AKP Idham Fadilah Disanksi Demosi 1 Tahun Terkait Perkara Brigadir J Ilustrasi polisi. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Mantan Panit II Unit III Den A Ropaminal Divpropram Polri, AKP Idham Fadilah telah menjalani sidang etik karena tidak profesional menjalani tugas penanganan kasus Brigadir J. AKP Fadilah disanksi demosi satu tahun.

“Sidang KKEP memutuskan saksi administratif berupa mutasi yang bersifat demosi selama satu tahun sejak dimutasi ke Yanma Polri,” ujar Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Nurul Azizah di Jakarta, Kamis (22/9).

Baca Juga

Polri Terima Memori Banding 4 Perwira yang Dipecat di Kasus Brigadir J

Selain sanksi demosi, Sidang KKEP juga memutuskan pelanggaran yang dilakukan AKP Idham Fadilah sebagai perbuatan tercela. Ia diwajibkan untuk meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.

“Kemudian kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kewajiban, keagamaan dan pengetahuan profesi selama satu bulan,” kata Nurul.

Hasil putusan sidang AKP Idham Fadilah disampaikan sehari setelah sidang etiknya digelar pada Rabu (21/9) kemarin. Sidang etik berlangsung selama enam jam dipimpin oleh Kombes Pol. Rachmat Pamudji, Kombes Pol Satius Ginting, dan Kombes Pol Pitra Andreas Ratulangi.

Total ada lima saksi yang dihadirkan dalam sidang etik tersebut, yaitu Kombes Pol Agus Nur Patria, Iptu Hardista Pramana Tampubolon, Iptu Januar Arifin, Briptu Sigid Mukti Hanggono dan satunya berinisial Aiptu SA.

Pimpinan Sidang KKEP memutuskan AKP Idham Fadilah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Wujud perbuatannya adalah tidak profesional dalam melaksanakan tugas.

“Atas putusan tersebut pelanggar dinyatakan tidak banding," ujarnya.

Sidang etik kembali berlanjut siang ini pukul 13.00 WIB, Komisi Kode Etik Polri menyidangkan Iptu Hardista Pramana Tampubolon, mantan Panit I Unit 1 Den A Ropaminal Divpropam Polri.

Baca Juga

Briptu Sigid Mukti Didemosi 1 Tahun Terkait Pelanggaran Etik dalam Kasus Brigadir J

Nurul mengatakan ada enam sanksi yang dihadirkan di persidangan, yakni inisial Kombes Pol. AMP, AKP IF, Iptu CA, Iptu SMH, Aiptu SA dan Aipda RJ.

“Adapun wujud perbuatannya adalah ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan tugas. Dan pasal-pasal yang disangkakan yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 6 ayat (2) huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2022,” kata Nurul.

Seperti sidang sebelumnya, putusan sidang terhadap Iptu Hardista Pramana Tampubolon bakal disampaikan keesokan harinya, Jumat (23/9).

Hingga hari ini total sudah 15 anggota Polri yang disidang etik karena tidak profesional dalam menjalankan tugas penanganan kasus Brigadir J.

Mereka yang telah disidang etik, yakni Ferdy Sambo, Kompol Chuck Putranto, Kompol Baiquni Wibowo, Kombes Pol. Agus Nur Patria, AKBP Jerry Raymond Siagian. Kelimanya dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH).

Kemudian, AKP Dyah Chandrawathi, Bharada Sadam, Briptu Firman Dwi Ardiyanto, Briptu Sigid Mukti Hanggono, AKP Idham Fadilah. Kelimanya dijatuhi sanksi mutasi bersifat demosi selama satu tahun.

Lalu, Brigadir Frillyan Fitri Rosadi, Iptu Januar Arifin, dijatuhi sanksi demosi selama dua tahun. Selanjutnya, AKBP Pujiyarto dijatuhi sanksi meminta maaf kepada pimpinan sidang KKEP dan pimpinan Polri.

Satu pelanggar atas nama Ipda Arsyad Daiva Gunawan, putusan sidang ditunda pada Senin (26/9) mendatang karena salah satu saksi atas nama AKBP Arif Rahman Arifin mengalami sakit sehingga tidak bisa dimintai keterangan. (*)

Baca Juga

Mahfud MD Sebut Kapolri Sudah Tegas dan Transparan dalam Tangani Kasus Brigadir J

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dalam 3 Hari, Densus 88 Tangkap 12 Tersangka Dugaan Tindak Pidana Terorisme
Indonesia
Dalam 3 Hari, Densus 88 Tangkap 12 Tersangka Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Penangkapan dua belas tersangka teroris berlangsung Selasa (14/3) dan Rabu (16/3). Diawali penangkapan oleh Satgaswil DKI Jakarta terhadap tiga tersangka yang jadi pendukung ISIS.

Ridwan Kamil Janjikan UMP di Jawa Barat Naik Signifikan
Indonesia
Ridwan Kamil Janjikan UMP di Jawa Barat Naik Signifikan

Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 di Jawa Barat, sebesar Rp 1.841.487,31. Di mana jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,72 persen.

Rudal Rusia Hantam Polandia, AS dan Pemimpin Uni Eropa Lakukan Pertemuan Darurat di Bali
Dunia
Rudal Rusia Hantam Polandia, AS dan Pemimpin Uni Eropa Lakukan Pertemuan Darurat di Bali

Dilaporkan rudal jatuh di desa Przewodow, Polandia timur. Desa ini berjarak 6 km (3,5 mil) dari perbatasan dengan Ukraina. Dua orang dilaporkan tewas.

Sindikat Pinjol Ilegal di PIK Diotaki Seorang WNA
Indonesia
Sindikat Pinjol Ilegal di PIK Diotaki Seorang WNA

Yang WNA ini kita sedang koordinasi dengan Imigrasi

PSSI Harap Naturalisasi 3 Pemain Rampung 15 November 2022
Indonesia
PSSI Harap Naturalisasi 3 Pemain Rampung 15 November 2022

Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan berharap proses pewarganegaraan tiga pemain itu tuntas sekaligus.

Polda Metro Tarik Buku Surat Tilang Seluruh Polantas di Jakarta
Indonesia
Polda Metro Tarik Buku Surat Tilang Seluruh Polantas di Jakarta

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, surat tilang sudah ditarik dari tangan anggotanya.

G20 di Solo, Peserta Diarak Keliling Kota Naik Kereta Uap Jaladara
Indonesia
G20 di Solo, Peserta Diarak Keliling Kota Naik Kereta Uap Jaladara

Pelaksanaan G20 di Solo akan dilaksanakan pada 30-31 Maret 2022. Peserta negara G20 akan diarak keliling Kota menggunakan kendaraan wisata Kereta Uap Jaladara.

Tarif Tol Dalam Kota Jakarta Naik Rp 500, Berlaku Mulai 26 Februari 2022
Indonesia
Tarif Tol Dalam Kota Jakarta Naik Rp 500, Berlaku Mulai 26 Februari 2022

Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Head, Raddy R. Lukman mengatakan, kenaikan tarif pada dua ruas tol tersebut akan mulai diberlakukan pada 26 Februari 2022, pukul 24.00 WIB.

Divonis Nihil di Kasus Asabri, Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati
Indonesia
Divonis Nihil di Kasus Asabri, Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis nihil terdakwa kasus korupsi Asabri, Heru Hidayat.

Rusia Hentikan Pasokan Gas ke Belanda
Dunia
Rusia Hentikan Pasokan Gas ke Belanda

Penghentian ini, berarti bahwa 2 miliar meter kubik gas yang dikontrakkan dengan Gazprom tidak akan dikirim dari 31 Mei hingga 30 September.