Akhiri Polemik Revitalisasi, Gerindra Sarankan Monas Dikelola Pemprov DKI Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.Com - Polemik proyek revitalisasi Monas antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat tampaknya belum juga menemui titik temu.

Baik Pemprov DKI maupun Pemerintah Pusat mengklaim sama-sama memiliki wewenang dalam pengelolaan kawasan Monas.

Baca Juga:

PSI Tunggu Somasi PT BPN Kontraktor Proyek Revitalisasi Monas

Demi menghindari sikap saling klaim dan lempar tanggung jawab, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik menyarankan agar pengelelolaan Monas diserahkan ke Pemprov DKI.

"Kan ibu kota mau pindah serahkan aja sama DKI, Monas, Kemayoran, Senayan, kan sudah tidak ibu kota lagi sebab mau pindah. Serahkanlah itu biar DKI yang mengelola," kata Taufik dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Gerindra di Jakarta, Minggu (26/1).

Taufik Gerindra minta Monas dikelola Pemprov DKI Jakarta
Politisi Gerindra M Taufik minta Monas dikelola Pemprov DKI (MP/Asropih)

Lebih lanjut Taufik menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta belum menerima sertifikat Monas, sehingga belum jelas Monas kepunyaan siapa hingga saat ini.

"Kalau punya Pemerintah Pusat, ngapain kita (DKI) taruh UPT (unit pelaksana teknis), kenapa kita buang duit di situ, itu bisa jadi temuan," kata Taufik.

Lebih lanjut Taufik mengatakan Monas menjadi salah satu topik penting yang akan dibahas dan dirumuskan dalam Rakerda Partai Gerindra yang dihadiri oleh 500 kader dan pengurus partai dari tingkat DPD hingga ranting di DKI Jakarta.

"Kita mau dorong soal Monas ini, salah satu yang akan kita rekomendasikan dan kita diskusikan dengan kawan-kawan partai," ujarnya.

Sebelumnya, dalam sambutan awalnya Taufik sempat menyinggung soal pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan.

Ia mengatakan dari informasi yang didapatkannya di parlemen bahwa Jakarta sebagai Ibu Kota negara akan tamat pada Juni 2020.

"Inshaa Allah, Juni tamatlah Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, di 'running text' tamat ibu kota Jakarta sebagai ibu kota negara di Juni," kata Taufik yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

Taufik menyebutkan, undang-undang terkait pemindahan ibu kota akan keluar di Juni.

Oleh karena itu pihaknya mengajak semua pihak untuk mendiskusikan persoalan tersebut.

Menurut Taufik, pihaknya sepakat dengan pemindahan Ibu Kota Negara dengan baik, hanya saja mereka mempertanyakan setelah dipindahkan Jakarta akan dijadikan apa.

Plang proyek revitalisasi Monas oleh Pemprov DKI
Plang pengerjaan proyek revitalisasi Monas (MP/Asropih)

"Kita minta sama kawan-kawan di DPR RI waktu pencabutan Jakarta sebagai ibu kota berbarengan dengan itu harus ada dasar hukum Jakarta, apakah sebagai pemerintah daerah seperti Jaktim, Jakpus, Jakbar dan lainnya, kalau itu terjadi maka akan ada perubahan struktur pemerintah dan sistem politik," katanya.

Baca Juga:

Kontraktor Tetap Lanjutkan Proyek Revitalisasi Monas Meski DPRD DKI Minta Dihentikan

Taufik menyebutkan isu pemindahan Ibu Kota Negara akan menjadi diskusi awal yang dibawa dalam Rakerda Gerindra Jakarta. Untuk mencari tahu, nasib Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota, apakah menjadi daerah khusus ekonomi dan perdagangan atau yang lainnya.

Menurut dia, partai politik menginginkan hal demikian supaya Jakarta menjadi daerah khusus seperti halnya Jawa Barat yang mengalami struktur perubahan politik berupa wali kota dipilih oleh rakyat, kemudian DPRD setiap kabupaten kota, supaya kader partai banyak terserap duduk di DPR.

"Tapi itu tidak gampang menurut saya, karena perlu kecermatan. Dan kenapa sedikit sekali orang yang membicarakan Jakarta setelah pemindahan ibu kota, bahkan sama sekali tidak pernah terdengar wujudnya," pungkas Taufik seperti dilansir Antara.(*)

Baca Juga:

Belum Ada Izin dari Setneg, DPRD Minta Pemprov DKI Hentikan Proyek Revitalisasi Monas

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Fadli Zon Desak Pemerintah Tunda Pembangunan Proyek Ibu Kota Baru
Indonesia
Fadli Zon Desak Pemerintah Tunda Pembangunan Proyek Ibu Kota Baru

Seharusnya, penanganan COVID-19 yang diutamakan

[HOAKS atau FAKTA]: Makam Teroris Imam Samudera Dipindah Terkena Proyek Jalan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Makam Teroris Imam Samudera Dipindah Terkena Proyek Jalan

Beredar sebuah video oleh akun Youtube Lida Channel dengan keterangan bahwa adanya pemindahan kubur Imam Samudera dikarenakan proyek melebarkan jalan

Update COVID-19 Sabtu (5/9): 190.665 Positif, 136.401 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Sabtu (5/9): 190.665 Positif, 136.401 Sembuh

Wiku menyebut tren peningkatan besar dalam kasus konfirmasi baru itu cukup mengkhawatirkan

Perpres Izin Reklamasi Jakarta Bisa Gerakan Roda Ekonomi Akibat Dampak Corona
Indonesia
Perpres Izin Reklamasi Jakarta Bisa Gerakan Roda Ekonomi Akibat Dampak Corona

Bidang properti sangat cocok untuk membantu menguatkan perekonomian.

7 DPC Demokrat Soloraya Sepakat Tunduk Pada AHY dan Lawan Upaya Makar
Indonesia
7 DPC Demokrat Soloraya Sepakat Tunduk Pada AHY dan Lawan Upaya Makar

Sebanyak tujuh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di Soloraya sepakat patuh dan tunduk terhadap Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Penjelasan BMKG Terkait Fenomena Embun Beku Dieng
Indonesia
Penjelasan BMKG Terkait Fenomena Embun Beku Dieng

Tuban menuturkan kalau udara kering menaiki pegunungan bertambah tinggi itu laju penurunan suhunya semakin cepat dibandingkan dengan udara basah.

Jaksa Kembalikan Berkas Perkara John Kei ke Polda Metro
Indonesia
Jaksa Kembalikan Berkas Perkara John Kei ke Polda Metro

Penyidik kini masih menunggu hasil penelitian tim dari Kejati DKI

Anies Tambah Saham Bir Jadi 58,33 Persen?
Indonesia
Anies Tambah Saham Bir Jadi 58,33 Persen?

Pemprov DKI Jakarta membantah kepemilikan saham produsen bir PT Delta Djakarta (DLTA) bertambah dari semula 26,25 persen menjadi 58,33 persen per Oktober 2020.

Buzzer Dinilai Ancam Kehidupan Demokrasi
Indonesia
Buzzer Dinilai Ancam Kehidupan Demokrasi

Romo Benny mendorong bagaimana buzzer sebagai medium bisa digunakan untuk menjual sebuah ide/gagasan sehingga yang terjadi di ruang publik adalah adu gagasan.

Kementerian BUMN Tak Bakal Gegabah Jual Mal Citos
Indonesia
Kementerian BUMN Tak Bakal Gegabah Jual Mal Citos

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih membutuhkan izin dari parlemen untuk menjual aset-aset PT Asuransi Jiwasraya (Persero).