Akhirnya, Sanksi Tilang Kendaraan Gagal Uji Emisi Mulai 13 November Ditunda Pelaksanaan Uji emisi kendaraan (Foto: IST/NET)

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda rencana pemberlakuan penindakan tilang bagi motor dan mobil yang tidak lulus uji emisi mulai 13 November 2021 mendatang.

Alasan Pemprov DKI menunda aturan baru itu lantaran saat ini persentase kendaraan di Jakarta yang sudah melakukan uji emisi masih rendah.

Baca Juga:

Kebijakan Uji Emisi Dinilai Berpotensi Terjadi Suap Antara Petugas dan Pengendara

"Karena memang dirasa kesiapan jumlah kendaraan yang sudah diuji emisi kan masih sangat sedikit, jadi akan kita tunda. Penundaannya sampai kapan, mudah-mudahan sih di awal Januari tahun depan. (Ditunda) Penindakannya," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (8/11).

Menurut Asep, Pemprov DKI juga menerima masukan dari masyarakat yang meminta agar sosialisasi lebih dimasifkan sebelum ada penindakan. Apalagi, lanjut dia, masyarakat juga meminta penambahan bengkel yang melayani uji emisi.

uji emisi
Petugas melakukan uji emisi kendaraan bermotor secara gratis di bengkel Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di Cililitan, Jakarta Timur, Selasa (2/11/2021). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

"Kebutuhan kita kan sampai 500 bengkel, sekarang ini baru 254, mudah-mudahan ke depan kita akan tambah lagi bengkel-bengkel untuk uji emisi," tutup anak buah Gubernur DKI Anies Baswedan di Dinas LH DKI itu.

Dinas LH DKI Jakarta sendiri telah membuka tempat pelaksanaan uji emisi bagi kendaraan mobil dan motor secara gratis di kantor Dinas LH DKI di Jl. Mandala V, Cililitan, Kramat jati, Jakarta Timur, dari Selasa-Kamis dari jam 8 pagi hingga jam 12 siang.

Baca Juga

Anak Buah Anies Minta Maaf Belum Layani Uji Emisi Warga Jakarta dengan Baik

Kendaraan yang bisa mendapat uji emisi bukan cuma berpelat nomor B. Tapi kendaraan non-Jakarta juga dapat dilayani melakukan uji emisi. Proses uji emisi berlangsung sangat cepat, hanya membutuhkan waktu kurang dari lima menit. Setelah itu pemilik kendaraan tinggal menunggu 10-15 menit untuk mendapatkan bukti kendaraan telah lolos uji emisi.

Tak cuma kantor Dinas LH Cililitan, ada sejumlah kios atau bengkel bekerja sama membuka layanan uji emisi bagi kendaraan. Namun, uji emisi di luar Kantor Dinas LH dikenakan biaya. Untuk kendaraan roda empat Rp 150.000 dan kendaraan roda dua Rp 50.000 hingga Rp 60.000.

Adapun dasar sanksi tilang bagi pengemudi mobil dan motor di Jakarta yang tidak lulus emisi merujuk Pasal 285 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Denda tilang untuk pengemudi motor sebesar Rp250 ribu, sedangkan, bagi pemilik roda empat yang melanggar Rp 500 ribu. (Asp)

Baca Juga

DKI Perbanyak Lokasi Uji Emisi Gandeng APM, Gratis Cuma di Kantor Dinas LH

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
87 Ribu Warga Sleman Akan Divaksin COVID-19 Tahap Kedua
Indonesia
87 Ribu Warga Sleman Akan Divaksin COVID-19 Tahap Kedua

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi ASN dibagi dalam tiga sesi setiap harinya

Bekas Sekretaris MA Nurhadi Divonis 6 Tahun Penjara
Indonesia
Bekas Sekretaris MA Nurhadi Divonis 6 Tahun Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan penjara terhadap bekas Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono.

Utang Indonesia ke Arab Saudi Penyebab Pembatalan Haji Tahun Ini? Ini Klarifikasi Menag
Indonesia
Utang Indonesia ke Arab Saudi Penyebab Pembatalan Haji Tahun Ini? Ini Klarifikasi Menag

"Jadi info terkait tagihan tadi adalah 100 persen berita hoaks atau berita sampah jangan dipercaya," ujar Yaqut

Polda Metro Jaya Amankan 115 Kendaraan Angkut Pemudik
Indonesia
Polda Metro Jaya Amankan 115 Kendaraan Angkut Pemudik

Sebanyak 115 kendaraan diamankan polisi karena digunakan untuk mengangkut pemudik

Aturan Lengkap Kegiatan di Jakarta saat PPKM Level 3
Indonesia
Aturan Lengkap Kegiatan di Jakarta saat PPKM Level 3

Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 yang kali ini diperpanjang selama 14 hari.

Survei SMRC: Mayoritas Publik Dukung Permendikbud 30/2021
Indonesia
Survei SMRC: Mayoritas Publik Dukung Permendikbud 30/2021

“Dari yang tahu, 92 persen menyatakan mendukung atau sangat mendukung peraturan menteri tersebut,” ujar Saidiman

Kapolri Pastikan Vaksinasi Drive Thru Bakal Digencarkan di Seluruh Daerah
Indonesia
Kapolri Pastikan Vaksinasi Drive Thru Bakal Digencarkan di Seluruh Daerah

Inovasi ini diharap bisa menjadi role model di wilayah lain

Sowan ke Mabes Polri, Panglima TNI Bahas Sejumlah Hal dengan Kapolri
Indonesia
Sowan ke Mabes Polri, Panglima TNI Bahas Sejumlah Hal dengan Kapolri

Polri siap berkerjasama dan bersinergi untuk menjaga stabilitas keamanan di tengah-tengah masyarakat

Edukasi COVID-19 ke Warga, Pemkot Jakpus Gandeng NU dan MUI
Indonesia
Edukasi COVID-19 ke Warga, Pemkot Jakpus Gandeng NU dan MUI

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat menggandeng NU, MUI, dan DMI dalam mengedukasi ke masyarakat soal pencegahan penyebaran COVID-19.

Bikin Publik Simpati, Konflik Demokrat Lambungkan AHY Jadi Capres Potensial
Indonesia
Bikin Publik Simpati, Konflik Demokrat Lambungkan AHY Jadi Capres Potensial

Rilis survei dari lembaga Survei Indonesia Political Opinion (IPO) menempatkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di posisi yang baik.