Akhirnya, Jokowi Perintahkan Tes Massal Virus Corona Arsip Foto. Presiden Joko Widodo tiba untuk menyampaikan keterangan pers terkait penangangan COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/3/2020). Foto: ANT

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memerintahkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan instansi terkait lainnya untuk segera melakukan pemeriksaan cepat atau rapid test massal guna menguji status individu tertular virus corona atau tidak.

“Segera lakukan rapid test dengan cakupan lebih besar agar deteksi dini indikasi awal seseorang terpapar COVID-19 bisa dilakukan,” kata Presiden, saat memulai rapat terbatas Laporan Tim Gugus Tugas COVID-19 melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

Jokowi juga meminta protokol kesehatan yang jelas dan sederhana agar mudah dipahami masyarakat. Sehingga setelah rapid test dilakukan, petugas medis dapat memertimbangkan dengan baik opsi untuk melakukan karantina mandiri terhadap pasien atau karantina di RS.

“Penyiapan protokol kesehatan yang alurnya jelas dan mudah dipahami. Ini penting, terkait hasil rapid test, apakah dengan karantina mandiri atau memerlukan layanan RS. Protokol kesehatan yang jelas,” tegas Kepala Negara.

Baca Juga:

Pemerintah Minta Pasien Positif Corona Tanpa Gejala Isolasi Mandiri di Rumah

corona covid-19
/media/cc/15/7a/cc157a277aca9850cc5fa9eeec5ce3b5.jpg

Ramai Didesak

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan elemen masyarakat telah mendesak pemerintah untuk menggelar tes massal corona. Alasanya, metode ini sukses meredam penyebaran virus seperti yang dilakukan Korea Selatan dan Vietnam.

Bahkan, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan Jokowi sebetulnya memiliki dana APBN ratusan triliun dari pos belanja lain-lain yang bisa digunakan untuk menggelar tes massal gratis. Menurut dia, selama ini alokasi belanja lain-lain lebih banyak digunakan untuk mendukung kinerja Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara.

Namun, dia mendesak seyogianya anggaran itu tahun ini bisa dialokasikan untuk khusus menangai virus Covid-19. “(Anggaran pada pos itu) Jumlahnya mencapai Rp128 triliun,” tegas pria yang akrab disapa Bamsoet itu.

Baca Juga:

Putri Megawati Desak Jokowi Gratiskan Biaya Tes Corona

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto sebelumnya pada Rabu (18/3) menjelaskan Kementerian Kesehatan sedang mengkaji untuk menerapkan deteksi cepat. Dilansir Antara, metode ini berbeda dari pemeriksaan yang sebelumnya dilakukan, karena akan menggunakan spesimen darah, dan tidak membutuhkan spesimen dari tenggorokan.

Pandemi Corona, Takut Boleh Panik Jangan
Cuci tangan dengan sabun ampuh bunuh COVID-19 (Foto: Pixabay/_freakwaze_)

Keuntungan dari rapid test ini yakni tak dibutuhkan sarana pemeriksaan laboratorium pada bio security level dua. Artinya, pemeriksaan rapid test ini dapat dilaksanakan di hampir seluruh laboratorium kesehatan yang ada di rumah sakit di Indonesia.

“Hanya permasalahannya adalah bahwa karena yang diperiksa adalah immunoglobulin maka kita membutuhkan reaksi immunoglobulin dari seseorang yang terinfeksi paling tidak seminggu. Kalau belum terinfeksi atau terinfeksi kurang dari seminggu, kemungkinan immunoglobulin akan memberikan gambaran negatif," tutur Yurianto. (*)

Baca Juga:

MPR Ungkap Jokowi Sebetulnya Punya Dana Tes Corona Massal Gratis Rp128 T

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jika Haji 2020 Batal, Catat Ini Nasib Duit Setoran Jemaah!
Indonesia
Jika Haji 2020 Batal, Catat Ini Nasib Duit Setoran Jemaah!

Jemaah hanya mendapatkan kembali uang pelunasan, sedangkan setoran awal tidak dikembalikan.

Terungkap! Begini Cara Nikah Daring Saat Wabah Corona di Indonesia
Indonesia
Terungkap! Begini Cara Nikah Daring Saat Wabah Corona di Indonesia

Bagi yang saat ini akan mendaftar, akan tetap dilayani secara daring melalui laman simkah.kemenag.go.id

Pengamat: Program Paslon Masih Normatif, IMAN Beri Kejutan
Indonesia
Pengamat: Program Paslon Masih Normatif, IMAN Beri Kejutan

Sejak sesi pertama sampai sesi terakhir pasangan ini tampil progresif dan percaya diri

PKS bakal Temui Nasdem, Bangun Koalisi?
Indonesia
PKS bakal Temui Nasdem, Bangun Koalisi?

Ia mengatakan, silaturahmi antar elemen bangsa akan terus PKS lakukan seperti Sohibul Iman.

Hukum Kebiri Pelaku Kejahatan Seksual Dianggap Kebijakan Populis
Indonesia
Hukum Kebiri Pelaku Kejahatan Seksual Dianggap Kebijakan Populis

Hukuman kebiri kimia bagi para pelaku kejahatan seksual menuai kontroversi.

Tak Ingin Ada Klaster Pendidikan di Jabar, Ridwan Kamil: Hati-Hati Membuka Sekolah
Indonesia
Tak Ingin Ada Klaster Pendidikan di Jabar, Ridwan Kamil: Hati-Hati Membuka Sekolah

Pondok pesantren diminta mengajukan surat permohonan kepada gugus tugas COVID-19

547 Industri Makanan di Cirebon Kantongi Sertifikat Halal
Indonesia
547 Industri Makanan di Cirebon Kantongi Sertifikat Halal

Fasilitasi sertifikasi halal secara kolektif oleh Pemkab Indramayu, akan lebih mudah dilakukan bila dibandingkan dengan pengajuan sendiri oleh para pelaku IKM.

KPK Diwanti-wanti Kawal Anggaran Rp3,3 T Ruangguru di Program Kartu Pra Kerja
Indonesia
KPK Diwanti-wanti Kawal Anggaran Rp3,3 T Ruangguru di Program Kartu Pra Kerja

Sebab, salah satu platform belajar online itu pada 2019 lalu mengumumkan pendanaan Seri C sebesar US$ 150 Juta atau sekitar Rp 2,1 triliun.

JK: Sebabnya Dulu Selesaikan, Ekonomi Akan Lancar Lagi
Indonesia
JK: Sebabnya Dulu Selesaikan, Ekonomi Akan Lancar Lagi

Masalah kesehatan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum menggiatkan kembali kegiatan perekonomian yang ikut terpuruk.

Kejagung: Gelar Perkara Bukti Kasus Pinangki Tak Ditutup-tutupi
Indonesia
Kejagung: Gelar Perkara Bukti Kasus Pinangki Tak Ditutup-tutupi

Gelar perkara dihadiri oleh KPK, Bareskrim Polri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Komisi Kejaksaan.