi oleh Undang-Undang. Selama perjuangannya itu murni bukan untuk melakukan aksi kerusuhan dan tindakan anarkis lainnya, maka aksi penyampaian pendapat oleh rakyat sudah sepantasnya dikawal dengan baik.

“Perjuangan yang murni harus kita kawal agar jangan sampai disusupi,” ucapnya.

Baca Juga

Kegaduhan UU Cipta Kerja karena Buruknya Komunikasi Pemerintah

Terakhir, Stanislaus berpendapat bahwa hiruk pikuk di dalam pro dan kontra UU Cipta Kerja sebenarnya bisa diatasi dengan baik ketika ada ruang dialog yang aktif baik itu DPR RI maupun pemerintah dengan masyarakat.

“Apapun isi atau kontennya UU Cipta Kerja, kuncinya bagaimana DPR dan Pemerintah menyampaikannya kepada masyarakat. Kalau ada hoaks, saya rasa pemerintah kurang kontra narasi,” pungkasnya. (Knu)

Kredit : joseph_kanugrahan


Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH