AKP Irfan Didakwa Rusak Bukti Elektronik Pembunuhan Brigadir J Terdakwa kasus merintangi penyidikan atau "obstruction of justice" pembunuhan berencana terhadap Brigadir J Irfan Widyanto menjalani sidang perdana. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/YU

MerahPutih.com - Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa AKP Irfan Widyanto menghalangi penyidikan atau obstruction of justice terkait kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Dalam dakwaan disebutkan, mantan Kasubnit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri itu bekerja sama dengan Ferdy Sambo saat merusak bukti elektronik kasus pembunuhan Brigadir J. Selain bersama Sambo, Irfan juga disebut bekerja sama dengan lima tersangka lainnya.

"Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik, dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya," kata jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/10).

Baca Juga:

AKP Irfan Keberatan Sidang Obstruction of Justice Pembunuhan Brigadir J Tetap Digelar

Jaksa menyebut, peran Irfan dalam kasus ini adalah mengganti DVR kamera CCTV yang menjadi bukti kuat pembunuhan Brigadir J atas perintah Ferdy Sambo melalui Birgjen Hendra Kurniawan.

Irfan disebut tiba di Komplekss Polri, Duren Tiga pada 9 Juli 2022 pukul 15.00 WIB, atau sehari setelah kematian Brigadir J. Saat itu, Irfan didampingi oleh dua anak buahnya, Tomser dan Munafri.

Di sekitar TKP terdapat 20 kamera CCTV. Setelah diperiksa, kamera CCTV yang berada di pos satpam tepat di depan rumah dinas Sambo yang diminta untuk diganti.

Kemudian Irfan mengontak seorang pemilik usaha CCTV, Tjong Djiu Fung alias Afung, untuk datang ke Kompleks Polri Duren Tiga guna mengganti DVR CCTV.

Irfan mengajak Afung ke pos satpam sekitar pukul 18.00 WIB. Saat itu, Irfan bertemu dengan satpam kompleks bernama Abdul Zapar dan menyatakan diminta mengganti DVR.

Baca Juga:

Arif Rachman Tahu Brigadir J Tewas Bukan karena Tembak-Menembak

Abdul Zapar tidak memperbolehkan Irfan mengganti DVR CCTV tersebut. Abdul Zapar menyampaikan kepada Irfan agar meminta izin terlebih dahulu kepada ketua RT Kompleks Polri.

Namun, ketika Abdul Zapar hendak menghubungi ketua RT menggunakan handphone, Irfan melarangnya. Irfan kemudian memerintahkan Afung mengganti 2 DVR di pos satpam itu.

DVR itu kemudian diserahkan Irfan kepada seorang PHL Divisi Propam Polri bernama Ariyanto, bersama dengan DVR milik Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan Ridwan Rhekynellson Soplanit.

Jaksa melanjutkan, akibat penggantian DVR itu membuat sistem elektronik CCTV Kompleks Polri Duren Tiga terganggu. (Pon)

Baca Juga:

Kompol Chuck Saksikan Rekaman CCTV Brigadir J Masih Hidup

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
12 Anak di Jatim Meninggal Dunia akibat Gangguan Ginjal Akut
Indonesia
12 Anak di Jatim Meninggal Dunia akibat Gangguan Ginjal Akut

Penyakit gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) di Jawa Timur sampai hari ini tercatat sudah 23 kasus.

PPP Minta Elite Politik Hentikan Wacana Penundaan Pemilu
Indonesia
PPP Minta Elite Politik Hentikan Wacana Penundaan Pemilu

Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani meminta para elite politik menghentikan wacana penundaan pemilu.

APBN di Januari 2022 Surplus, Pembiayaan Dari Utang Nyusut Rp 3 Triliun
Indonesia
APBN di Januari 2022 Surplus, Pembiayaan Dari Utang Nyusut Rp 3 Triliun

Pendapatan negara ini naik 54,9 persen (yoy) yaitu dari Rp 100,7 triliun pada Januari tahun lalu menjadi Rp 156 triliun atau 8,5 persen dari target APBN Rp 1.846,1 triliun.

Uji Kelayakan dan Kepatutan Yudo Margono Harus Berlangsung Transparan dan Terbuka
Indonesia
Uji Kelayakan dan Kepatutan Yudo Margono Harus Berlangsung Transparan dan Terbuka

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyelenggarakan Uji Kepatutan dan Kelayakan terhadap Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) pilihan Presiden Joko Widodo yakni Laksamana Yudo Margono.

NasDem Minta Pemerintah Gerak Cepat Respons Kasus Hepatitis Akut
Indonesia
NasDem Minta Pemerintah Gerak Cepat Respons Kasus Hepatitis Akut

Pemerintah diminta bertindak cepat dalam merespons persoalan kasus hepatitis akut yang diduga telah menyerang sejumlah anak. Respons cepat dibutuhkan untuk memberi ketenangan kepada masyarakat dan menjadi tindakan preventif atas munculnya penyakit tersebut.

Putra Ridwan Kamil Masih Belum Ditemukan di Hari Ketujuh Pencarian
Indonesia
Putra Ridwan Kamil Masih Belum Ditemukan di Hari Ketujuh Pencarian

Emmeril Mumtadz, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinyatakan hilang terseret arus di Sungai Aare, Bern, Swiss, 26 Mei 2022.

Mendagri Terbitkan SE Agar Kepala Daerah Beri Bantuan ke Pemkab Cianjur
Indonesia
Mendagri Terbitkan SE Agar Kepala Daerah Beri Bantuan ke Pemkab Cianjur

"Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Tito dalam surat edaran tersebut.

Wapres Ungkap Situasi Pandemi Usai Nataru Jadi Tolak Ukur PPKM Dihapuskan
Indonesia
Wapres Ungkap Situasi Pandemi Usai Nataru Jadi Tolak Ukur PPKM Dihapuskan

Baru-baru ini Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dengan menurunnya kasus COVID-19, pemerintah berencana menghapus kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia.

2 Bobotoh Tewas di GBLA, Polisi Lakukan Evaluasi
Indonesia
2 Bobotoh Tewas di GBLA, Polisi Lakukan Evaluasi

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Ibrahim Tompo mengatakan, evaluasi tersebut dilakukan agar tidak terulang kejadian yang sama di kemudian hari.

Pengguna Internet di Indonesia Capai 201,37 Juta
Indonesia
Pengguna Internet di Indonesia Capai 201,37 Juta

Menurut Stephanus, total pengguna internet Indonesia tumbuh menjadi 201,37 juta di 2021, dengan tingkat penetrasi 72,87 persen.